Ibrahim Traore dan Perlawanan pada Neokolonialisme di Afrika

Sosok Ibrahim Traoré, tentara Burkina Faso berpangkat kapten, berusia 35 tahun, tiba-tiba menjadi viral. Video-video potongan pidato revolusionernya, yang disampaikan di KTT Rusia-Afrika, tersebar di berbagai platform media sosial, di seluruh dunia.

Antara lain yang disampaikan Traore dalam pidatonya, “Pertanyaan yang diajukan generasi saya adalah …kami tidak mengerti bagaimana Afrika, dengan begitu banyak kekayaan di tanah kami, dengan alam yang murah hati, air, sinar matahari yang melimpah, mengapa menjadi benua termiskin? [Mengapa] Afrika menjadi benua yang kelaparan?“

Ia juga mengatakan, “Nenek moyang kami mengajari kami satu hal: seorang budak yang tidak dapat melakukan pemberontakannya sendiri tidak pantas untuk dikasihani. Kami tidak mengasihani diri sendiri, kami tidak meminta siapa pun untuk mengasihani kami. Rakyat Burkina Faso telah memutuskan untuk melawan, melawan terorisme, untuk meluncurkan kembali pembangunan mereka.”

Pidatonya diakhiri dengan frasa “Tanah air atau mati; kami akan menang”  Ini mengingatkan sebagian orang pada pidato Che Guavara, tokoh revolusioner Kuba asal Argentina, di Sidang Umum PBB tahun 1964, di mana ia mengecam AS yang memerangi negara-negara yang tidak mau tunduk padanya, atau membungkam para pemimpin negara-negara yang tak mau tunduk. Che antara lain menyebut Vietnam, Laos,  Pedro Albizu Campos dari Puerto Rico, dan tentu saja, Fidel Castro dari Kuba.

Secara khusus, Che menyebut Kongo, “Saya ingin merujuk secara khusus pada kasus menyakitkan di Kongo, kasus yang “unik” dalam sejarah dunia modern, yang menunjukkan bagaimana, dengan impunitas mutlak, [Barat] melakukan pelanggaran hak-hak bangsa Kongo dengan sinisme yang paling kurang ajar. Mereka melakukan itu karena kekayaan Kongo sangat besar; mereka ingin terus mempertahankan kekayaan itu di bawah kendali mereka.”

Che menyerukan perlawanan terhadap neokolonialisme dan menutup pidatonya dengan kalimat “Patria o muerte!” [tanah air, atau mati].

Ibrahim Traore saat ini menjadi presiden interim Burkina Faso setelah militer negara itu melakukan kudeta pada September 2022. Pada Januari 2023, Traore mengumumkan mengusir tentara Prancis dari negaranya. Militer Prancis bercokol di Burkina Faso dengan alasan melawan terorisme. Namun menurut Traore, rakyat bisa melawan sendiri terorisme, tidak perlu bantuan Prancis. Keputusan ini disambut dengan aksi demo ribuan warga Burkina Faso di Place de la Nation, di pusat kota Ouagadougou. Warga meneriakkan dukungan pada Traore dan menyeru agar Prancis angkat kaki.

Militer Prancis hadir di Burkina Faso dengan alasan untuk melawan terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok “jihad” (termasuk ISIS). Namun, rakyat melihat bahwa Prancis memanfaatkan “perang melawan terorisme” ini untuk kepentingan neokolonialismenya. Mereka mengkritisi, mengapa setelah kedatangan Prancis, justru “jihadis” semakin kuat dan semakin banyak melakukan kejahatannya.

“Kami sangat kecewa dengan Prancis. Jika mereka mau, dalam dua hari mereka dapat mengakhiri terorisme di wilayah ini, tetapi semua kekerasan ini demi kepentingan mereka sendiri; untuk membuat kita tetap bertekuk lutut pada mereka,” demikian disampaikan Yéli Monique Kam, aktivis Burkina Faso. Ia juga menjelaskan bagaimana Prancis mengendalikan segala hal di negerinya, mulai dari kerja sama, mata uang, hingga data biometrik warga (Naranjo, 2023).

Traore mengatakan bahwa Burkina Faso tidak perlu lagi bantuan Prancis. Rakyat Burkina Faso sebenarnya sudah membentuk pasukan sukarelawan rakyat bernama “Volunteers for the Defense of the Homeland” (VDP) untuk melawan para teroris ini. Dalam pidatonya di KTT Rusia-Afrika, Traore juga menyinggung isu ini. Ia mengatakan,

“Kami terkejut melihat kaum imperialis [Barat] menyebut VDP sebagai ‘milisi.’ Ini mengecewakan karena, di Eropa, ketika orang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah airnya, mereka disebut “patriot.” Kakek kami dideportasi untuk menyelamatkan Eropa. Itu bukan dengan persetujuan mereka, [itu] bertentangan dengan keinginan mereka. Nah, sekembalinya [dari Eropa], kami ingat betul bahwa di Thiaroye, ketika mereka ingin menuntut hak-hak dasar mereka, mereka dibantai. Maka silakan saja, jika kami, rakyat, memutuskan untuk membela diri, kami disebut ‘milisi’.”

Selanjutnya, pada Agustus 2023, pemerintahan Traore memutuskan untuk membatalkan perjanjian “pajak ganda” yang diteken Prancis dan Burkina Faso sejak tahun 1965. Dalam perjanjian ini, individu atau perusahaan tidak dikenai pajak ganda. Jika pengusaha Prancis sudah dikenai pajak di Prancis, ia tidak bisa lagi dikenai pajak di Burkina Faso, meskipun bisnisnya berlokasi di negara tersebut.

Dengan demikian, orang-orang Prancis yang mengeruk uang sangat banyak, terutama melalui eksploitasi sumber daya alam di Burkina Faso, akan bebas pajak; sementara bangsa Burkina Faso tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari kekayaan alam mereka sendiri.

Keputusan Burkina Faso untuk membatalkan perjanjian yang eksploitatif ini dilakukan setelah Prancis menghentikan semua dana bantuannya ke negara itu, gara-gara pemerintahan Traore menyatakan dukungan kepada kudeta di Niger.

Burkina Faso, bersama Mali dan Niger, adalah tiga negara bekas jajahan Prancis, yang kemudian menjadi korban neokolonialisme Prancis, dimana negara Eropa itu memberlakukan sistem yang melanggengkan eksploitasi negara-negara bekas jajahan. Diawali oleh Mali, kemudian Burkina Faso, dan Niger, pemimpin-pemimpin pro-Barat digulingkan melalui kudeta; dan ketiganya sama-sama telah meminta Prancis segera angkat kaki.

Di antara sistem eksploitatif yang diberlakukan Prancis di negara-negara bekas jajahan di Afrika adalah adanya mata uang bersama Franc CFA, yaitu mata uang yang dijamin oleh Prancis dan dipatok ke Euro.  Sistem ini diklaim bisa menjamin nilai Franc CFA, tetapi sebagai imbalannya,  negara-negara “la Françafrique” harus menyimpan 50% cadangan devisa mereka di bank Prancis. Akibatnya, negara-negara itu tidak lagi berdaulat secara finansial; arus keluar modal sangat besar, seringkali masuk ke Prancis.  Data menunjukkan bahwa 11 dari 14 negara pengguna CFA justru sangat miskin dan masuk kategori negara “paling tidak berkembang” oleh PBB (King, 2022).

Hampir setengah dari populasi Burkinabé (sebutan untuk orang Burkina Faso) hidup di bawah garis kemiskinan. Situs reliefweb.int, menyebutkan diperkirakan 2,2 juta orang saat ini menderita kelaparan di Burkina Faso. Di antara angka tersebut, hampir 650.000 orang menghadapi kelaparan ekstrem, yang berarti orang sudah mulai kehilangan nyawa akibat kurangnya makanan.

Inilah yang dipertanyakan Ibrahim Traore, “Mengapa ketika tanah kami yang begitu kaya, air dan sinar matahari melimpah, kami menjadi bangsa yang kelaparan?”

Akankah revolusi yang digaungkan Traore, bersama pemimpin Mali, Niger, dan menyusul beberapa negara Afrika lain yang sudah menyatakan dukungan pada Niger –yang terancam diserang oleh Prancis (yang ingin kembali menguasai Niger)—akan berujung pada kemerdekaan dari neokolonialisme?

Waktu akan membuktikan segalanya. Tetapi, minimalnya, untuk saat ini, telah muncul inspirasi perjuangan melawan neokolonialisme, sebagaimana yang dulu pernah diserukan juga oleh Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.[]

(Dr. Dina Yulianti Sulaeman)

Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid