Tolak Penggusuran, PKL Pekanbaru Galang Front Persatuan

Kebijakan ekonomi Walikota Pekanbaru yang baru, Firdaus MT, dianggap sangat pro-kapitalis. Akibatnya, banyak sektor kaum miskin di Pekanbaru, termasuk pedagang kaki lima (PKL), merasa terancam dengan berbagai kebijakan tersebut.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), salah satu organisasi yang banyak mengadvokasi PKL di kota Pekanbaru, menyebut setidaknya ada lima kebijakan Walikota yang sangat merugikan rakyat.

Pertama, Walikota Firdaus MT telah mengeluarkan kebijakan untuk menggusur PKL di kota Pekanbaru. Kedua, Walikota memprioritaskan investor dari luar untuk mengelola tanah menjadi batu bata.

Ketiga, menswastanisasi layanan Busway di kota Pekanbaru. Keempat, pelarangan angkutan kota memasuki kota Pekanbaru. Dan kelima, mengobral ijin untuk masuknya mini-market.

Untuk itu, SRMI pekanbaru pun menggalang berbagai organisasi rakyat di Pekanbaru ke dalam sebuah front persatuan. Lahirlah wadah bersama bernama Gerakan Rakyat untuk Keadilan.

Ketua SRMI Kota Pekanbaru, Antoni Fitra, menjelaskan, penyatuan gerakan mutlak diperlukan untuk menghalau kebijakan ekonomi Walikota yang sangat pro-kapitalis.

“Beberapa waktu lalu pedagang sudah digusur. Saya kira, kebijakan semacam ini akan meluas dan akan mengenai sektor rakyat yang lain,” kata Antoni Fitra.

Menurut rencana, front persatuan ini akan dideklarasikan tepat pada detik-detik akhir tahun. Semangatnya, tahun 2013 mendatang tidak ada lagi kebijakan yang anti-rakyat.

Adapun organisasi yang tergabung dalam front persatuan ini, antara lain, Partai Rakyat Demokratik (PRD), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Riau (LABHR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Riau Corruption Watch (RCW), Aliansi Pedagang Kaki Lima  Indonesia, dan Forum Pers Mahasiswa (Forpersma) Riau

Pembentukan Pansus DPR

Saat ini SRMI Kota Pekanbaru sedang berjuang mendesak DPRD Kota Pekanbaru membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penggusuran terhadap PKL.

“Saat ini kami sedang menggalang dukungan untuk pembentukan Pansus ini. Sejumlah organisasi politik, organisasi masa, dan LSM sudah menyatakan dukungan. Artinya, keberadaan PKL di Pekanbaru harus diperhatikan, bukan digusur,” kata Antoni Fitra.

Salah satu tuntutan PKL Pekanbaru adalah menjadikan sejumlah kawasan di kota Pekanbaru, yakni Taman Kota, Purna MTQ, dan Jalan Arifin Ahmad, sebagai kawasan wisata keluarga dan kuliner.

“Posisinya kan kami memberi solusi. Bagi kami, PKL ini harusnya diberdayakan, bukan digusur,” tegas Antoni Fitra.

Antoni Fitra juga menegaskan, kalau Pemkot Pekanbaru tidak merespon Pansus, maka gerakan rakyat Pekanbaru akan menggalang aksi massa besar-besaran.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut