Jakarta, Berdikari Online – Global Thinkers Institute (GTI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, bersama Global Future Institute (GFI), menggelar seminar geopolitik bertajuk “Neokolonialisme dan Neonazisme: Tantangan Dunia Multipolar Negara-Negara Selatan (Global South) dan ASEAN”.
Seminar yang berlangsung pada Kamis (5/11/2025) tersebut digelar di Auditorium Mulyono Sudirman, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, pengamat geopolitik, serta perwakilan pemerintah untuk membahas dinamika tatanan dunia dan tantangan kedaulatan negara-negara berkembang.
Acara diawali dengan sambutan Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta, Henry Binsar H. Sitorus, dan Direktur Global Thinkers Institute, Muhammad Ma’ruf, Ph.D. Sementara itu, pemaparan utama disampaikan oleh Mani Eriza, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri RI.
Adapun narasumber lainnya yakni Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Agung Sasongkojati, pengamat geopolitik dan militer; Hendrajid, Direktur Global Future Institute; Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si., Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar; serta Musa Maliki, Ph.D., dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Diskusi dipandu oleh Muhammad Ma’ruf.
Dalam sambutannya, Henry Binsar H. Sitorus menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam rivalitas dan kepentingan kekuatan besar dunia.
Henry juga menyoroti posisi strategis ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan regional, serta membangun solidaritas antarnegara. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai bentuk dominasi politik dan ekonomi yang berpotensi melahirkan praktik neokolonialisme.
Sementara itu, Muhammad Ma’ruf mengingatkan bahwa kebangkitan narasi neokolonialisme dan neonazisme menjadi tantangan serius bagi tatanan dunia yang mengedepankan kesetaraan dan kedaulatan bangsa.
Ia menyoroti fenomena manipulasi sejarah dan propaganda politik dalam dinamika geopolitik internasional, termasuk kampanye yang mengangkat tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II sebagai figur perjuangan. Menurutnya, narasi semacam itu perlu dicermati secara kritis karena berpotensi mengaburkan fakta sejarah tentang Nazisme dan kolonialisme.
Ma’ruf menegaskan bahwa neokolonialisme dan neonazisme bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, serta ideologi Pancasila. Kedua paham tersebut, menurutnya, memiliki kecenderungan membangun hierarki kekuasaan berdasarkan supremasi ras dan kelas, serta mendorong dominasi terhadap bangsa lain.
Ia menilai negara-negara Global South dan ASEAN memiliki pengalaman historis sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan dan kekerasan fasisme. Pengalaman tersebut menjadi landasan moral untuk terus memperjuangkan kemerdekaan, kesetaraan, dan penghapusan segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Lebih lanjut, Ma’ruf berpandangan bahwa tata kelola dunia multipolar sejalan dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika karena mengakui kesetaraan, kedaulatan, serta keberagaman antarbangsa. Sebaliknya, sistem unipolar dinilai berisiko melahirkan pemusatan kekuasaan global dan penerapan standar ganda dalam hubungan internasional.
Dari perspektif kebijakan luar negeri, Mani Eriza menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki relevansi strategis dalam mendorong terbentuknya tatanan dunia multipolar.
Menurutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem global yang lebih adil dan setara, tanpa dominasi satu kekuatan, serta memastikan hukum internasional diterapkan secara konsisten kepada seluruh negara.
Prinsip bebas aktif, lanjutnya, bukan berarti Indonesia bersikap pasif atau sekadar menjaga jarak dari persaingan global. Sebaliknya, prinsip tersebut merupakan bentuk independensi strategis yang memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam membangun perdamaian dan keadilan dunia.
Ia juga mengingatkan pentingnya semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung sebagai warisan sejarah solidaritas negara-negara berkembang dalam melawan kolonialisme.
Dalam konteks tersebut, ASEAN dinilai memiliki peran penting sebagai wadah kerja sama regional yang mengedepankan dialog, kesepakatan bersama, dan stabilitas kawasan. Indonesia juga perlu memperluas kemitraan lintas kawasan, baik dengan negara-negara maju maupun berkembang, tanpa harus terikat pada satu blok kekuatan tertentu.
Pengamat geopolitik dan militer, Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Agung Sasongkojati, memaparkan bahwa persaingan geopolitik dunia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekspansi militer, penguasaan sumber daya, dan perebutan pengaruh antarnegara besar.
Ia menyoroti perluasan pengaruh NATO ke kawasan Eropa Timur serta meningkatnya persaingan strategis antara Amerika Serikat, negara-negara Barat, Rusia, dan China. Menurut Agung, dinamika tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat memanfaatkan konflik regional, propaganda, dan berbagai isu politik untuk memperluas pengaruh.
Agung menilai dominasi unipolar memiliki keterkaitan erat dengan praktik neokolonialisme karena memungkinkan satu kekuatan mengendalikan berbagai instrumen strategis dunia, mulai dari kekuatan militer, jalur perdagangan, sistem keuangan, hingga rantai pasok global.
Ia juga menyoroti penerapan sanksi ekonomi sepihak, pembekuan aset negara lain, dan penggunaan sistem keuangan internasional sebagai instrumen tekanan geopolitik. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya negara-negara berkembang membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem yang didominasi kekuatan tertentu.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Agung menawarkan sejumlah langkah strategis bagi Indonesia.
Pertama, memperkuat politik bebas aktif berbasis realisme strategis agar Indonesia memiliki kemampuan menentukan kepentingan nasional secara mandiri dan menolak intervensi asing.
Kedua, memperdalam kemandirian geoekonomi melalui penguasaan sumber daya alam, energi, mineral strategis, dan rantai pasok nasional.
Ketiga, memperkuat keunggulan maritim dan udara, termasuk pengelolaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Flight Information Region (FIR), serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Keempat, membangun pertahanan nasional berbasis kedalaman strategis dan kekuatan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Agung juga menekankan pentingnya diplomasi aktif, penguatan kapasitas pertahanan, serta penguasaan pengetahuan geopolitik agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan tatanan dunia.
Dalam pemaparannya, Agung turut mencontohkan sejumlah perkembangan yang dinilainya sebagai bentuk penguatan kemandirian negara-negara Selatan. Di antaranya konsolidasi negara-negara Sahel, seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger, serta kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Ia juga menyinggung perkembangan BRICS, Shanghai Cooperation Organisation (SCO), dan berbagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional.
Menurutnya, negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam harus mampu mengendalikan komoditas strategisnya sendiri dan tidak terus-menerus berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah maupun perantara dalam perdagangan global.
Sementara itu, Direktur Global Future Institute, Hendrajid, menyoroti munculnya kembali praktik merkantilisme dalam bentuk baru melalui dominasi perusahaan teknologi dan penguasaan data berskala besar.
Ia berpandangan bahwa perkembangan tersebut perlu menjadi momentum bagi Indonesia untuk menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Indonesia harus mampu memanfaatkan perubahan geopolitik global untuk memperkuat solidaritas negara-negara berkembang dan memperjuangkan kemandirian nasional.
Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Musa Maliki, Ph.D., menjelaskan bahwa neokolonialisme merupakan bentuk penjajahan modern yang bekerja melalui mekanisme lebih kompleks daripada kolonialisme konvensional.
Mengutip pemikiran Kwame Nkrumah dalam bukunya Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (1965), Musa menjelaskan bahwa neokolonialisme memungkinkan suatu kekuatan memperoleh kendali tanpa harus memikul tanggung jawab langsung, sementara bangsa yang menjadi sasaran tetap mengalami eksploitasi.
Menurut Musa, praktik neokolonialisme tidak hanya berlangsung melalui penguasaan politik dan ekonomi, tetapi juga merambah aspek sosial, budaya, dan cara berpikir masyarakat.
Ia menilai ketergantungan terhadap kekuatan asing dapat terus bertahan apabila tidak diikuti kesadaran kritis dan keberanian untuk membangun kemandirian nasional.
Musa juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak selesai setelah kemerdekaan politik berhasil diraih. Tantangan berikutnya adalah memastikan sumber daya alam dan kekayaan nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
Seminar geopolitik ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia. Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber menggarisbawahi pentingnya kemandirian politik luar negeri, penguatan ekonomi nasional, penguasaan sumber daya strategis, serta solidaritas negara-negara Global South.
Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan semangat Pancasila, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam membangun tatanan dunia yang adil, setara, dan menghormati kedaulatan setiap bangsa.
Tantangan dunia multipolar bukan sekadar persoalan pergeseran kekuatan antarnegara, melainkan juga bagaimana memastikan tidak ada bangsa yang kembali menjadi objek eksploitasi dan dominasi kekuatan global.
(Amir)