Nasehat Sukarno Soal Otonomi Daerah

Otonomi daerah, yang sudah 21 tahun berjalan, belum memperlihatkan fajar kemajuan. Yang terjadi, rakyat di daerah dikepung birokrasi korup dan kerakusan pemilik modal.

Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2021, sudah ada 429 kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang terjerat kasus korupsi sejak Pilkada digelar tahun 2005.

Selain itu, Otonomi daerah juga seakan membentangkan karpet merah bagi pemilik modal untuk menjarah kekayaan alam di daerah. Dengan dalih otonomi, yang dipayungi oleh Undang-Undang, kepala daerah begitu gampang mengobral izin kepada korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerahnya.

Saya bukan anti desentralisasi. Tapi, saya kira, desentralisasi yang kita pakai saat ini jelas salah arah. Desentralisasi macam ini, yang tak disertai penguatan partisipasi rakyat, tak lebih dari “desentralisasi neoliberal”. 

Desentralisasi neoliberal hanya mengalihkan pengambilan kebijakan yang tersentralisasi di pusat ke daerah, terutama terkait investasi, agar proses birokrasinya lebih pendek, singkat, dan berbiaya murah. Seringkali, dalam berbagai proses itu, kepentingan rakyat dikesampingkan.

Nah, pada titik ini, mari kita ingat pesan Sukarno 64 tahun yang lampau. Saat berpidato di peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1957, Sukarno menyinggung sepintas soal otonomi daerah.

Menurut dia, otonomi bukan sekedar perpindahan tanggung-jawab dari pusat ke daerah. Juga bukan sekedar memindahkan urusan birokrasi dari pemerintah pusat ke daerah.

Di hadapan soal otonomi berbaris-baris beragam persoalan, seperti menguatnya semangat sukuisme, daerahisme, bahkan separatisme. Sehingga, jika tak dikelola dengan baik, maka otonomi bisa memecah-belah bangsa.

Dia buru-buru mengingatkan, otonomi tidak boleh memecah-belah keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, semengat otonomi harus memerangi habis-habisan segala bentuk ego-sentrisme dan daerahisme.

Untuk itu, kata Sukarno, otonomi butuh syarat-syarat berikut: negara-sentris (staats-gerichtheid), bangsa-sentris (natie-gerichtheid), kejujuran politik dan kejujuran moril, dan daya-cipta yang cukup banyak.

“Tanpa dipenuhinya syarat-syarat ini, maka otonomi akan kosong-melompong, bahkan akan impoten, bahkan akan menjadi padangnya korupsi belaka, bahkan akan membahayakan keutuhan dan kesentausaan bangsa dan negara,” katanya.

Pertama, semangat berotonomi harus tetap mengabdi pada kepentingan bangsa dan Negara (staat-gericht dan natie-gericht). Dalam hal ini, semangat memajukan daerah harus selaras dengan cita-cita memajukan bangsa dan negara.

Dengan demikian, otonomi daerah bukan berarti menciptakan sekat-sekat yang memisahkan antar provinsi, antar kabupaten dan kota. Otonomi bukan berarti hanya membangun demi daerah sendiri.

Dalam konteks berbangsa, otonomi bukan berarti mengekslusifkan warga daerah (provinsi, kota/kabupaten) sendiri dibanding warga ber-KTP daerah lain. Tidak bisa, hanya karena tidak ber-KTP DKI Jakarta, misalnya, seorang warga negara Indonesia dari luar DKI tidak bisa menikmati hak-haknya sebagai warga negara ketika tinggal di wilayah administratif DKI.

Kedua, otonomi harus dilandasi kejujuran politik dan moril. Bagi Sukarno, kejujuran politik dan moril itu penting untuk memastikan otonomi tetap mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. 

“Zonder beranggotakan orang-orang yang jujur, ia akan menjadi tempat-dansanya petualang-petualang tribune yang tak mempunyai moralitet melainkan keuntungan diri sendiri,” ujarnya.

Di sini yang dimaksud Sukarno adalah sebuah komitmen politik yang tulus. Keinginan untuk memajukan otonomi harus berjalan seiring dengan komitmen politik yang tulus untuk bangsa dan negara.

Ketiga, otonomi harus melahirkan daya-cipta yang banyak. Daya cipta ini termasuk kemampuan mengenali dan menyelesaikan persoalan. Untuk itu, agar otonomi punya daya-cipta, maka ruang bagi partisipasi rakyat perlu dibuka lebar-lebar.

Harus ada ruang yang lebar untuk rakyat bisa menyampaikan keluh-kesah, ide-ide, maupun aspirasinya untuk pembangunan daerah. Termasuk ruang untuk menyetujui atau tidak sebuah kebijakan.

Desentralisasi harus bermakna mendekatkan pengambilan berbagai kebijakan politik pada rakyat banyak di daerah. Agar tak lagi sentralistik dan top-down.

Desentralisasi yang partisipatoris akan mengecilkan ruang bagi tumbuhnya raja-raja lokal, praktek korupsi, dan budaya patro-klien.

RUDI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid