Pendidikan Dan Pemerintahan Baru

pendidikan.jpg

Sebentar  lagi rakyat Indonesia akan dipimpin oleh pemerintahan baru: Jokowi dan Jusuf Kalla. Pemerintahan baru ini membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia, setelah 10 tahun dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanpa kemajuan berarti.

Kita berharap pemerintahan baru ini benar-benar menjalankan visi-misi sebagaimana dilontarkan saat kampanye. Sehingga tidak hanya sekedar angin segar saja untuk menarik simpatik massa rakyat saat kampanye pemilu.

Mengenai keseriusannya untuk mewujudkan visi dan misinya, Jokowi dan JK telah menyusun 9 (Sembilan) agenda yang disebut sebagai program Nawa Cita. Tentu saja ini bertujuan untuk membuat bangsa lebih maju secara politik, ekonomi dan kebudayaan, demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Yang menarik, isu pendidikan mendapat tempat khusus di Nawa Cita. Di Nawa Cita ke 5 (lima), yakni peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, Jokowi-JK menjanjikan program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

Kemudian di Nawa Cita ke-8, Jokowi-JK memprioritaskan pendidikan sebagai basis pembangunan karakter bangsa. Di situ antara lain Jokowi-JK menjanjikan akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Tiga tugas mendesak

Jika berbicara mengenai pendidikan, hal mendasar yang perlu diingat adalah pembukaan UUD 1945. Di dalam Pembukaan Konstitusi kita disebutkan bahwa salah satu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Negara/pemerintah punya tanggung-jawab untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, dan dengan kualitas yang sama.

Untuk itu pemerintahan Jokowi-JK punya tiga tugas besar. Pertama, memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa terbebas dari buta-aksara. Hingga tahun 2012, jumlah buta huruf di Indonesia masih mencapai 8.5 juta. Sebanyak 5,1 juta diantaranya adalah kaum perempuan. (VoA Indonesia)

Ini sangat penting. Jika masih ada rakyat yang buta-huruf, berarti cita-cita kemerdekaan, yakni melawan kebodohan dan keterbelakangan, belum terwujud. Lantas, bagaimana tujuan Bangsa Indonesia dapat tercapai, jika masih ada rakyatnya yang buta aksara. Selain itu, mereka yang buta-huruf sudah pasti tidak bisa menggunakan haknya dan kewajibannya secara penuh sebagai warga Negara.

Kedua, menyelenggarakan sistim pendidikan nasional yang bisa diakses oleh seluruh warga Negara tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, dan dengan kualitas pengajaran yang sama.

Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun masih 97%. Sementara APS untuk usia 13-15 tahun masih 87,58%. Yang memprihatinkan, APS untuk usia 16-18 baru berkisar 57,57 %, sedangkan APS untuk usia 19-24 hanya 13,91%.

Angka putus sekolah pun sangat tinggi. Menurut Mendikbud Muhamad Nuh, pada tahun 2007, dari 100% anak yang mengikuti SD, yang berlanjut hingga lulus SD hanya 80%. Sementara 20% sisanya putus di tengah jalan. Sudah begitu, dari 80% yang lulus itu, hanya 61% yang lanjut ke pendidikan menengah (SMP). Dari jumlah itu, yang bertahan hingga lulus SMP hanya 48%. Lalu, dari angka 48% itu, yang melanjutkan ke SMA hanya 21%. Sementara dari 21% yang masuk SMA, hanya 10% yang berhasil lulus. Dan lebih tragis lagi: hanya 1,4% yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Masuknya neoliberalisme dalam dunia pendidikan turut mempersulit rakyat banyak, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pasalnya, neoliberalisme ini membawa dampak yang sangat buruk dalam memburamkan wajah pendidikan Indonesia lewat cirinya, yaitu Komersialisasi. Neoliberalisme menjadikan pendidikan sebagai lahan subur untuk mencari keuntungan. Alhasil biaya pendidikan akan semakin mebumbung tinggi.

Jadi, tugas utama Jokowi-JK adalah memastikan pendidikan di semua jenjang bisa diakses oleh rakyat. Caranya tentu saja: menggratiskan biaya pendidikan. Selain itu, Jokowi-JK harus menghapuskan semua UU dan regulasi yang mendorong agenda neoliberal ke sektor pendidikan.

Ketiga, memastikan isian pendidikan bisa mencerdaskan dan membebaskan peserta didik . Ini sejalan dengan cita-cita Jokowi-JK menjadikan pendidikan sebagai jalan merevolusi-kan karakter bangsa.

Melakukan revolusi karakter bangsa bisa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, yang tentunya bukanlah perkarah yang mudah, Karena kurikulum yang sudah berbasiskan kepada kebutuhan pasar. Jokowi menginginkan adanya penanaman nilai-nilai moral terhadap peserta didik lewat pengajaran-pengajaran berkarakter, seperti: sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti. Lantas apakah upaya tersebut efektif jika tidak merubah metode pendidikannya?

Fungsi kurikulum itu sendiri ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Ini berarti bukan menciptakan manusia sebagai robot, tetapi menciptakan manusia sebagai manusia.

Pembangunan kurikulum hendaknya melibatkan rakyat sebagai partisipan pendidikan. Artinya, kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan rakyat, sehingga nantinya dapat pendidikan dan hasilnya bisa merespon kebutuhan rakyat banyak dan berguna bagi kemajuan bangsa.

Mengenai pembangunan karakter, pendidikan harus memberikan pengajaran yang demokartis dan ilmiah, melibatkan setiap peserta didik untuk mengenali dirinya dan hubungannya dengan manusia lain. Ada 4 (Empat) Pilar pendidikan yang perlu untuk pembangunan karakter: Pertama, belajar untuk mencipta atau berkarya bermakna bagaimana kurikulum pendidikan harus memancing daya kreatifitas anak-anak, Kedua, belajar untuk hidup berdampingan dan berpartisipasi, artinya, kurikulum baru harus menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang inklusif, yang menempatkan anak didik sebagai bagian dari masyarakat/komunitas. Ketiga, belajar nilai-nilai, seperti kemanusiaan, sejarah nasional, demokrasi, solidaritas, dan nilai-nilai progressif yang hidup di tengah bangsanya. Keempat, belajar merefleksikan diri di tengah realitas sosial. Maksudnya, proses menjadi intelektual (pemikir) tidak boleh terpisah dengan kebutuhan rakyat.

Sudah jelas bahwa tanggung jawab pemerintah dalam dunia pendidikan bukan hanya sekedar merencanakan anggaran, juga bukan sekedar mengatur kurikulum, tetapi membongkar sistim neoliberalisme yang sudah merubah orientasi pendidikan menjadi sangat pro-pasar. Harus ada upaya untuk mengembalikan orientasi pendidikan sesuai amanat Konstitusi. Dan, apakah Jokowi-JK bisa melakukannya? Kita tunggu gebrakannya.

Rini, kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) Pematangsiantar

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut