TNI dan Kepentingan Nasional

Kasus penembakan petani di Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah, kembali menambah daftar dosa Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Rakyat Indonesia. Dipandang dari sudut manapun, anggota TNI tidak dibenarkan menggunakan senjata untuk menembak rakyat sendiri.

Jika ditinjau dari asal-usulnya, Tentara Nasional Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari kolonialisme. Pengorganisasian tentara pada awalnya berasal dari bekas-bekas KNIL (Belanda) dan Jepang. Tidak salah kemudian, jika doktrin-doktrin kolonial yang anti-rakyat itu masih ada yang “nyangkut” di kalangan tentara.

Sebetulnya, jika dilihat dari Amanat Panglima Besar Jend. Soedirman, pada tahun 1946, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal diharapkan menjadi tentara rakyat. Kita bisa melihat potongan amanat Panglima Besar Jend. Soedirman sebagai berikut: “Angkatan Perang Republik Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan nasional, di tengah–tengah dan dari revolusi rakyat dalam pergolakan membela kemerdekaan itu, karena itu, Angkatan Perang Republik Indonesia adalah: tentara nasional, tentara rakyat dan tentara revolusi”.

Dari perkataan Jend. Soedirman itu, tidak ditemukan adanya doktrin yang memisahkan TNI dan rakyat. Lebih lanjut, Jenderal Soedirman telah berkata pada tanggal 1 Januari 1946 di Jogjakarta, bahwa tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yg berdiri diatas masyarakat, tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu.

Sayang sekali, konsep mengentai tentara rakyat dan tentara revolusi ini dikhianati oleh tentara sejak orde baru hingga sekarang, terutama pimpinan-pimpinan mereka. Mereka telah mengambil konsep tentara profesional ala barat, yang menempatkan tentara sebagai unit khusus dan terpisah dari rakyat. Seolah-olah dengan membuat tentara yang terpisah, mereka akan membuat angkatan perang menjadi kuat. Padahal, sebagaimana dikatakan Mao Tse tung, “moral atau semangat tentara adalah jauh lebih penting dibanding senjata modern.” Semangat di sini dapat diartikan sebagai kerelaan berkorban, patriotisme dan kecintaan kepada tanah air dan rakyat.

Oleh karena itu, tentara harus didemokratiskan dan diprogressifkan, supaya mereka lebih memihak kepada kepentingan bangsa dan seluruh rakyat. Terlebih lagi, saat ini bangsa kita sedang berhadapan dengan sebuah bentuk penjajahan gaya baru, yaitu imperialisme atau neokolonialisme.

Menurut kami, Tentara harus dididik dengan azas-azas demokrasi dan nasionalisme (yang anti-imperialisme dan neokolonialisme). Untuk itu, diperlukan sebuah departemen dalam tentara yang mengurusi soal pendidikan politik, demokrasi, dan nasionalisme yang anti-imperialis. Pendidikan politik ini juga harus memberikan perspektif kepada tentara mengenai perlunya melibatkan rakyat dalam pertahanan nasional.

Dengan pendidikan politik itu, kita berharap bahwa tentara harus tunduk kepada Pancasila dan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Sehingga, kalaupun rejim berkuasa memerintahkan tentara untuk menindas rakyat dan kehidupan demokrasi, maka Tentara bisa menolak dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pesan Jend. Soedirman berikut ini sangat berguna bagi tentara sekarang: “Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan parjurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut