Tolak Penggusuran, Warga Taman Burung Datangi Balaikota DKI Jakarta

Demo-DKI.jpg

Sedikitnya 300-an warga Taman Burung, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar aksi massa di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/11/2013). Mereka menolak pembongkaran terhadap tempat tinggal mereka.

Di depan kantor Balaikota massa aksi menggelar orasi secara bergantian. Mereka menuding proses penggusuran terhadap pemukiman mereka tidak melalui proses dialog dan disertai banyak kejanggalan.

“Lahan yang ditempati warga berada di lokasi diklaim oleh pemerintah sebagai tanah negara dan diperuntukkan untuk hijau (PHU). Artinya, lahan tersebut berada di luar proyek normalisasi Waduk Pluit,” kata Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa.

Lebih lanjut Wahida menambahkan, kendati lahan yang ditempati warga itu diklaim peruntukannya untuk PHU, tetapi kenyataannya di sana banyak dibangun apartemen dan sekolah.

Dalam prosesnya kemudian, ujar Wahida, proses negosiasi antara warga dengan pihak Kelurahan dan Polres setempat belum mencapai kesepakatan. Belakangan, pihak kelurahan, Polsek dan Koramil menawarkan ‘solusi informal’ berupa uang sejumlah Rp 5 juta kepada warga asalkan bersedia angkat kaki dari lokasi tersebut.

“Proses pemberian tawaran solusi informal itu disertai intimidasi kepada warga,” kata Wahida.

Bagi Wahida, jika lahan tersebut benar-benar lahan milik negara, seharusnya pemerintah memproritaskannya untuk kepentingan rakyat, terutama untuk pemukiman warga. “Seharusnya pemerintah mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945 dan UU pokok agraria (UUPA) tahun 1960,” paparnya.

Dalam aksinya warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka pintu dialog seluas-luasnya bagi warga. Dalam kerangka itu, warga mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera membentuk Panitia Penyelesaian Konflik Agraria.

“Panitia ini merupakan mekanisme partisipatif untuk menyelesaikan konfik agraria dengan melibatkan partisipasi warga. Jadi, pemerintah jangan hanya mendengar bisikan pemilik modal,” kata Wahida.

Dalam aksinya warga juga mendesak agar Gubernur DKI Jakarta segera melegalisir pembentukan RT/RW di pemukiman Taman Burung, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam aksi yang berlangsung pasca Sholat Jumat ini, perwakilan massa aksi diterima oleh Kepala Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota Satpol PP, Amrin Suit.

Amrin menjanjikan akan menyampaikan tuntutan warga kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kendati demikian, belum ada kepastian kapan dialog tersebut akan dilakukan.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Syahrur Romadlon

    masyarakat penghuni lahan juga harus mau berfikir tentang kepentingan umum