Warga Bulogading Makassar Tolak Penggusuran

Hari ini, Rabu [4/6/2014] , Pemerintah dan pengusaha atas nama Once Liong, Hajja Sa’diah dan Hasim Daeng Manappa akan melakukan upaya penggusuran terhadap rumah warga di Jalan Bulogading, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dalam Lokasi tersebut tercatat ada sekitar 50 lebih rumah warga dengan jumlah 100 Kepala Keluarga. Warga, yang menempati lahan tersebut sejak tahun 1967, sehari-hari bekerja sebagai pedagang di emperan pertokoan dan di pinggiran Pantai Losari.

Penggusuran terhadap warga Bulogading ini merujuk pada surat teguran oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 10 Februari 2014 dan 28 Mei 2014 tentang Pengosongan lokasi.

Suryati, salah seorang warga, mengatakan, eksekusi yang mengacu pada surat nomor 131 / pdt /2008/ PN Makassar tanggal 29 Oktober dan , nomor 142/pdt/2010/PT Sulsel tanggal 11 agustus 2010 adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, surat yang dikeluarkan oleh pihak penggugat tidak sesuai dengan lokasi yang akan dieksekusi alias salah tempat. Warga Bulogading berpendapat bahwa, lokasi yang dijadikan titik tolak gugatan tersebut sama sekali tidak merujuk Pada Undang-undang Pokok Agraria dan UUD 1945.

“Mereka menuntut warga Bulogading dengan asumsi bahwa tanah ini masih dalam penguasaan asing. Sederhananya, mereka menganggap tanah yang sekarang ditempati oleh warga bukanlah Tanah Negara,” ujar Suryati.

Warga Bulogading telah beberapa kali mendatangi pihak Badan Pertanahan Negara [BPN] untuk memperoleh sertifikat tanah. Namun, pihak BPN menolak untuk menerbitkan sertifikat tersebut.

Dari 50-an jumlah rumah warga yang berada dilokasi sengketa, hanya 3 rumah yang memiliki sertifikat tanah. Menurut Maulana, SH, yang juga pengacara dari pihak warga Bulogading, ada kekeliruan dalam proses gugatan tersebut.

Dia menyebutkan bahwa objek eksekusi salah tempat (error in objektia) dan adanya ketidakjelasan si penggugat (error in persona). Menurutnya, pihak penggugat tidak punya hak sama sekali karena tidak merujuk pada UUD 1945.

Maulana juga mengatakan, dalam kasus tersebut terdapat indikasi praktek Mafia peradilan. Hingga saat berita ini diturunkan, warga sedang berusaha mengajukan Peninjauan Kembali [PK] sebagai bentuk upaya penundaan eksekusi. Selain itu, warga telah membangun posko perjuangan dan membuka jejaring solidaritas.

Untuk diketahui, bahwa lokasi sengketa ini akan dibangun kawasan Perhotelan dan Spot Pariwisata elit.

Firman

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut