Gerakan Koperasi Dan Pasal 33 UUD 1945

Bulan Mei 2001, sebuah ketegangan muncul di gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Professor Mubyarto, salah seorang anggota Tim Ahli Badan Pekerja (BP) MPR yang bertugas mengamandemen UUD 1945, menyatakan pengunduran diri. Badan Pekerja pun terancam bubar.

Ia menyatakan alasan pengunduran dirinya sangat prinsip: ia tidak setuju “azas kekeluargaan” dalam pasal 33 UUD 1945 dihapus. Saat itu, bertepatan dengan agenda pembahasan amandemen UUD 1945, muncul perdebatan sengit antara dua kubu ekonom dalam Tim Ahli Badan Pekerja (BP) MPR. Kubu pertama terdiri dari Mubyarto dan Dawam Rahardjo, sedangkan kubu lawannya terdiri dari lima ekonom, yaitu: Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Syahrir, Dr.Sri Mulyani Indrasari, Didik J Rachbini, dan Dr. Sri Adiningsih.

Kubu Mubyarto ngotot mempertahankan azas perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945. Sedangkan kubu lawannya, yang kelak menjadi begawan-begawan neoliberal, berusaha mati-matian menghapus azas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945 itu.

Menurut Mohammad Hatta, salah satu pencetus ide kekeluargaan dalam UUD 1945 itu, perdebatan soal pasal 33 UUD 1945 adalah perdebatan terpanjang dalam sejarah Indonesia. Perdebatan ini, katanya, sudah muncul sejak Budi Utomo dan Sarekat Islam mempertanyakan bentuk ekonomi yang tepat untuk mengeluarkan rakyat dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Sayang sekali, seperti dicatat oleh Saroso Wiradihardjo dalam buku “Koperasi dan Masalah Batik”, koperasi yang dirintis oleh Budi Utomo mengalami kegagalan. Penyebab utama kegagalan itu adalah kurangnya disiplin anggota.

Lalu, sejajar dengan perdebatan di Budi Utomo, Sarekat Islam juga berusaha menjadikan koperasi sebagai senjata untuk mensejahterakan anggotanya. Lagi-lagi Sarekat Islam juga mengalami kegagalan membangun koperasi. Barulah pada tahun 1929, ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) sudah berdiri, gerakan koperasi kembali tumbuh subur. PNI, yang banyak belajar dari gerakan nasional di India, berhasil menjadikan koperasi sebagai alat mengorganisir dan mempertahankan anggotanya.

Dalam perdebatan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang berlangsung sepanjang bulan Mei hingga Agustus 1945, soal koperasi disinggung sebagai salah satu cara mengatur produksi dan distribusi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.

>>>

Pada tanggal 3 Februari 1945 digelar konferensi ekonomi di Jogjakarta. Mohammad Hatta, yang menjadi pembicara di dalam konferensi itu, berusaha menjabarkan soal ekonomi Indonesia merdeka.

Bung Hatta memulai pidatonya dengan mengurai problem ekonomi akibat warisan kolonialisme. Bertolak dari keinginan melikuidasi ekonomi kolonial, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia mestilah menjauh dari individualisme dan semakin mendekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera.

“Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia–seperti juga masyarakat Asia lainnya–berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai tolong-menolong (gotong-royong),” kata Hatta kepada peserta konferensi.

Lebih lanjut, kata Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, dasar perekonomian yang cocok dengan semangat tolong-menolong adalah koperasi. “Seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi”.

Hatta, yang menulis soal-soal ekonomi ratusan lembar selama di pembuangan Digul dan Banda Neira, sangat menyakini bahwa koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang-seorang.

Bahkan dalam anjurannya, Bung Hatta tidak hanya berfikir bahwa koperasi tidak hanya dijalankan di lapangan produksi kecil-kecil, tetapi juga sebagai dasar industrialisasi nasional Indonesia kedepan.

