Warga Pulau Padang Berhasil Cegah Operasi Alat Berat PT. RAPP

Kapal Ponton.jpg

12 Oktober 2013 lalu, warga Pulau Padang di kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, berhasil menghalau rencana PT. Riau Andalan Pulp and Peper (RAPP) untuk memulai aktivitasnya di Pulau Padang.

Kejadian ini bermula tanggal 11 Oktober 2013. Saat itu, seorang warga bernama Misno melintas di daerah Tanjung Gambar desa Lukit. Ia melihat adanya 6 kapal ponton pengangkut kayu di tepi desa tersebut. Kapal-kapal tersebut mengangkut alat berat PT. RAPP.

Melihat kejadian itu, Misno yang juga aktivis Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamatan Pulau Padang (FKM-PPP) melapor ke tokoh-tokoh masyarakat di berbagai desa di Pulau Padang. Pertemuan darurat pun digelar. Hasilnya, mereka sepakat menggelar aksi di lokasi pendaratan alat berat PT. RAPP tersebut.

Sabtu (12/10) pagi, 300-an warga dari berbagai desa di Pulau Padang, seperti desa Lukit, Sungai Anak Kamal, Sungai Tengah, Mekarsari, Bagan Melibur dan Kelurahan Ulu Asam, sudah berkumpul di sekitar lokasi. Di sana sudah ada puluhan karyawan PT. RAPP dan anggota kepolisian dari Polres Bengkalis.

Proses negosiasi pun berlangsung alot. Pihak perusahaan berdalih sudah mengantongi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180 tahun 2013. Namun masyarakat menolak alasan tersebut.

Karena negosiasi berlangsung alot, pihak Polres Bengkalis pun turun tangan untuk memediasi. Pihak kepolisian menawarkan kepada masyarakat agar tetap membiarkan alat berat perusahaan tetap di lokasi, tetapi tidak beroperasi.

Namun warga tetap menolak tawaran itu. Mereka mengancam akan terus bertahan di lokasi hingga perusahaan dan alat-beratnya angkat kaki. Bahkan, warga mengancam akan mendatangkan mobilisasi massa yang lebih besar ke lokasi untuk menggagalkan rencana operasional perusahaan.

Karena hal tersebut, pihak perusahaan pun mengurunkan niatnya. Pihak kepolisian juga mendesak agar pihak perusahaan menghentikan operasionalnya. Akhirnya, sekitar pukul 16.00 WIB, pihak perusahaan benar-benar menghentikan aktivitasnya.

Lalu, sekitar pukul 17.30 WIB, kapal ponton pengangkut alat berat PT. RAPP pun meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, warga pun meninggalkan lokasi dan kembali ke desa masing-masing.

Untuk diketahui, warga Pulau Padang sudah lama menentang kehadiran PT. RAPP di wilayah mereka. Terhitung sejak Menteri Kehutanan MS Kaban menerbitkan SK nomor 327 tahun 2009 tentang penambahan luas areal HTI untuk PT. RAPP.

Berbagai bentuk perlawanan pun digelar, dari aksi massa, rapat akbar, aksi pendudukan, jahit mulut, hingga blokade. Beberapa warga dan aktivis yang menentang operasional PT. RAPP ditangkap. Warga menghendaki agar Pulau Padang dikeluarkan dari konsesi PT. RAPP. Sayang, addendum SK 327 tahun 2009 melalui SK 180 tahun 2013 tidak menjawab tuntutan masyarakat.

Aliya Niesa

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut