Petani Kolhua Tolak Pengukuran Lahan Untuk Proyek Bendungan

Ratusan petani Kolhua Kupang Nusa Tenggara Timur menghadang Tim Sembilan bentukan Pemerintah Kota Kupang, Senin (19/08/2013). Tim Sembilan ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang Bernadus Benu dan Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang Hartono FX. sebagai sekretaris tim yang akan melakukan pengukuran lahan pertanian di Kolhua untuk dijadikan areal pembangunan bendungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Berdikari Online Wilayah NTT, tim Sembilan Pemerintah Kota Kupang hadir di Kali Petun, tempat yang menjadi lokasi pembangunan bendungan kolhua, dengan tidak memilih melewati jalur Kolhua melainkan melewati jalur Naimata. Warga yang melihat kehadiran tim Sembilan bersama dengan aparat gabungan TNI, POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, langsung menginformasikan ke Posko Tolak Bendungan Kolhua melalui short message service (sms). Serentak warga yang sejak pagi hari menunggu di halaman posko bergerak menuju ke kali Petuk. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 40 menit melintasi areal persawahan dan kali, menuju ke Petuk.  Lonceng Gereja Imanuel Kolhua pun dibunyikan untuk memanggil warga menuju ke lokasi menghadang tim Sembilan. Satu jam kemudian ratusan warga sudah memenuhi lokasi kali Petun.

Deputi Politik Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Nusa Tenggara Timur, Gregorius Dala, menegaskan bahwa apa pun bentuknya untuk  masuk mengukur lahan, rakyat sudah secara tegas menolak. Apalagi kehadiran tim Sembilan tanpa pemberitahuan resmi ke warga pemilik lahan. Gregorius meminta tim Sembilan untuk memahami kondisi rakyat pemilik lahan.

“Ini namanya penyerobotan lahan rakyat, hari ini kami minta untuk tidak dilakukan pengukuran,” tegas Geregorius.

Menanggapi pernyataan Gregorius, Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang sekaligus sekretaris tim Sembilan mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan untuk melakukan pengukuran melainkan hanya ingin menetapkan batas-batas.

Tim Sembilan menjelaskan bahwa perlunya membangun komunikasi sebab Pemerintah kota dan provinsi akan menyiapkan uang pengganti terkait dengan pembebasan lahan tersebut dan jika rakyat masih menolak maka nanti akan dicari upaya lain karena waktu masih panjang.

Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh salah seorang pemuda Kolhua yang juga merupakan Ketua RT 29 Serikat Tani Kolhua, Ona Bistolen. “Kalau mau patok lahan, pemilik lahan yang ada di sebelah kali juga mesti diundang. Ini namanya penyerobotan lahan pak,” ujar Ona.

Sementara itu, ratusan ibu-ibu berteriak-teriak mengusir Tim Sembilan. Mereka membawa serta pisau dan parang serta bambu runcing dan dengan tegas menyatakan siap mati jika tim Sembilan menerobos paksa lahan mereka untuk melakukan pengukuran.

Setelah berhasil mengusir tim sembilan, warga kembali menyusun agenda perjuangan selanjutnya. Rapat penyusunan agenda perjuangan selanjutnya dipandu oleh sekretaris Serikat Tani Kolhua, Dance Bistolen. Di hadapan massa, Dance  menegaskan bahwa tim Sembilan telah berhasil diusir. Namun demikian, warga diharapkan warga tetap bertahan sampai malam untuk memastikan bahwa tim Sembilan tidak kembali lagi ke lokasi.

Perjuangan warga Kolhua untuk mempertahankan tanahnya telah dilakukan sejak tahun 1993 dibawah kepemimpinan Wali Kota SK Lerik hingga saat ini. Tanah tersebut saat ini telah dijadikan warga sebagai lahan persawahan untuk menopang ekonomi dan membiayai anak sekolah. Mereka mengharapkan dukungan dari semua pihak. Menurut mereka, penolakan terhadap pelanggaran HAM atas nama pembangunan adalah harga mati.

Yondris Toulwala

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut