Bersama FNPBI dan LMND, Buruh PT BTIIG Menuntut Kesejahteraan

Palu, Berdikari Online – Puluhan massa aksi dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Morowali, bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Tengah melakukan aksi demonstrasi pembakaran ban di depan kantor DPRD Kabupaten Morowali, Kamis (02/05/2024).

Demonstrasi berlangsung dari jam 10.00 – 16.00 wita, bertolak dari lokasi industri Baoshuo Taman Industry Investment Group (PT. BTIIG) menuju Kantor DPRD Morowali. Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan namun tetap berakhir dengan damai. Kericuhan bermula dari DPRD Morowali yang tidak menindak-lanjuti surat permohonan hearing dari masa aksi yang sudah masuk 4 hari sebelumnya menjadi pemantik kemarahan masa aksi, memaksa untuk melakukan pembakaran ban di halaman gedung DPRD Morowali.

Moh Rizal Koordinator aksi menerangkan bahwa isu yang diangkat dalam aksi ini adalah isu yang mendasar dalam kasus perburuhan di Kabupaten Morowali dan penting untuk ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan dinas terkait. “Isu-isu yang kita bawa hari ini adalah isu yang mendasar dalam kesejahteraan buruh di Kabupten Morowali maka penting untuk segera diseriusi,” kata Moh Rizal.

Ia pun menyampaikan 11 poin tuntutan yang diangkat dalam aksi ini yakni :

1. Berikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja/Buruh
2. Bentuk dan sosialisasikan standar operasional (SOP) secara massif di lingkunan perusahaan, dan pekerja/buruh
3. Perjanjian Kerja dalam Waktu Tertentu (PKWT) harus dihapuskan
4. Struktur Skala Upah harus diterapkan
5. Hentikan Intimidasi terhadap Pekerja/Buruh yang berserikat
6. Wujudkan kesetaraan tenaga kerja asing dan Indonesia
7. Meminta kepada pihak perusahaan agar mentransparansikan pemotongan pajak kepada Pekerja/Buruh
8. Izin Potong yang diberlakukan oleh pihak perusahan
9. Menu makan dalam perusahaan
10. Meminta kepada DISNAKER mengenai SKS yang diberlakukan pihak Perusahaan
11. Meminta DPRD Kabupaten Morowali untuk menghadirkan HRD PT. IHIP/BTIIG.

Setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya masa aksi diterima di ruangan audiens untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Asisten I Ir Moh Rizal Badudin dan Disnaker Kabupaten Morowali dipimpin oleh anggota Dewan Lintas Komisi Harlan, SH.

Moh Rizal pimpinan PK FNPBI Morowali yang juga sebagai koordinator aksi ini menerangkan bahwa mereka memilih untuk menunda dan meminta DPRD Morowali untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat di Hari Rabu, 8 Mei 2024.

“Pihak DPRD tidak dapat menghadirkan seluruh dinas terkait, maka dari itu kami memutuskan untuk menunda dan mengagendakan rapat kembali di Hari Rabu,”terangnya kepada Berdikari Online.

Beto