Belajar dari Hatta, Perintis Reforma Agraria

“Indonesia dalam hal ini merupakan keistimewaan. Tanah pada asalnya kepunyaan masyarakat, kepunyaan desa. Hanya proses individualisasi yang berlaku sejak beberapa puluh tahun menimbulkan hak milik perseorangan itu milik kecil-kecil. Milik besar atas tanah, yang sampai beratus-ratus hektar hampir tak ada. Apabila sosialisme Indonesia mencari dasarnya ke dalam masyarakat yang asli, maka sistem land reform harus sejalan dengan itu. Pada dasarnya hak pakai diberikan kepada orang yang mengerjakan sendiri tanah itu dengan keluarganya dan kepada koperasi.” (Mohammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 1963)

Sepanjang Orde Baru, gagasan reforma agraria distigmasasi sebagai isu kaum komunisme. Stigmatisasi itu masih membekas sampai sekarang.

Padahal jika ditelusuri, Mohammad Hatta yang lahir 12 Agustus 109 tahun silam sesungguhnya perintis reforma agraria di Indonesia. Pada 1926 Perhimpunan Indonesia yang dipimpinnya di Belanda mencanangkan restrukturisasi tanah di Hindia Belanda. Sekembali ke tanah air, Hatta menganalisis hubungan kedaulatan rakyat dan penguasaan tanah pada beberapa edisi koran Daulat Ra’jat 1930-an.

Dalam Panitia Adat zaman Jepang, Hatta mengusulkan pembatasan tanah milik maksimal 5 hektar (Deliar Noer, 1991; 200).

Di awal kemerdekaan, setelah era Sjahrir dan Amir Sjarifuddin jarang menyinggung pertanahan, Kabinet Hatta membentuk panitia penyelidikan hak konversi tanah yang menelurkan UU No. 13 tahun 1948 untuk menghapus hak tersebut di Yogyakarta dan Surakarta.

Pada tahun itu juga pemerintah membentuk Panitia Agraria. Dalam Sidang BP KNIP, 16 September 1948, PM Hatta menyatakan tugas panitia ini menyiapkan undang-undang untuk merestrukturisasi penguasaan tanah melalui pembagian dan perlindungan hak tanah kaum tani, serta pembatasan kepemilikan tanah. Melalui proses panjang, tujuan tersebut tercapai dengan pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 ketika Menteri Agraria dijabat Sadjarwo (PNI) –anggota Panitia Agraria 1948.

Hatta merupakan konseptor Pasal 33 UUD 1945. Jika koperasi merupakan perwujudan Pasal 33 ayat (1), reforma agraria adalah langkah konkrit ayat (3). Titik temu cita-cita Hatta itu: pengaturan sumber-sumber ekonomi berkeadilan sosial.

Dampak Kolonialisme

Pada awal tulisan di atas Hatta menyebutkan, “Indonesia dalam hal ini merupakan keistimewaan. Tanah pada asalnya kepunyaan masyarakat, kepunyaan desa.”

Hatta melihat kekhasan kondisi historis-materialisme masyarakat Nusantara. Ketika zaman feodal tanah-tanah di Eropa dikavling para baron (tuan tanah), tanah komunal menghidupi rakyat kecil di sini.

Pada zaman Majapahit terdapat undang-undang tentang hak memakai tanah yang disebut Pratigundala yang di era sekarang dapat disebut sebagai kitab undang-undang agraria. Dalam beberapa pasal kitab perundangan agama terdapat pula pengaturan tentang pemakaian tanah. Adapun kitab Nagarakretagama menyatakan bahwa tanah pada dasarnya adalah milik raja dan rakyat memiliki hak pakai. Majapahit menolak kepemilikan pertanian yang besar dengan melindungi hak pakai para petani. (Slamet Muljana, 1967; 37-40).

Dalam susunan masyarakat feodal, raja merupakan pengejewantahan negara, sehingga raja sendiri tidak menganggap dirinya sebagai pemilik tanah dalam arti luas. Model penguasaan tanah yang memberikan hak pakai kepada para petani itu mencegah tumbuhnya tuan-tuan tanah.

Di Jawa, kekayaan dan kemakmuran para anggota kaum elitenya diukur menurut jumlah penduduk yang menggarap dan tidak menurut luas tanahnya (Onghokham dalam Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi [ed], 2008; 6). Tanah-tanah di berbagai kerajaan dan suku di nusantara juga dikuasai oleh para petani dan melahirkan hak-hak adat atas tanah (tanah komunal).

Kolonialisme merusak kepunyaan masyarakat. Setelah era VOC memonopoli perdagangan hasil-hasil bumi, masa pemerintahan Herman Willem Daendles (1800-1811) melakukan sedikit perubahan struktur penguasaan tanah yang menimbulkan tanah partikelir, era Thomas Stamford Rafles (1811-1816) memberlakukan pajak tanah, dan cultuurstelsel (1830-1870) mengeksploitasi sumber daya tanah dengan cara-cara terpimpin, maka tahun 1870 menjadi awal periode liberalisasi ekonomi yang merombak besar-besaran struktur penguasaan tanah.

Kebijakan liberalisasi ekonomi itu didorong pembukaan Terusan Suez setahun sebelumnya dan berkembangnya penggunaan kapal uap hasil Revolusi Industri yang membuat lalu lintas perdagangan Eropa-Asia lebih cepat sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa perlu memfasilitasi kedatangan para pemodal besar.

Hatta menjelaskan di atas, ”Hanya proses individualisasi yang berlaku sejak beberapa puluh tahun menimbulkan hak milik perseorangan itu milik kecil-kecil. Milik besar atas tanah, yang sampai beratus-ratus hektar hampir tak ada.”

Tulisan Hatta itu dibuat pada 1963 dan kata-katanya “…sejak beberapa puluhan…” menunjukkan titik awal perombakan itu adalah pemberlakukan peraturan agraria kolonial, Agrarische Wet tahun 1870.

Akibat pemberlakuan Agrarische Wet tahun 1870, tuan-tuan tanah bermunculan di Hindia Belanda. Penguasaan tanah swasta asing melonjak dari 25 ribu hektar (1870), 435 ribu hektar (1901), menjadi 3,95 juta hektar (1929)- mayoritas untuk perkebunan yang ditanami tanaman ekspor, di mana pada saat sama tanah seluas itu bagi puluhan juta kaum petani. (Sakirman, 1959). Pada 1932 tanah komunal di Jawa dan Madura tinggal 13% (DH Burger,1957; 247).

Hasil perombakan penguasaan tanah dinikmati kolonial Belanda dan kaum pemodal besar. Dalam buku A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (1993: 151-155), MC Ricklefs memaparkan, antara tahun 1900 hingga 1930 produksi gula naik hampir empat kali, teh naik hampir sebelas kali, demikian pula terjadi kenaikan cukup berarti pada lada, kopi, kopra, dan produksi lainnya. Sekitar 70 persen modal Belanda diinvestasikan di Pulau Jawa, setengahnya di bidang pergulaan. Adapun di luar Jawa perusahaan non Belanda banyak beroperasi di sektor agrikultur dan pertambangan. Investasi itu memperoleh banyak buruh murah justru dari para petani yang kehilangan tanah. Pada 1931 tercatat lebih dari 306 ribu buruh kontrak dari Pulau Jawa yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur dan tempat lain.

Usaha reforma agraria di era kemerdekaan bermaksud merombak struktur penguasaan yang timpang. Namun usaha yang dilakukan melalui UUPA tahun 1960 terhambat birokrat yang korup dan pro tuan tanah. Tindakan main hakim sendiri atau Aksi Sepihak BTI/PKI membuat reforma agraria diidentikkan isu PKI. Padahal, komunisme tidak mengakui hak milik- prinsip yang masih diakomodir UU tersebut.

Alasan PKI mendukung reforma agraria, “It will liberate the farm laborers, poor peasants, and middle peasants from the feudal oppression of foreign or native landlords.“ (Herbert Feith and Lance Castles [eds.], 1970: 273).

Bahkan, sejumlah negara kapitalis Asia, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, melakukan reforma agraria untuk memulai pembangunan. Di Korea Selatan, para petani tak bertanah turun drastis dari sekitar 50% menjadi hanya sekitar 7% setelah pelaksanaan reforma agraria.

Buah kebijakan itu di Taiwan lebih jauh dijelaskan Hung-chao Tai dalam Land Reform and Politics (1974; 439), “Reforma agraria membuat kekayaan nasional terdistribusi merata, mungkin paling merata dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Arus urbanisasi dapat diperlambat karena kecilnya disparitas standar hidup perkotaan dan pedesaan. Bahkan rata-rata standar hidup kaum tani lebih tinggi daripada kaum buruh di kota”.

Hilang Kemerdekaan

Sejak zaman kolonial hingga sekarang sering dikatakan orang Indonesia tidak maju karena dimanja alamnya yang subur dan kaya. Padahal pada saat bersamaan, jalinan relasi politik dan modal memajinalkan rakyat dari alam yang subur dan kaya ini. Mayoritas elemen bangsa ini terus terdesak dari sumber kehidupannya, adapun kekayaan alamnya lebih dinikmati segelintir pemodal besar asing dan dalam negeri.

Orde Baru menghentikan reforma agraria untuk memulai pembangunan ala kolonial yang eksploitatif. Pembukaan besar-besaran perkebunan, pertambangan, industri, dan kehutanan, menggusur kaum tani dari penguasaan lahan dan kerap menimbulkan konflik pertanahan. Secara nasional, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat paling sedikit 10,89 juta hektar sengketa lahan dengan mengorbankan setidaknya 1,19 juta KK di 286 Kabupaten/Kota sepanjang 1970-2001.

Tumbangnya kekuasaan Soeharto 1998 memang mengakhiri kekuasaan sentralistik Orde Baru. Namun, demokratisasi politik belum merombak struktur penguasaan sumber-sumber ekonomi yang timpang, termasuk tanah sebagai sumber ekonomi yang vital.

Akhir-akhir ini media massa nasional menyoroti masalah pemiskinan petani, terutama akibat mayoritas penguasaan lahan petani hanya di bawah 0,5 hektar dan jumlah petani yang berubah menjadi buruh tani kian banyak karena tidak lagi memiliki lahan sendiri. Banyak lahan pertanian pindah ke tangan kaum pemodal. Para baron modern tumbuh subur, satu perusahaan konglomerasi bisa menguasai tanah ratusan ribu hektar.

Program pemerintah sekarang menggenjot pertumbuhan sektor pertanian juga tidak banyak dinikmati petani kecil. Pemerintah justru gencar menarik investasi skala besar pertanian dalam program “food estate” di Merauke yang mengancam hak adat setempat.

Sebagian besar rakyat bekerja di sektor pertanian sehingga pemiskinan kaum tani berdampak luas pada perekonomian rakyat. Terdesaknya kaum tani dari sumber kehidupannya menjadikan negeri luas dan kaya ini sebagai pemasok buruh rendah dan pembantu rumah tangga. Dengan angkatan kerja berpendidikan rendah, arus urbanisasi selalu menambah kaum miskin perkotaan. Di Malaysia posisi sosial-ekonomi pekerja Indonesia melahirkan julukan ”indon” yang konotasinya sederajat istilah ”inlander” pada zaman kolonial.

“Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya. Ia terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain,” kata Hatta (1960).

Syarat Mutlak

Bangsa kita tidak belajar dari Mohammad Hatta untuk melakukan transformasi menuju keadilan sosial yang diawali reforma agraria untuk menyediakan tanah bagi rakyat.

Reforma agraria merupakan syarat mutlak mengembalikan penguasaan tanah kepada kaum tani. Hak adat atas tanah harus dihormati. Ketimpangan hak milik perlu dikoreksi dimana kelebihan tanah diganti rugi negara dan dibagikan petani gurem dan buruh tani. Pemodal besar juga tidak lagi dianakemaskan mengelola tanah.

Pada awal tulisan ini, Hatta menyimpulkan, ”Apabila sosialisme Indonesia mencari dasarnya ke dalam masyarakat yang asli, maka sistem land reform harus sejalan dengan itu…“

Belajar dari semangat Hatta, jika hendak menjadikan rakyat sebagai kekuatan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat [1]), negara justru harus memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi desa yang mengatur pengelolaan dan bagi hasil untuk petani. Penguasaan basis material perdagangan menjadi pijakan pemberdayaan petani- ditunjang pembenahan manajemen, akses pasar, perkreditan, dan sebagainya.

Jika tiap koperasi desa mengelola 50-100 hektar untuk lahan abadi pertanian, maka dengan 73.067 desa di Indonesia (Depdagri, 2008) dapat didorong kedaulatan pangan nasional dan kemajuan ekonomi yang berpihak petani.
Dengan restrukturisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi melalui reforma agraria, negeri ini tidak terperosok menjadi bangsa koeli di tengah alamnya yang subur dan kaya.

Retor AW Kaligis

Penulis adalah Doktor Sosiologi Universitas Indonesia dan Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • IBRAHIM ISA
    Jum’at, 06 Mei 2011
    ——————-

    Tulisan Kaligis menarik dan mengungkap hal-hal baru.
    Pantas dibaca dan difikirkan.

    Juga menggugah siapa saja yang peduli mengenai perubahan agraria di Indonesia.

  • aria merdeka

    Kygita yg mengaku ahli waris kemerdekaan,mestinya mengikuti wacana “Proklamator” ini.

    Pada umumnya setelah kemerdekaan , negara baru mengumumkan land reform dan monetery reform.

    DI NKRI ini dari dulu sampai sekarang yg dikerjakan adalah menerjemahkan Stablaad dan nyontek system negara maju yg dasarnya Kapitalistis, lha apa bisa jadi sosialis? Padahal sosialis itu di sono (negara Barat dan utra) dianggap set back (langkah mundur)kita ini ketinggalan sepur. disono dari gerakan sosial sdh beralih kegerakan ekonomi dan dari ekonomi dh beralih ke bisnis (ekonomi kebudayaan0 dan program kesejahteraan bukan lagi kesejahteraan sosial tetapi kesejateraan sosial yg berbudaya ( social wealthfare)

    coba adakah aturan yg mengatur rumah kebun,rumah sawah dan rumah kerajinan didesa? yang ada adalah ijin lokasi industri (termasuk agro/i industri)

    rupanya perlu aturan utk luas tanah didesa dan dikota yg boleh dimiliki oleh penduduk utk “usaha tani” kok yang dibangun ruko dan mall diperkotaan?
    Coba kalau mau,maal diperkotaan (umumnya BOT)dinasionalisasi/dibeli pemerintah propinsi,kemudian sertipikatnya dijadikan “agunan” ke BI dan uangnya diberikan kepengusaha utk mbangun mall dipedesaan ( seperti apa yg dibuat pemprop jatim di Sidoarjo),setelah jadi dibeli lagi,terus uangnya dipakai mbangun lagi ditempat lain ……..inikah yg namanya money multiplier?

  • aria merdeka

    dalam teori ekonomi Barat …..ini brg yg dilarang….Karena negara berkembang rata rata gaptek,maka bahan baku tidak boleh bikin sendiri yg tidak punya standard internasional (semen,rangka besi dll)akhirnya terpaksa beli ramuan semen,cat,paku dll ke LN. Pokoknya kalau mbangun brg2 berteknologi (termasuk nuclear) harus ijin internasional, kalau ndak dibom kayak Libya,Iraq dll.(untung Jepang nyleblugnya reaktor nuclearnya karena Tzunami dan gempa yg lebih besar dari standard Barat,coba kalau dibawah standard….ribut tuh. Bisa bisa dilarang selanjutnya.