Selepas konferensi itu, gerakan koperasi kembali dihidupkan dengan semangat baru, tetapi memang kurang maksimal karena dalam situasi perang. Saat itu dibentuk badan khusus, yaitu Jawatan Koperasi, yang berada di bawah naungan Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia.

Dalam pidatonya di tahun 1977, saat memperingati Hari Koperasi, Bung Hatta makin menegaskan bahwa azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1) adalah koperasi.

Katanya, istilah “azas kekeluargaan” itu pertamakali diambil dari Taman Siswa, yakni sebuah kehidupan dimana guru dan murid tinggal bersama sebagai satu keluarga. “Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, satu keluarga, “ kata Bung Hatta.

Dalam pidatonya Hatta kembali menegaskan, bahwa cita-cita koperasi Indonesia individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Ia menganjurkan agar faham koperasi bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, yang berakar pada adat-istiadat Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tuntutan yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan jaman.

>>>

Pada bulan September 1955, muncul perdebatan sengit antara Wilopo dan Widjoyo Nitisastro tentang azas ekonomi dalam pasal 33 UUD 1945. Yang pertama adalah seorang negarawan nasionalis, sedangkan yang kedua adalah ekonom berhaluan liberal.

Menurut Wilopo, istilah “usaha bersama” mengungkapkan buah fikiran tentang suatu bangun usaha yang sama sekali berlainan dengan usaha swasta. Ia menganggap usaha swasta itu hanya menguntungkan majikan dan menindas pekerja.

Ia juga menafsirkan istilah “berdasarkan atas azas kekeluargaan” sebagai landasan bagi tanggung-jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi semua orang.

Sejurus dengan pemikiran Hatta, Wilopo juga menyimpulkan bahwa bangunan usaha yang paling cocok dengan semangat pasal 33 UUD 1945 itu adalah koperasi. “Rakyat cukup mengenal usaha-usaha semacam itu dan sudah memainkan peranan penting di berbagai bidang,” katanya.

Tetapi di mata Widjoyo Nitisastro, yang saat itu masih mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi UI, penafsiran terhadap azas ekonomi pasal 33 UUD tidak mesti menjadikan usaha swasta sebagai unsur ekonomi yang tidak sesuai.

Meski begitu, pada tahun 1955 itu, Widjoyo Nitisastro masing mengakui perlunya negara dalam mengendalikan dan melaksanakan pembangunan ekonomi.

Lalu, pada tahun 1960-an, muncul lagi polemik soal koperasi ini. Kali ini, kritik pedas dilancarkan oleh DN Aidit, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu, terhadap pemikiran Bung Hatta yang dianggapnya ‘memutlakkan koperasi sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kemakmuran bagi bangsa kita yang masih lemah ekonominya’.

Ia menganggap anjuran Hatta itu akan memindahkan perhatian agar perjuangan rakyat tidak ditujukan kepada melikuidasi kekuasaan kapitalis monopoli imperialis dan sisa-sisa feodalisme di Indonesia.

Tetapi Aidit juga tidak setuju dengan pendapat yang menganggap koperasi tidak berguna. Baginya, koperasi tetap berguna sebagai salah satu alat untuk mencapai perbaikan kehidupan rakyat, tetapi tidak boleh terilusi bahwa koperasi dibawah system kapitalisme akan dapat mengatasi krisis ekonomi yang terutama menimpa rakyat pekerja.

Dalam buku propaganda berjudul “Peranan Koperasi Dewasa ini”, Aidit berusaha menjelaskan dua segi positif koperasi: (1) mempersatukan rakyat pekerja menurut lapangan penghidupannya masing-masing dan dapat menghambat proses diferensiasi atau terpecah-pecahnya produsen-produsen kecil, dan (2) koperasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, yang berarti dapat menambah penghasilan atau pendapatan terutama bagi para anggotanya.

Berbekal dua pengalaman itu, kata Aidit, rakyat pekerja akan memperkaya pengalaman sebelum memasuki koperasi tingkat tinggi, yaitu koperasi-koperasi yang bersifat sosialis dimasa yang akan datang. (Rudi Hartono)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut