Riwayat Tragis Penindasan Etnis Rohingya

Di Negara Bagian Rakhine, lebih dari satu juta Muslim Rohingya terus menghadapi diskriminasi dan penganiayaan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang menolak mengakui mereka sebagai warga negara. Puncak konflik sejarah terjadi pada Agustus 2017 ketika serangan militan Rohingya memicu tanggapan militer yang sangat brutal mengakibatkan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi sulit di kamp-kamp Cox’s Bazar Bangladesh, yang semakin diperburuk oleh kebakaran pada Maret 2021. Junta militer Myanmar pun menolak hak pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali.

Seorang pegawai negeri, Khin Maung Maung, menyalahkan krisis Rakhine pada media internasional, menganggapnya menyebarkan informasi yang keliru. Dia bersama beberapa warga lain menyoroti fokus media internasional pada Rohingya yang mengabaikan penderitaan umat Buddha Rakhine, mayoritas agama di Myanmar.

Media lokal memuat penjelasan pemerintah yang menggambarkan krisis sebagai respons militer terhadap serangan teroris, tanpa membahas tuduhan pembersihan etnis atau dugaan pembantaian. Di Yangon, istilah “Rohingya” jarang digunakan, mayoritas menyebut mereka sebagai “Bengali,” sering kali dengan nuansa merendahkan. Sentimen nasionalisme Buddha tampak mendominasi dan meminimalkan simpati terhadap minoritas Muslim.

Prasangka terhadap Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar terus berakar. Sejumlah orang secara terbuka melontarkan pandangan mereka. Seorang penjual mie di Yangon menyebut mereka sebagai “teroris bagi penduduk asli.” Seorang pekerja Transportasi Perairan Pedalaman di Sittwe, ibu kota Rakhine, menggambarkan rasa takutnya akan pertumbuhan populasi Muslim. Meskipun mengakui keberadaan kamp-kamp Rohingya, dia menyatakan ketidaknyamanan untuk mengunjunginya, menganggapnya sebagai tempat yang “terlalu berbahaya bagi orang luar.”

Sebuah laporan terbaru dari International Crisis Group menyebutkan bahwa, meskipun sekitar 90% penduduk Myanmar menganut agama Buddha, anggapan bahwa Islam merupakan ancaman terhadap agama Buddha menjadi umum, terutama dalam media massa dan materi keagamaan. Laporan tersebut menyatakan bahwa persepsi ini menciptakan frustrasi di kalangan umat Buddha yang merasa keyakinan mereka terancam karena toleransi terhadap agama-agama lain.

Perselisihan agama, yang dipicu oleh tokoh agama seperti Ashin Wirathu, tidak terbatas pada negara bagian Rakhine dan dapat dirasakan di berbagai wilayah Myanmar terhadap agama-agama non Buddha etnis minoritas lainnya.

Namun untuk sebagian orang Myanmar lain berpendapat bahwa Myanmar sudah merupakan rumah juga bagi komunitas Muslim yang telah mengalami penyerangan terhadap masjid-masjid dan sekolah-sekolah mereka. Menurut laporan ICG, itulah memicu potensi kekerasan komunal di seluruh negeri.

Kebencian terhadap Rohingya tidak dimiliki oleh semua orang. Mereka berharap untuk perdamaian.

“Kedua belah pihak menderita dan miskin, jadi saya ingin situasi yang stabil. Saya berharap dia akan melakukan yang terbaik untuk kedua belah pihak,” kata Liam Ngaio Nuam, 25 tahun, seorang mahasiswa keperawatan yang beragama Kristen.

Pertumpahan darah yang terjadi di Negara Bagian Rakhine utara dan krisis kemanusiaan yang terjadi di seberang perbatasan di Bangladesh terasa jauh di Yangon yang sibuk, yang sedang menikmati hasil ekonomi dari transisi Myanmar dari kediktatoran militer ke negara demokrasi yang dipimpin oleh Suu Kyi.

Ironisnya, meski reputasi Suu Kyi sebagai pejuang hak asasi manusia tercemar oleh penanganannya terhadap krisis, kritik yang ia terima malah meningkatkan citranya sebagai pahlawan moral di dalam negeri. Menurut Nay Win Oo, seorang pemandu wisata, Suu Kyi seolah berjalan di atas seutas tali karena disertai informasi yang dianggap salah dan palsu.

Suu Kyi, meski pernah merujuk pada “gunung es informasi yang salah” terkait krisis Rohingya, tampaknya berhasil membentuk pesan di dalam Myanmar. Namun, kendati sebagai Penasihat Negara, kendali penuh atas kekuasaan masih terbatas. Konstitusi memberikan kekuasaan tertinggi kepada militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing. Dengan minimnya simpati terhadap Rohingya di antara pendukungnya, Suu Kyi memiliki sedikit insentif untuk mengutuk tindakan militer terhadap Rohingya sesuai dengan harapan komunitas internasional.

Lalu inilah yang terjadi, pada akhir Oktober, tiga kelompok etnis bersenjata di Negara Bagian Shan berkoalisi menyerang junta militer Myanmar yang sejak Februari 2021 mengkudeta pemerintahan. Juru bicara junta menyebut pasukan mereka di bawah “serangan berat” karena etnis pembangkang menggunakan pesawat tak berawak untuk menyerang pos militer dan polisi di Negara Bagian Kayah di timur (berbatasan dengan Thailand), Negara Bagian Rakhine di barat (berbatasan dengan India), dan Negara Bagian Shan di utara (berbatasan dengan China). PBB melaporkan lebih dari dua juta warga sipil mengungsi akibat konflik ini.

Di Negara Bagian Rakhine, lebih dari satu juta jiwa etnis Muslim Rohingya mengalami diskriminasi dan penganiayaan baik dari negara bagian tetangga maupun pemerintah Myanmar. Mereka tidak diakui sebagai warga negara. Kelompok nasionalis Buddha, termasuk MaBaTha dan gerakan anti-Muslim 969, secara rutin menyerukan boikot terhadap bisnis Muslim, pengusiran Muslim dari Myanmar, dan serangan terhadap komunitas Muslim. Dua gelombang kekerasan pada Juni dan Oktober 2012 memperparah konflik seabad di negara mayoritas Buddha ini, memaksa lebih dari seratus ribu Rohingya mengungsi dan merenggut ratusan nyawa.

Ketegangan di Rakhine, mencapai puncaknya pada Agustus 2017. Serangan oleh militan Rohingya yang menyebut diri mereka Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) terhadap pos militer dan polisi menewaskan lebih dari tujuh puluh orang, termasuk dua belas personil keamanan Myanmar. Militer merespons dengan tindakan keras terhadap desa-desa Rohingya, memaksa lebih dari tujuh ratus ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. Laporan meluas tentang pembunuhan membabi buta dan pembakaran desa Rohingya membuat Komisioner Hak Asasi Manusia PBB menyebut situasi di Rakhine sebagai “contoh pembersihan etnis.”

Di Bangladesh, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi sulit di kamp-kamp Cox’s Bazar. Kekurangan bantuan kemanusiaan, padatnya populasi, dan dampak COVID-19 membuat kondisi semakin memburuk. Pada Maret 2021, kebakaran melanda kamp, menambah tragedi bagi pengungsi yang sudah menderita. Pemerintahan junta militer Myanmar kini bahkan menampik hak pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk pulang.

22 November 2023

Penulis : Lino Sanjoyo
Aktivis Pengungsi

Foto : Pengungsi Rohingya (dok. Sindonews)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid