Warga SAD Tuding BPN Jambi Ingkari Keputusan Menteri Agraria

Ribuan warga Suku Anak Dalam (SAD) dari kabupaten Batanghari, Jambi, menggelar aksi massa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Jambi, Jumat (8/4/2016).

Dalam aksinya mereka menuntut pihak BPN Provinsi Jambi segera menjalankan surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan perihal penyelesaikan konflik agraria antara warga SAD dengan PT Asiatic Persada.

“Kami menuntut BPN Provinsi Jambi segera menjalankan Keputusan Menteri Agraria terkait penyelesaian konflik SAD. Jangan lagi membiarkan nasib SAD terkatung-katung,” kata koordinator aksi Joko Supriadinata.

Menurut Joko, melalui surat bernomor 1373/020/III/2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memerintahkan kepada BPN Provinsi Jambi untuk mengambil langkah-langkah kongkrit penyelesaian konflik dengan mengacu pada surat Kepala BPN RI no 3946/16-I-300/X/2012.

“BPN Provinsi Jambi diberi waktu hingga September 2016 untuk menuntaskan konflik agraria tersebut,” jelasnya.

Joko menambahkan, karena keputusan dari Kementerian Agraria sudah sangat jelas, maka warga SAD tidak akan pulang sebelum BPN Provinsi Jambi menindaklanjuti keputusan itu dengan benar.

BPN Jambi Mengulur Waktu

Sayangnya, dalam dialog perwakilan SAD dengan perwakilan BPN Provinsi Jambi, Jumat (8/4) siang, keinginan warga SAD tidak sepenuhnya terlaksana.

Pasalnya, perwakilan BPN Provinsi Jambi, yakni Suparman, Aptnh, MH (Kepala Bidang Pengaturan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Prov Jambi) dan A. Husni, S,Si (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jambi), masih bicara soal 2000 ha.

“Ini jelas pengingkaran terhadap keputusan Menteri. Seharusnya BPN Provinsi itu bicara tahapan kerja untuk merealisasikan keputusan Menteri untuk mengembalikan tanah ulayat SAD seluas 3550 ha,” ungkap Joko.

Dalam berita acara pertemuan antara perwakilan SAD dan BPN Jambi disebutkan hanya soal rencana BPN Jambi mengadakan pertemuan multi-pihak, yakni dengan PT. Asiatic Persada, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Melihat sikap BPN Provinsi Jambi tersebut, warga SAD pun marah. Mereka pun mau menggelar menduduki kantor BPN Jambi tersebut. Namun, rencana tersebut tidak dilakukan karena pegawai BPN Jambi mematikan listrik dan air.

Akhirnya, ribuan warga SAD ini pindah ke pendopo Kantor Gubernur Jambi. Mereka akan menginap di sana hingga ada keputusan konkret dari BPN Provinsi Jambi untuk menjalankan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Muhammad Idris

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut