Gas Untuk Rakyat

Rabu, 9 Juni 2010 | 02.45 WIB | Editorial

“Ayam mati di lumbung padi,” begitu perkataan pepatah kuno. Pepatah itu mewakili begitu banyak ironi di negeri ini, salah satunya, soal defisit pasokan gas untuk kepentingan nasional. Padahal, kita semua sangat mengetahui, bahwa perut nusantara ini merupakan penghasil gas terbesar di dunia, yang diperkirakan memiliki cadangan gas bumi lebih dari 180 triliun kaki kubik (TCF) dan dapat dipergunakan untuk 64 tahun ke depan.

Sayang sekali, bahwa sekitar 60% produksi gas tersebut diperuntukkan untuk ekspor ke negara-negara maju, dan seringkali dengan harga yang sangat murah. Kebijakan ekspor gas menyebabkan “keringnya” pasokan energi untuk kebutuhan domestik, terutama untuk industri, layanan publik, dan kebutuhan rumah tangga.

Karena kekurangan pasokan gas, dua pabrik pupuk terkenal, yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT. AAF, akhirnya gulung tikar. Situasi itu membawa masalah turunan, dimana produksi pertanian terganggu karena petani sulit mendapatkan pupuk.

PLN juga terkena imbasnya, sebab beberapa pembangkit mereka tidak bisa berfungsi karena pasokan gas berkurang. Maka tidak mengherankan, kemerdekaan yang sudah berusia 65 tahun bukannya membawa “elektrifikasi” seluruh pelosok nusantara, malah setiap malam terjadi “gelap gulita” karena pemadaman listrik bergilir.

Saat ini, misalnya, ada penemuan ladang gas baru di Senoro, kabupaten banggai, Sulawesi Tengah. Sayang sekali, bahwa potensi gas Senoro yang diperkirakan mencapai 2,05 triliun TCF, itu akan diserahkan kepada kontraktor berorientasi ekspor. Padahal, kalau dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri, ladang gas Senoro dapat membantu mengatasi krisis gas di dalam negeri.

Wapres Budiono, yang memegang “palu” atas nasib Senoro, justru terlihat “mengambangkan” diri untuk tidak bersikap. Padahal, sejatinya publik menununggu sikap Wapres untuk menyelamatkan kepentingan nasional di Donggi-Senoro. Apa mau dikata, Wapres Budiono sudah terlalu lama menjadi pengikut neoliberal, sehingga sulit berbicara kepentingan nasional.

Beberapa saat lalu, kita juga sempat mendengarkan, bahwa beberapa kontrak-kontrak migas telah merugikan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, blok Natuna yang dieksploitasi Exxon sejak tahun 1994, baru ketahuan bahwa Indonesia ternyata hanya mendapat 0 (Nol) persen dari situ. Demikian pula dengan formula kontrak gas di Tangguh, Papua, Indonesia dirugikan karena penetapan harga jual yang sangat rendah, yakni hanya USD3,34 mmbtu, padahal harga jual di pasar internasional saat ini mencapai USD15 mmbtu.

Salah satu bentuk politik-ekonomi kolonial, kata Bung Karno, adalah kebijakan mengekspor bahan mentah dan kemudian mengimpor bahan-bahan jadi. Kebijakan ekspor ala kolonial seperti ini, bagaimanapun, tidak akan memberikan basis atau celah kemajuan sedikitpun bagi negara penghasil bahan mentah.

Merespon masalah di atas, pada awal tahun 2010, Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai alokasi dan pemanfaatan gas bagi kebutuhan di dalam negeri.

Sayang sekali, entah disengaja atau tidak, alokasi gas dalam negeri itu diprioritaskan untuk memacu produksi minyak dan gas bumi nasional. Padahal, kalau berbicara kemendesakan, maka prioritas gas seharusnya diarahkan pada industri pupuk, PLN, industri keramik, dan industri yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Indonesia harus menghentikan praktik ekspor gas berbau kolonial ini. Tidak ada negara di dunia ini yang sanggup menjalankan pembangunan, terutama proses industrialisasi, jikalau tidak ada pasokan gas yang memadai. Karena itu, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan gas nasional.

Pertama, pemerintah harus segera menerbitkan dekrit untuk menghentikan ekspor gas ke luar negeri sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi, terutama untuk menekan perusahaan multinasional seperti ExxonMobil, Vico, BP, Conoco-Philips, dan Chevron.

Kedua, melakukan renegoisasi terkait kontrak karya yang merugikan kepentingan nasional, terutama soal pembagian keuntungan, cost recovery, dan pemastian alih-teknologi. Terkait kontrak jangka panjang, kalau sulit untuk renegosiasi, pemerintah dapat mengadukan hal itu ke arbitrase Internasional, disamping bersandar kepada tekanan politik dan gerakan rakyat.

Ketiga, pemerintah mulai memperhitungkan untuk membangun infrastuktur gas, yang menurut pengamat migas A Qoyum Tjandranegara, hanya membutuhkan Rp110 triliun dan butuh waktu sekitar lima tahun.

Terakhir, saya kembali teringat pepatah kuno yang mengatakan: “Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi.”

Anda dapat menanggapi editorial ini di email: [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut