Indonesia Harus Tegas Terhadap Freeport

Perpanjangan Momerandum of Understanding (Mou) yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan freeport dianggap telah melecehkan kedaulatan bangsa Indonesia.

Pasalnya, selama ini, Indonesia telah dirugikan dengan kecilnya royalti yang selama ini diberikan oleh perusahaan asal Amerika tersebut. Karena itu, pemerintah Indonesia harus tegas dengan perusahaan yang berdiri sejak tahun 66 tersebut.

“Saya mengusulkan agar pemerintah bisa memiliki saham mayoritas di freeport. Misalnya lebih dari 50% saham freeport harus dimiliki oleh pemerintahan Indonesia,” ujar Sekretaris Jendral Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Hendri Kurniawan, saat menjadi pemateri dalam diskusi ‘MoU Freeport dan Trisakti Jokowi’, di Jakarta, Jumat (6/3).

Usulan tersebut, lanjut Hendri, sebenarnya berdasarkan atas PP Nomor 77 tahun 2014. Dalam PP tersebut, perusahaan asing hanya bisa memiliki saham paling banyak 75% jika sudah melakukan eksplorasi.

Untuk perusahaan yang sudah melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, paling besar 70%. Dilanjutkannya, 60 % untuk yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian. “Dalam hal freeport sebenarnya hanya berhak memegang 49% saham, karena tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian,” tambahnya.

Dengan usulan saham mayoritas tersebut, pria berdarah Jawa Timur ini berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan pengawasan penuh kepada freeport. Pemerintah sejak Orde Baru, lanjutnya, cenderung sangat lembek kepada freeport.

“Misalnya saja terkait MoU pembangunan smelter ini, harusnya kan sudah habis pada tahun ini. Tapi malah diperpanjang,” ungkapnya.

Selain itu, Hendri mengajak agar semua rakyat Indonesia untuk mengawal berjalannya UU Nomor 4 tahun 2009. Pasalnya, UU Minerba ini akan direvisi pada tahun ini dan UU hasil revisi tersebut akan dijadikan landasan dalam hal kontrak karya.

“Indonesia juga harus kembali pada amanat UUD Pasal 33. Dimana, dalam dasar negara tersebut, semua kekayaan negara harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Senada dengannya, pemateri lainnya Koordinator Presedium Germas PP PMKRI Angelo Wake Kako menyerukan agar semua gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia bersatu dalam melawan neo-kolonialisme yang dilakukan negara asing lewat sistem perekonomian. Pasalnya, Presiden Jokowi mengusung Trisakti sebagai landasan utama dalam penyusunan program pemerintahan.

“Sampai saat ini, trisakti dan nawacita yang dijanjikan oleh Jokowi ini belum terlihat. Bahkan, Jokowi sangat pro kepada asing,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Angelo, saat ini sistem perokonomian Indonesia sangat berpihak kepada asing. Padahal, dalam trisakti yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, sistem perekonomian bangsa harus berdikari dan mandiri. “Perpanjangan MoU ini hanya bagian kecil dari sistem ekonomi Indonesia yang sangat liberal. Dimana hanya memandang pertambahan nilai belaka,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua EN LMND Vivin Sri Wahyuni mengatakan agar pemerintahan Jokowi menegakkan trisakti seutuhnya. Selain itu, dara asal Sumatera Utara ini mengajak agar semua elemen mahasiswa bersatu membentuk front nasional yang melawan kejamnya imperialisme yang menjajah Indonesia saat ini.

“Menurut keyakinan kami, hilangnya pemerintah asing dari Indonesia, belum tentu juga dibarengi oleh hilangnya imperialisme asing sama sekali,” katanya mengutip ucapan Soekarno.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan dalam setiap perundingan internasional, pemerintah harus berdialong dengan banyak pihak, termasuk dengan pemegang saham Freeport di Amerika Serikat. Di era globalisasi dan era keterbukaan ini, lanjutnya, tidak ada satu bangsa pun yang hidup sendiri.

“Kata kuncinya adalah saling ketergantungan. Dan untuk berdiri pada cara pandang saling ketergantungan, pertama-tama kita harus memiliki percaya diri sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan begitu kita memasuki arena perundingan dengan kepala tegak dan berdiri sama tinggi dengan tetap saling menghormati,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah dan PT Freeport telah menandatangani MoU pada Juli 2014. Salah satu kesepakatannya, freport harusmembangun smelter. Namun, menjelang berakhirnya MoU pada 24 Januari 2015, tidak ada progres pembangunan smelter.

Dengan begitu, freeport harusnya tidak bisa ekspor karena larangan dalam UU Minera dan Batu Bara pada 12 Januari 2014. Namun, pemerintah memberikan ruang pintu ekspor khusus mineral setengah jadi, seperti konsentrat tembaga, dengan syarat membayar bea keluar dan lainnya, dan memperpanjang MoU tentang pembangunan smelter tersebut untuk 6 bulan kedepan.

Tedi Cahyono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut