KIPP: KPU Harus Respon Kejanggalan Logistik Pemilu

Kekhawatiran Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) terkait kualitas logistik pemilu 2014 seharusnya segera direspon cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Desakan diatas disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Sabtu (2/3/2013).

Menurut Girindra, sesuai dengan amanat pasal 147 UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPU dalam menyiapkan logistik pemilu berada di tangan Bawaslu dan BPK.

Selain itu, kata Girindra, mengacu ke pasal 8 huruf ayat (1) huruf n UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu.

“Juga di dalam Peraturan KPU No. 16/2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 disebutkan prinsip-prinsip pengadaan logistik, yakni tepat jumlah, tepat jenis; tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas; dan anggaran/efisien,” kata Girindra.

Terkait surat suara, Girindra mengkhawatirkan potensi penyelewengan akibat perusahaan pencetak surat suara masih berpatokan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) per 4 November 2013, padahal sudah ada perbaikan DPT per 20 Januari 2014.

“Ini bisa berdampak pada selisih atau kelebihan surat suara dan berpotensi terjadinya penggelembungan suara,” ujar Girindra.

Girindra menyayangkan sikap KPU yang tidak koperatif menanggapi temuan Bawaslu. Padahal, mengacu pada pasal 2 UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU harusnya berpegang pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Girindra juga mendesak Bawaslu agar lebih memperketat pengawasan terkait tugas KPU mengadakan logistik pemilu.

Untuk diketahui, pada hari Jumat (28/2), anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengeluhkan sikap KPU yang tidak koperatif dalam memberikan informasi terkait peraturan teknis spesifikasi logistik pemilu dan jadwal pengerjaan.

Padahal, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu selama bulan Februari, ditemukan adanya adanya perbedaan kualitas, jenis, dan standar kardus dan plastik untuk kotak suara. “Ketebalan kardus juga semakin menipis akibat cuaca dan buruknya tempat penyimpanan,” kata Daniel.

Selain itu, tinta pemilu juga dianggap bermasalah. Tinta tersebut mudah terkelupas setelah kering. Dengan melakukan pencucian dengan sabun pun tinta sudah memudar.

Untuk surat suara, berdasarkan pantauan Bawaslu di 43 pabrik, dari 11 konsorsium pemenang paket pengadaan surat suara, banyak ditemukan persoalan. Persoalan tersebut, antara lain, tak semua pabrik melakukan pencetakan suara, seperti pabrik di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Tangerang Selatan.

Bawaslu juga melihat tak ada prosedur tetap atas pengerjaan pencetakan surat suara dari pihak KPU. “Ada perlakukan berbeda dari pengawas KPU dan perusahaan dalam menerima pengawas Bawaslu,” katanya.

Dalam proses pencetakan, Bawaslu menemukan kesalahan produksi yang mengakibatkan kualitas surat suara dianggap cacat. Yang lebih mengkhawatirkan, kata Daniel, adalah pabrik pencetakan surat suara tak memperbarui produksinya, padahal jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah berubah.

“Pabrik masih mencetak berdasarkan jumlah DPT hasil penetapan pada 4 November 2013, padahal telah banyak perbaikan hingga 20 Januari 2014,” katanya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut