Jakarta, Berdikari Online— Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belajar dari kepemimpinan dan semangat gotong royong yang ditunjukkan Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dalam menggerakkan solidaritas sosial untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterlibatan Karang Taruna dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap persoalan bangsa tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
Sekretaris Jenderal EN-LMND, Julfikar Hasan, menilai peran Ketua Umum PNKT dalam mendorong keterlibatan Karang Taruna menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk hadir di tengah persoalan. Melalui semangat gotong royong, kader dan anggota Karang Taruna mengambil bagian dalam upaya membantu masyarakat terdampak, baik melalui keterlibatan di lapangan maupun pengumpulan dan mobilisasi bantuan logistik.
Menurut Julfikar, langkah tersebut merupakan teladan bahwa organisasi kepemudaan tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat menghadapi bencana. Karang Taruna justru harus hadir sebagai kekuatan sosial yang menghubungkan kepedulian, solidaritas, dan aksi kemanusiaan di tengah masyarakat.
“Ketua Umum PNKT telah menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menggerakkan semangat gotong royong. Ketika masyarakat menghadapi bencana, yang dibutuhkan bukan sekadar keprihatinan dan pernyataan, tetapi kesediaan untuk bergerak, membantu, dan meringankan beban rakyat. Keterlibatan Karang Taruna ini patut menjadi contoh bagi seluruh elemen bangsa, termasuk para pejabat negara,” tegas Julfikar Hasan.
EN-LMND menilai, keterlibatan Karang Taruna memiliki arti penting karena organisasi ini tumbuh di tengah masyarakat dan memiliki potensi besar untuk menggerakkan solidaritas hingga tingkat lokal. Semangat gotong royong yang ditunjukkan para kader dan anggotanya menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Namun demikian, Julfikar mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya. Negara, khususnya Kementerian Kehutanan, tetap memiliki kewajiban utama dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan, mencegah kebakaran, mengawasi aktivitas yang berpotensi memicu karhutla, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang layak.
“Semangat Karang Taruna seharusnya menjadi pengingat bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa kepemimpinan publik harus berangkat dari empati dan keberpihakan kepada rakyat. Jika anak-anak muda mampu bergerak dengan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat, pemerintah seharusnya berada di barisan terdepan dalam memastikan kebakaran dapat dicegah, ditangani secara cepat, dan tidak terus berulang,” lanjutnya.
EN-LMND menegaskan bahwa karhutla bukan semata-mata persoalan teknis kehutanan, melainkan persoalan ekologis, sosial, dan kemanusiaan. Kebakaran hutan dan lahan dapat mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, mengganggu mata pencaharian warga, serta membahayakan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Karena itu, EN-LMND mendesak Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan, pengawasan, penanganan, dan pemulihan kawasan yang terdampak karhutla. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat setempat agar penanganan bencana berjalan lebih cepat, terarah, dan efektif.
Julfikar menambahkan, semangat gotong royong yang ditunjukkan Karang Taruna harus diperkuat menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan, edukasi lingkungan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, hingga pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
“Karang Taruna memberikan contoh bahwa gotong royong bukan sekadar slogan. Ada kepedulian yang diwujudkan melalui keterlibatan nyata, penggalangan bantuan, dan mobilisasi logistik. Semangat yang digerakkan oleh kepemimpinan PNKT ini harus menjadi inspirasi bagi organisasi lain. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan solidaritas masyarakat. Kementerian Kehutanan harus berbenah, memperkuat pengawasan, mengevaluasi kinerja, dan memastikan negara hadir secara nyata,” ujarnya.
Selain itu, EN-LMND meminta pemerintah meningkatkan transparansi informasi mengenai penanganan karhutla, memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan hukum. Penanganan karhutla harus menyentuh akar persoalan agar tidak berhenti pada pemadaman api, sementara penyebab kebakaran dan risiko kejadian berulang tetap dibiarkan.
EN-LMND memandang keterlibatan Karang Taruna sebagai modal sosial yang penting dalam membangun kesadaran ekologis dan memperkuat solidaritas antarmasyarakat. Keteladanan Ketua Umum PNKT dalam mendorong semangat kebersamaan perlu menjadi inspirasi bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan kemanusiaan, lingkungan, dan kebangsaan.
“Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan rakyat. Kami mengapresiasi Ketua Umum PNKT beserta seluruh jajaran, kader, dan anggota Karang Taruna yang menunjukkan semangat gotong royong dalam membantu penanganan karhutla. Inilah semangat kebangsaan yang harus terus dirawat: bergerak bersama, saling membantu, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pada saat yang sama, kami meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadikan keteladanan tersebut sebagai momentum untuk berbenah dan membuktikan tanggung jawab negara melalui kebijakan serta tindakan nyata,” tutup Julfikar Hasan.
(Amir)