10 Fakta Perlu Anda Ketahui Tentang Krisis Utang Yunani

Oxi-greece

Di minggu pertama bulan Juli ini, semua mata dan perhatian warga dunia tertuju ke negara tertua di dunia: Yunani. Negeri para dewa-dewi yang melegenda itu sedang dirundung muram.

Krisis keuangan akut mendera Yunani sejak tahun 2010. Utang negara ini menumpuk sebesar 323 milyar euro—setara dengan 366 milyar USD. Jumlah utang tersebut mencakup 175 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya.

Utang itu sangat membebani rakyat Yunani. Pertama, Yunani diperhadapkan dengan kemampuan membayar utang. Dengan PDB yang terus menyusut, yakni 25 persen, maka peluang Yunani membayar utangnya makin tidak mungkin. Kedua, rakyat Yunani dipaksa menerima kebijakan ekonomi yang buruk. Sebagai misal, untuk mendorong PDB surplus, Yunani diharuskan menaikkan pajak dan memangkas belanja publik.

Situasi itu diperparah oleh intervensi Troika—sebutan untuk persekongkolan tiga lembaga, yakni Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF)—telah membuat krisis utang Yunani bertambah buruk. Campur tangan Troika bukan hanya menambah tumpukan utang Yunani, tetapi juga pemaksaan serangkaian kebijakan neoliberal yang merontokkan standar hidup dan kesejahteraan rakyat Yunani.

Inilah yang dihadapi oleh pemerintahan baru Yunani di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras. Pemerintahan yang terpilih melalui Pemilu tanggal 25 Januari lalu ini mendapat mandat untuk menegosiasikan kembalikan utang tersebut beserta paket kebijakan yang menyertainya.

Sayang, setelah 5 bulan proses negosiasi yang alot, perjuangan Alexis dan Menteri Keuangannya, Yanis Varoufakis, di meja perundingan menemui jalan buntu. Troika dan para kreditur Eropa menolak proposal yang diajukan Yunani. Sebaliknya, para rentenir itu mengeluarkan ultimatum: jika tetap ingin berada di bawah naungan zona Eropa, Yunani harus tetap menjalankan paket kebijakan yang didiktekan oleh Troika.

Tetapi Yunani juga tidak menyerah. Hari Jumat (26/6) lalu, Perdana Menteri Alexis Tsipras menjawab ultimatum itu dengan senjata demokrasi: Referendum. Referendum yang akan dihelat hari Minggu (5/7) ini akan meminta sikap rakyat Yunani, apakah “Setuju” atau “Tidak”, terhadap paket kebijakan yang didesakkan oleh Troika.

Tetapi cerita tentang krisis utang Yunani, terutama yang berhembus melalui mulut media-media besar, juga mengalami banyak sekali distorsi. Mereka juga mengkambinghitamkan pemerintahan kiri Yunani sebagai pangkal masalah karena terlalu ngotot menolak proposal yang diajukan oleh Troika dan kreditur Eropa. Belum lagi, propaganda yang menebar ketakutan tentang bank-bank Yunani yang kehabisan uang dalam bentuk euro.

Berikut ini kami beberkan 10 fakta mengenai krisis utang di Yunani:

  1. Dari total utang Yunani saat ini, ada utang yang diwariskan oleh kediktatoran militer dalam kurun waktu 1967-1974. Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, utang Yunani membengkak empat kali lipat. Sebagian besar utang itu adalah utang najis. (Eric Toussaint, 2015)
  2. Kekuasaan politik yang korup turut berkontribusi dalam penumpukan utang Yunani. Pada tahun 2009, lebih dari 1,9 milyar USD dibelanjakan untuk suap. Selain itu, banyak kontrak yang dibuat oleh pemerintah Yunani dengan korporasi swasta berujung pada skandal. Sebut saja: skandal kapal selam dari Jerman yang merugikan Yunani sebesar 5 milyar euro dan kontrak dengan perusahaan Siemen asal Jerman yang merugikan Yunani sebesar 1 milyar euro.
  3. Penyelenggaraan Olympiade Athena 2004 juga menyisakan skandal besar dan berkontribusi pada penumpukan utang Yunani. Menurut Dave Zirin, seorang penulis soal olahraga, pada tahun 1997 pemerintah Yunani mengklaim akan menggelontorkan anggaran sebesar 1,3 milyar USD untuk membiayai pekan olahraga dunia tersebut. Beberapa tahun kemudian, biaya yang digelontorkan naik empat kali lipat menjadi 5,3 milyar USD. Setelah Olympiade usai, biaya resmi yang terpakai ternyata mencapai 14,2 milyar USD. Malahan sumber lain menyebut bahwa perhebatan olahraga terakbar di dunia tersebut menghabiskan 20 milyar USD.
  4. Pada tahun 2009, sebelum krisis keuangan global menghantam Yunani, rasio utang terhadap PDB 130 persen. Kemudian, dengan dalih menurunkan rasio utang tersebut, Troika mulai campur tangan dalam ekonomi Yunani dengan paket penghematannya. Yang terjadi, bukannya menurun seperti yang dijanjikan, rasio utang Yunani terhadap PDB justru meningkat sangat tajam menjadi 175 persen.
  5. Fakta membuktikan bahwa pembengkakan utang publik Yunani sebelum turunnya pinjaman dari Troika (tahun 2010 dan 2012) tidak disebabkan oleh belanja publik. Ini membantah cerita bohong yang selama ini beredar, bahwa utang Yunani disumbang oleh belanja publik. Sebuah studi menunjukkan, antara tahun 1995 hingga 2008 total belanja publik Yunani lebih rendah dari rata-rata zona Eropa, yakni hanya 48 persen, sedangkan rata-rata zona Eropa mencapai 48,4 persen. Sebaliknya, studi itu menunjukkan bahwa penyumbang peningkatan postur utang Yunani adalah tingkat bunga yang sangat tinggi (Truth Committee on Public Debt, 2015).
  6. Sebagian besar pinjaman yang diterima oleh Yunani dari Troika (tahun 2010 dan 2012) digunakan untuk oleh rezim neoliberal sebelumnya untuk melindungi bank-bank swasta, terutama bank-bank swasta Eropa. Terutama lagi Bank asal Perancis dan Jerman. Catatan lain menyebutkan, dari 284 milyar USD dana talangan yang diterima oleh Yunani sejak tahun 2010, hampir 92 persen dipakai untuk kepentingan institusi keuangan Yunani dan Eropa, sedangkan yang sampai ke tangan rakyat Yunani hanya 8 persen. Dalam sebuah film dokumenter ARTE baru-baru ini, Paulo Nogueira Batista, salah seorang direktur eksekutif IMF, mengakui bahwa semua anggota Dewan IMF mengetahui bahwa sebagian besar pinjaman yang digelontorkan hanya untuk melindungi bank-bank asal Perancis dan Jerman, bukan rakyat Yunani (Truth Committee on Public Debt, 2015).
  7. Antara tahun 2005-2009, Bank-bank swasta Eropa berlomba-lomba memberikan pinjaman kepada pemerintah Yunani. Tercatat, pinjaman itu membengkak dari 80 milyar euro menjadi 140 milyar euro. Penggelontoran pinjaman itu dilakukan tanpa memperhitungkan kemampuan Yunani membayar kembali pinjaman tersebut (Truth Committee on Public Debt, 2015).
  8. Pemberian dana talangan oleh Troika disertai ketentuan yang wajib dilakukan oleh negara penerima. Di Yunani, ketentuan ini disebut “Memoranda”, yang meliputi privatisasi perusahaan negara dan layanan publik, pemangkasan belanja publik, pengurangan tenaga kerja di sektor publik, kenaikan pajak, pemotongan dana pensiun, penurunan upah minimum, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan lain sebagainya. Ironisnya, Memoranda ini diterapkan tanpa mendapat persetujuan dari parlemen dan bertentangan dengan konstitusi Yunani.
  9. Penerapan Memoranda itu membawa bencana kemanusiaan bagi rakyat Yunani: Sekitar 2,5 juta dari 11 juta rakyat Yunani hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pengangguran mencapai 30 persen, sebanyak 18% dari penduduk kesulitan mengakses kebutuhan pangan mereka, angka bunuh diri akibat tekanan ekonomi meningkat 35 persen, pengangguran di kalangan kaum muda mencapai 60 persen, 300 ribu rumah tangga hidup tanpa listrik karena tidak sanggup membeli, 3 juta rakyat Yunani hidup tanpa asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
  10. Sejak April lalu, Parlemen Yunani telah membentuk Komisi Kebenaran untuk Utang Publik (The Truth Committee on Public Debt) untuk menginvestigasi keseluruhan utang publik Yunani, termasuk mencaritahu potensi adanya utang tidak sah (illegitimate debt), utang ilegal (illegal debt), utang najis (oudius debt), dan utang tidak berkelanjutan (unsustainable debt).

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut