Meluasnya Kekerasan Di Tengah Rakyat

Jumat, 11 Juni 2010 | 03.02 WIB | Editorial

Kekerasan seolah-olah sudah menjadi tontonan biasa di negeri ini. Di Kuantan Singingi, Riau, polisi baru-baru ini menembak mati dua warga tak berdosa, hanya karena mereka melakukan perlawanan saat mempertahankan hak-haknya. Sebelumnya, di Buton, Sulawesi Tenggara, Polisi juga menangkapi puluhan warga dan aktivis saat mereka menuntut ganti-rugi. Ada banyak kejadian seperti ini di seantero negeri ini, sudah tidak terhitung jumlahnya.

Seiring dengan kekerasan itu, di kalangan masyarakat sendiri, praktik kekerasan juga sangat meluas dalam berbagai bentuknya. Seperti kasus di Tapanuli Utara baru-baru ini, dimana satu keluarga dibakar hidup-hidup oleh massa, hanya karena diduga terlibat sebagai dukun santet. Ada pula ibu yang tega membakar kelamin anaknya, hanya karena sang anak masih rajin ngompol. Belum lagi, berbagai kerusuhan bersifat horizontal yang terkait pada fanatisme buta atau sempit, misalnya supporter bola, antar kampung, tawuran mahasiswa, dan lain sebagainya.

Fenomena tindak kekerasan ini tentunya bukan tanpa sebab. Beberapa ahli berpendapat bahwa tindak kekerasan ini terjadi disebabkan, pertama; menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan rakyat atas situasi sosial, ekonomi dan politik yang mereka rasakan dalam hidup kesehariannya, kedua; tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan atau terdapatnya ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum-sebagai akibat politik massa mengambang yang dilakukan oleh rejim Soeharto dulu, ketiga; tajamnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin, keempat; praktek-praktek korupsi dan manipulasi yang intensitasnya semakin tinggi dan makin gamblang dihadapan rakyat.

Sebagai missal, Komnas Perlindungan Anak menemukan fakta, bahwa sebagian besar penyebab kekerasan orang tua terhadap anak adalah kemiskinan. Kemiskinan menyumbangkan stress kepada orang tua, dan kemudian melampiaskannya kepada anak.

Dom Helder Camara, seorang uskup yang berteori soal “spiral kekerasan”, menjelaskan betapa kekerasan itu tidak pernah berdiri sendiri. “Kekerasan selalu berakar pada ketidakadilan”, begitu katanya. Jika dilihat, kekerasan selalu berawal dari penguasa, sementara rakyat hanya menempatkan kekerasan sebagai reaksi terhadap frustrasi, keterbatasan, atau persepsi ketidakadilan.

Jika kita lihat, daerah-daerah yang menjadi pusat konflik atau kekerasan, adalah juga daerah-daerah dengan tingkat gap atau kesenjangan ekonomi tinggi. Sumber daya ekonomi semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar (mayoritas) rakyat berebutan bagian “kue” ekonomi yang lebih kecil. Ini menciptakan ketegangan-ketengangan sosial, dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi “letupan” sosial.

Dari kasus-kasus di atas, jikalau diteliti dengan baik, kita akan menemukan dua tipologi utama; pertama, kekerasan yang langsung disponsori oleh negara dan dijalankan oleh apparatus-apparatus resmi seperti kepolisian, tentara, Satpol PP, dan sebagainya. Kedua, kekerasan yang muncul di masyarakat sebagai ekspresi kegagalan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan meningkatnya kemiskinan, pengangguran, PHK massal, dan politik diskriminasi.

Sayang sekali, karena penguasaan ide-ide dominan berada di tangan kelas berkuasa, maka seringkali rakyat itu sulit untuk menemukan akar dari persoalan dan solusi yang tepat. Tidak sering, rakyat itu seperti kehilangan harapan (hopeless), sehingga bertindak di luar batas-batas rasionalitas. Begitu rakyat mengalami kekosongan kesadaran dan harapan, maka ideologi-ideologi reaksioner akan segera merasuki.

Kita, selaku pers yang jujur dan kalangan terpelajar, perlu menjelaskan bahwa akar persoalan ini sebetulnya adalah pemerintah berkuasa. Karena pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran pun meningkat dan menjadi pendorong “ketegangan sosial”. Ini hanya salah satu contoh, masih banyak yang lain.

Sehingga, bagi rakyat Indonesia, pilihan paling tepat adalah membangun suatu perlawanan terhadap pemerintah yang tidak pro-rakyat itu. Namun, perlawanan itu tidak akan mencapai kemenangan, jikalau rakyat sendiri tidak membina persatuan nasional. Benar kata Soekarno yang mengutip perkataan Abraham Lincoln, “a nation divided against itself, cannot stand.”

Anda dapat menanggapi editorial ini di email: [email protected]