Front Rakyat Advokasi Sawit Tuntut Pembebasan Eva Bande

Bebaskan Eva.jpg

Seratusan petani dan aktivis pejuang agraria yang tergabung dalam Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) menggelar aksi massa di halaman kantor Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, Sulawesi Tengah, Kamis (4/9/2014).

Dalam aksinya mereka menyerukan penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria. Mereka menuntut agar Eva Bande, pejuang agraria yang dikriminalisasi oleh PT. Kurnia Luwuk Sejahtera (KLS), segera dibebaskan.

“Hukuman penjara selama 4,6 tahun terhadap Eva Bande merupakan putusan yang sungguh tidak adil dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang menyebabkan tindak pidana, yakni konflik agraria,” ujar juru bicara aksi FRAS, Ahmad Pelor.

Ahmad menjelaskan, konflik agraria terjadi karena kebijakan pemerintah yang merugikan petani. Dalam kasus ini, PT. KLS merampas paksa ratusan hektar lahan perkebunan milik petani di kecamatan Toili, kabupaten Banggai.

Lebih lanjut, Ahmad menilai, proses hukum yang disertai vonis penjara terhadap Eva Bande dan sejumlah petani sangat diskriminatif dan tidak adil. Pasalnya, Murad Husain, pimpinan PT. KLS yang sejak tahun 2010 ditetap sebagai tersangka terkait pidana perkebunan oleh Polres Banggai, justru tidak pernah ditahan.

“Ironisnya, dalam perkembangannya justru Polres Banggai menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut,” ungkap Ahmad.

Aksi massa ini berlangsung bersamaan dengan dimulainya proses persidangan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis 4,6 tahun penjara kepada Eva Bande.

Dalam aksi tersebut, massa aksi tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel “bebaskan Eva Bande” dan “Tangkap Murad Husein”.

Seusia proses persidangan pertama itu, para petani meminta Eva Bande untuk berorasi. Akhirnya, setelah mendapat izin dari pihak Lapas II B Banggai, Eva Bande pun menyampaikan orasi singkatnya yang tidak lebih dari lima menit.

Ia berpesan kepada para petani untuk tidak berhenti memperjuangkan tanahnya yang dirampas paksa oleh PT. KLS.

Untuk diketahui, pada tahun 2010, PT. KLS merampas dan menggusur paksa lahan milik petani di desa Piondo, Banggai. Para petani bersama pejuang agraria, termasuk Eva Bande, melakukan perlawanan.

Perlawanan inilah yang berujung kriminalisasi. Pada bulan Mei 2010, petani yang terbakar amarah akibat kekerasan dan kesewenang-wenangan PT. KLS membakar sebuah eskavator dan camp karyawan milik perusahaan.

Eva bersama 23 petani lainnya ditangkap. Lalu, setelah melalui proses peradilan yang tidak adil, Eva dan para petani dijatuhi hukuman penjara. Eva sendiri dijatuhi vonis penjara 4,6 tahun.

Untuk melawan ketidakadilan itu, Eva dan para pejuang agraria di Sulteng sempat mengajukan banding dan kasasi. Namun, putusan hukum tidak berubah.

Ironisnya, pedang hukum hanya tajam terhadap petani dan pejuang agraria. Sebaliknya, pimpinan PT. KLS justru tidak pernah terjerat hukum terkait kejahatannya.

Pada tahun 2010, Front Anti Sawit (FRAS) telah melaporkan pimpinan PT. KLS, Murad Husain, terkait kejahatan perambahan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bangkiriang untuk kebutuhan perluasan perkebunan kelapa sawit perusahaannya.

Dalam kejahatan tersebut, sebagaimana diakui oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng, lebih dari 562 Ha kawasan SM Bangkiriang telah dialihfungsikan secara illegal menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT. KLS.

Tidak hanya itu, PT KLS melalui anak perusahaannya, PT. BHP, juga mengusai secara illegal telah lebih dari 1000 Ha tanah secara illegal untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pada tahun 2010, Murad Husein sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banggai terkait kejahatan itu. Anehnya, bos PT. KLS itu tidak pernah ditangkap dan dipenjara untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Lebih aneh lagi, pihak Polres Banggai malah menerbitkan SP3 terkait kasus tersebut.

Syarif Mang

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut