Bung Karno: Munculnya Ide Republik Indonesia

Saya menyimpan pertanyaan ini sejak masih Sekolah Dasar (SD). Maklum, saat itu rasa ingin tahu saya sangat besar. Pertanyaan saya itu begini: Dari mana datangnya ide Republik Indonesia ini? Pertanyaan ini lama sekali tidak terjawab.

Hingga pada suatu hari, saya menemukan pidato Bung Karno tanggal 10 November 1956. Saat itu Bung Karno sedang membuka Sidang Konstituante. Nah, di dalam pidato yang penuh kobar semangat itu, saya mendapati jawabannya.

Pembukaan pidato itu sangat menarik. Bung Karno mengulas arti penting ide-ide besar dalam sejarah perjuangan umat manusia. “Memang suatu ide yang agung dan luhur selalu menjadi lokomotif sejarah,” ujarnya. Ide besar itulah yang mengubah orang yang tadinya lemah menjadi kuat dan berani berkorban.

Saya kira, penjelasan Bung Karno itu menarik diulas. Sebab, selama ratusan tahun bangsa ini meringkuk dalam jeratan kolonialisme, seolah-olah pasrah dengan keadaan. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, manusia Indonesia begitu pemberani dan revolusioner. Slogan di mana-mana saat itu adalah: Merdeka atau Mati!

Apa yang membakar semangat rakyat kala itu? Bung Karno menjawab: Ide kemerdekaan dan keselamatan suatu bangsa. Yakni: ide negara nasional Indonesia, yakni Republik Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Nah, kembali ke pertanyaan semula: darimana munculnya ide Republik Indonesia ini? Menurut Bung Karno, kemunculan ide ini melalui sejumlah tahap dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Tahap pertama ditandai dengan tiga fase. Fase pertama adalah ide kesukuan. Dalam fase ini, ujar Bung Karno, tiap-tiap suku merasa dirinya sebagai satu kesatuan yang mutlak. Masing-masing suku juga berjuang hanya untuk kepentingannya sendiri.

Fase kedua adalah fase kepulauan. Di sini tiap-tiap pulau juga merasa sebagai satu kesatuan yang mutlak. Mereka pun hanya berjuang untuk kepentingannya sendiri. Bung Karno menyebut ini sebagai “insularisme” atau semangat kepulauan.

Fase ketiga adalah kerjasama antar suku atau antar pulau. Biasanya, suku-suku ini bekerjasama dalam ikatan federasi. Begitu pula dengan pulau-pulau yang ada. Namun, tidak ada satupun suku atau pulau yang rela berkorban untuk seluruh bangsa atau tanah air Indonesia.

Tahapan kedua terjadi pada tahun 1928, yang ditandai dengan munculnya ide baru yang lebih segar, yang melampaui ide kesukuan dan kepulauan. Ide baru itu dilahirkan oleh Angkatan Muda melalui Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yakni Ide tentang kesatuan bangsa, kesatuan tanah air, dan kesatuan bahasa.

Menurut Bung Karno, dengan lahirnya ide baru tersebut, maka ide kesukuan, insularisme, provinsialisme, dan federalisme menjadi tidak relevan. Ide-ide tersebut telah terkubur oleh kelahiran ide satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia.

Karenanya, Bung Karno mengingatkan, kalau masih ada pihak yang mau menghidupkan kembali ide kesukuan, atau ide kepulauan, ataupun federalisme, maka itu sama saja dengan menggali ide-ide yang sudah dikuburkan.

Namun demikian, tidak berarti bahwa, dengan munculnya ide yang ditelurkan oleh Sumpah Pemuda itu, lantas orang dilarang mencintai sukunya atau memajukan daerah asalnya. Sebaliknya, Bung Karno berseru: cintailah dan majukan daerah asalmu, tetapi cintailah dan majukanlah dalam rangka kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Tahapan ketiga muncul pasca Sumpah Pemuda, yakni di tahun 1930-an, saat para pejuang kemerdekaan menyepakati, bahwa Indonesia Merdeka yang dicita-citakan adalah berbentuk Republik. Dan, kata Bung Karno, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mematangkan ide Republik tersebut.

Sebetulnya, kalau kita lihat dalam sejarah, gagasan Republik itu sudah muncul sejak tahun 1920-an. Kita bisa melihat, misalnya, dalam tulisan Tan Malaka, Naar De Republiek Indonesia. Di situ Tan Malaka menyebutkan salah satu program PKI, yakni: Membentuk Republik Federasi dari pebagai pulau-pulau Indonesia.

Nah, bagi Bung Karno, ide final kita sebagai sebuah bangsa adalah ide yang dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945: Bangsa Indonesia bersatu tidak terpetjah belah, dalam satu negara Nasional Kesatuan yang berbentuk Republik.

Lebih lanjut, di pidatonya ini, Bung Karno juga memaparkan pengertian Republik. Selama ini Republik hanya diartikan sebagai Pemerintahan Yang dipilih oleh Rakyat. Biasanya kepala pemerintahannya disebut Presiden. Bagi Bung Karno, itu hanya pengertian vulgarnya saja, bukan esensinya.

Kata ‘Republik’, kata Bung Karno, berasal dari kata ‘Res Publica’, yang bermakna kepentingan umum. Di dalamnya ada pemihakan yang kuat terhadap kepentingan umum atau kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir orang ataupun klas.

Di masa lalu, Bung Karno mengingatkan, banyak negara Republik yang tidak konsisten dengan makna Res Publica. Praktek penyelenggaraan negaranya menjauh dari kepentingan umum. Mereka hanya melayani kepentingan satu klas saja atau segelintir orang, yakni kaum borjuis.

Penyebabnya, ungkap Bung Karno, karena negara-negara yang mengaku Republik tersebut hanya ber- Res Publica di lapangan politik semata. Hanya di mata politik sajalah rakyat dianggap setara. Namun, di lapangan ekonomi, rakyat tetap tersusun dalam hirarki klas-klas. “Kekuasaan ekonomi tidak mau mereka akui sebagai milik bersama. Jangankan dalam praktek, dalam teori pun tidak,” kata Bung Karno.

Pendek kata, bagi Bung Karno, Republik harus punya kandungan keadilan sosial. Tanpa keadilan sosial, konsep Republik akan melempem. Dari situlah, saya kira, kita bisa menyadari bahwa perjuangan untuk sebuah Republik berarti juga perjuangan untuk mimpi hidup bersama dalam kemakmuran dan keadilan sosial. Karena itu pula, seperti ditegaskan Bung Karno, ide Republik Indonesia memperjuangkan kesetaraan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Jadi, Republik Indonesia itu tidak sesederhana ‘NKRI Harga Mati’, tetapi menyiratkan sebuah cita-cita besar dan agung: masyarakat berkeadilan sosial. Makanya muncul pertanyaan baru lagi: apa artinya jargon-jargon NKRI harga mati kalau di dalamnya rakyat hidup sengsara, penuh ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan?

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut