Malapetaka SK Menhut

SEBERKAS dokumen sampai di meja Menteri Kehutanan. Pada pertengahan Juli 2009, tiga bulan menjelang lengser dari jabatannya, Sang Menteri masih sempat-sempatnya mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK). Isi SK tersebut: menambah luas areal HTI untuk PT.RAPP seluas 115.000 hektare.

Menteri tersebut adalah MS Kaban. Tiga bulan setelah menandatangani SK tersebut, MS Kaban pun kehilangan jabatannya. Setelah tidak menjabat lagi, Kaban pun hilir-mudik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, penandatangan SK tersebut sarat dengan penyimpangan dan penyelewengan. “ Ada dugaan gratifikasi dan kolusi atas perizinan lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau,” kata akitivis WALHI.

Anehnya lagi, menurut temuan aktivis Walhi, SK tersebut diteken sebelum ada pengkuruan atas kawasan yang diberi ijin. Padahal dalam peraturan Menhut No.P.50/Menhut-II/2010 disebutkan bahwa pemberian ijin harus memenuhi syarat yang ditetapkan berupa SP-1 (membuat Amdal) dan dilanjutkan dengan SP-2 (membuat working area).

Lalu, setelah SK Menhut itu terbit, instansi terkait di daerah pun banyak yang komplain. Dinas Kehutanan Riau, misalnya, menganggap bahwa SK Menhut itu sangat bermasalah. Bahkan, Dinas Kehutanan Riau membeberkan 12 cacat prosedur dalam penerbitan SK itu.

Seruan peninjauan ulang juga disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti dan DPRD kepulauan Meranti. Namun, hampir semua protes itu seperti dianggap “angin lalu” oleh Menteri Kehutanan, sedangkan PT.RAPP tetap menjalankan operasinya.

Muhammad Riduan, ketua Serikat Tani Riau Kepulauan Meranti, menyebutkan ada dua dampak paling berbahaya dari SK itu: pertama, dampak kerusakan lingkuan berupa ancaman tenggelamnya pulau padang, dan kedua, potensi perampasan tanah rakyat akibat tidak jelasnya tapal batas wilayah operasional PT.RAPP.

Riduan menceritakan bagaimana Pulau Rangsang, sebuah pulau di Kepulauan Meranti, suda hampir tenggelam karena hutannya dibabat dan juga karena abrasi air laut.

Namun, ancaman paling nyata dan sudah di depan mata adalah perampasan tanah rakyat dan sumber-sumber penghidupan. Dari 115.025 hektar areal tambahan ijin HTI untuk PT. RAPP menurut SK menhut itu, sebanyak 41.205 hektar terletak di pulau Padang. Itu artinya hampir separuh tanah Pulau Padang dikuasai PT.RAPP.

“SK Menhut itu jelas akan menindih lahan pemukiman dan pertanian rakyat Pulau Padang,” ungkap Sutarno, 33 tahun, salah warga Pulau Padang yang sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan pencabutan SK menhut itu.

Selain itu, hutan yang menjadi sumber penghidupan rakyat Pulau Padang, juga akan dicaplok PT.RAPP melalui SK Menhut tersebut. Hutan itu bukan saja tempat bagi sebagian besar rakyat untuk mencari penghidupan, tetapi juga menjadi akan menggangu fungsi ekologi hutan itu sendiri.

Amir Husamin, seorang petani asal Pulau Padang, mengaku akan kehilangan pekerjaan jika sampai hutan di sana dibabat oleh perusahaan. “Saya mengolah kayu dari hutan. Dari pekerjaan itulah saya membiayai ekonomi keluarga,” katanya.

Sebagian besar rumah masyarakat Pulau Padang dibuat dari papan kayu. “Di sana tidak ada batu, tidak seperti di Jawa. Di sana jarang sekali ditemukan rumah dari batu,” kata Sutarno.

Jika hutan habis dibabat, maka proyek pembangunan rumah warga pun pasti akan macet. “Kami tidak akan punya bahan untuk bangun rumah lagi,” kata Amir.

Selain dampak-dampak itu, keberadaan operasional PT.RAPP akan menganggu kehidupan para nelayan. “Masyarakat nelayan sangat terganggu oleh kehadiran kapal-kapal besar milik perusahaan,” kata Kamaruddin, petani asal pulau Padang yang bekerja sebagai petani karet.

Untuk diketahui, sampai sekarang PT.RAPP belum melakukan pernah pengukuran areal operasional HTI. “Banyak sekali lahan masyarakat yang masuk areal konsesi. Kami takut tanah-tanah kami diambil oleh perusahaan,” katanya.

Begitulah, sebuah SK yang jelas-jelas akan membawa malapetaka, tetapi tetap saja dianggap benar oleh para pemangku kekuasaan. Para penguasa itu, yang terbiasa melihat areal HTI melalui peta dan satelit, tidak pernah tahu bagaimana penderitaan rakyat akibat perampasan tanah ataupun pengusiran paksa. (Ulfa Ilyas)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut