Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa-Buruh Di Lampung Blokir Jalan

Kunjungan Presiden Jokowi di Provinsi Lampung, tepatnya di Pelabuhan Panjang, Selasa (25/11), disambut oleh aksi massa dari puluhan elemen pergerakan mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam GRB (Gerakan Rakyat Bersatu) Lampung.

Dalam aksinya, GRB mendesak agar harga BBM segera diturunkan. Menurut mereka, kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehingga makin menyengsarakan rakyat.

Ratusan aparat kepolisian diturunkan untuk menghalau massa aksi agar tidak mengganggu kunjungan Presiden Jokowi. Penjagaan aparat mulai dilakukan dari titik kumpul massa aksi, yakni di Lampu Merah Universitas Lampung hingga pelataran Universitas Bandar Lampung.

Dalam aksinya massa aksi GRB sengaja memilih menggelar longmarch dari kampus Unila menuju kampus UBL. Di sepanjang jalan, massa aksi mengajak mahasiswa lainnya, terutama di kampus yang dilalui seperti kampus Darmajaya dan Umitra, untuk bergabung dalam aksi massa menolak kenaikan harga BBM.

Koordinator lapangan aksi GRB, Rismayanti Borthon, menjelaskan bahwa efek dari kenaikan harga BBM sudah dirasakan oleh rakyat Indonesia, termasuk di Lampung.

”BBM adalah sumber energi vital dalam kehidupan rakyat. Kenaikan BBM ini berimbas pada meroketnya harga sembako. Pasalnya, selisih dari distribusi hasil produksi baik sembako dan bahan lainnya ikut naik. Harga barang di pelosok sudah tinggi jauh sebelum kenaikan harga BBM, apalagi sekarang,” katanya.

Selain itu, sambung aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ini,  pemotongan subsidi BBM ini adalah pesanan dari pihak asing. Menurutnya, sepulangnya Presiden Jokowi  dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC beberapa hari lalu, pembukaan investasi asing bagi sejumlah sektor seperti kelautan, infastruktur dan lain-lain termasuk pertambangan sudah dibuka selebar-lebarnya.

”Subsidi merupakan hak bagi setiap warganegara, termasuk BBM bersubsidi, karena dasar negara sudah menggariskannya dalam UUD 1945. Sayangnya, pemerintah Jokowi-JK melihat bahwa subsidi hanya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara, tanpa melihat ratusan juta rakyat indonesia menderita akibat kebijakan pesanan asing tersebut,” jelasnya.

Selain menolak kenaikan BBM, sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam GRB juga menganggap kenaikan BBM adalah kebijakan yang prematur dan menindas rakyat serta  buruh. Apalagi, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan sebelum kenaikan harga BBM.

” kebijakan BBM dan UMP sama-sama prematur, Pemprov Lampung kan sudah menetapkan UMP dengan survey, nah yang disayangkan penetapan itu dilakukan sebelum harga BBM naik. Kalau sudah naik, artinya besaran nilai survei pasti berubah,” ujar aktifis front Mahasiswa Nasional (FMN), Agung.

Tepat pukul 12 siang, massa akhirnya terkumpul di depan kampus Universitas Bandar Lampung  dan menutup satu jalur di jalan Z.A Pagar Alam. Disana, mereka berorasi dan membakar replika drum sebagai bentuk penolakan kebijakan Presiden yang belum 100 hari ini berkuasa.

Togar Harahap

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut