Dana BOS Dan Sekelumit Persoalannya

Sungguhpun sudah ada program yang namanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi masih banyak anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah, angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang: terdiri dari 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Belum lagi, masih ada sedikitnya 8,3 juta orang Indonesia yang masih buta-huruf.

Menurut hemat pemerintah, dana BOS seharusnya bisa mengurangi beban masyarakat dalam membiayai pendidikan, terutama sekali untuk menunjang pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Untuk tahun 2011 ini, pemerintah menjanjikan dana bos sebesar Rp19 triliun, dengan perincian bahwa tiap anak SD akan menerima Rp 400 ribu dan murid SMP mendapat Rp 570 ribu.

Tetapi, sebagaimana dengan program-program pemerintah lainnya, program dana BOS menemui banyak masalah dalam operasionalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak sekali sekolah di Indonesia yang belum bisa mencairkan dana untuk anak-anak sekolah ini. Seperti beberapa kota di Jawa Barat, pencairan dana BOS bisa terlambat hingga berbulan-bulan. Kejadian serupa juga terjadi terhadap 10 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Sementara laporan Kompas edisi 22 maret 2011 menyebutkan: “ hingga pukul 15.00 WIB, Selasa (22/3/2011), baru 276 atau 55,5 persen kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Dari 33 Provinsi, baru 5 provinsi yang telah mencapai 100 persen menyalurkan dana BOS ke sekolah.

Bukan hanya keterlambatan pencairan karena birokrasi yang rumit, program dana BOS juga sangat rentan pemotongan. Di kabupaten Garut, Jawa Barat, sejumlah sekolah mengeluhkan adanya pemotongan antara 40-60% dari jumlah dana yang diterima (Antara). Begitupula yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dimana dana BOS dipotong Rp200 ribu per-sekolah untuk pengadaan foto dan figura sang Bupati setempat.

Begitu pula, ketika sudah sampai di tangan sekolah-sekolah, dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya: menggratiskan biaya seluruh siswa miskin di tingkat SD dan SMP dari biaya operasional pendidikan. Sebaliknya, banyak temuan menunjukkan bahwa dana BOS justru dipergunakan untuk kepentingan lain seperti dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, membiayai study tour, dan lain sebagainya. Bahkan, menurut temuan ICW, 60% sekolah yang menerima dana BOS diduga menyelewengkan dana tersebut.

Jika kita tanyakan kepada orang tua murid, maka dengan jujur akan dikatakan bahwa dana BOS belum mengurangi beban mereka membiayai sekolah anak-anaknya. Sebagai misal, kendati ada yang namanya program BOS, tetapi siswa juga masih berhadapan dengan begitu banyak pungutan. Berbagai bentuk pungutan yang paling sering dilakukan adalah uang masuk, uang pembangunan, pakaian dan seragam sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kelemahan lain program BOS, sebagaimana juga program sosial neoliberal lainnya, adalah jumlah dana terbatas dan temporer (tergantung rejim politik yang berkuasa). Dana BOS hanya bisa menutupi sebagian kecil kebutuhan operasional pendidikan setiap siswa, sementara kebutuhan lain seperti transport, buku, tas, baju seragam hampir tidak tertutupi. Belum lagi, setiap tahun dipastikan terjadi kenaikan biaya kebutuhan hidup dan peralatan sekolah.

Oleh karena itu, untuk mencegah bocornya dana BOS yang sudah kecil itu, partisipasi aktif rakyat juga sangat dibutuhkan. Sudah saatnya, selain komite sekolah yang sudah ada, masyarakat luas juga aktif dalam mengontrol penggunaan dana BOS ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • yeni sudiyani

    setuju ,ayo peduli untuk bantu anak bangsa mendapatkan pendidikan yang baik dan berkwalitas……..kapan lagi kalau bukn sekarang!