Budiman Sudjatmiko: Pansus Konflik Agraria Makin Mendesak

Proses penyelesaian konflik agraria, terutama melalui DPR, masih tersandera banyak kendala. Akibatnya, banyak kasus agraria hanya menumpuk di meja kerja anggota DPR.

“Ketika Komisi II bicara soal konflik pertanahan, maka yang dimaksud itu hanya konflik antara petani dengan swasta. Di luar itu, Komisi II tidak punya kewenangan,” kata anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, saat berdiskusi dengan petani Jambi di depan kantor Kemenhut RI di Jakarta, Sabtu (29/12).

Budiman menganggap itu sebagai kendala. Banyak konflik agraria yang lain, seperti petani dengan BUMN (PTPN/Perhutani), petani versus perusahaan tambang, dan konflik kawasan hutan, berada di luar jangkauan komisi II.

Untuk itu, Budiman mengusulkan agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik agraria segera dikonkretkan. “Supaya penyelesaian konflik agraria tidak lagi ditangani per komisi, tapi langsung DPR. Kita ingin, persoalan agraria ditangani secara komprehensif,” tegasnya.

Nantinya, kata Budiman, Pansus agraria ini bisa memanggil siapapun yang terkait dengan konflik petani, termasuk Presiden.

Selain itu, Budiman mengungkapkan, Pansus ini juga akan mengkaji ulang semua UU yang selama ini merugikan petani, seperti UU kehutanan, UU perkebunan, UU pengadaan tanah, UU minerba dan lain-lain.

Sebaliknya, Pansus ini akan memperjuangkan lahirnya UU baru yang pro-rakyat. Ia mengaku, pihaknya sekarang ini sedang memperjuangkan RUU desa dan RUU pertanahan.

Budiman sendiri yakin bahwa Pansus konflik agraria akan terealiasi pada Januari tahun 2013. “Kita sudah mempertanyakan itu di sidang paripurna DPR. Dan janjinya akan direalisasikan Januari mendatang,” katanya.

Lebih jauh lagi, Budiman mengusulkan agar Presiden membentuk Kementerian Agraria. Nantinya, Kementerian Agraria ini akan mencakup perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.

“Kalau kita kembalikan ke filosofinya, bahwa agraria itu mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya, soal perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan itu masuk agraria,” tutur Budiman.

Kusno

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut