Mahasiswa Kendari Tolak Kenaikan Pajak PBB 300%

Gempur.jpg

Sedikitnya 50-an mahasiswa dan pemuda Kendari yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (Gempur) menggelar aksi massa di kantor DPRD kota Kendari, Kamis (3/4/2013).

Dalam aksinya massa aksi Gempur menolak kebijakan Walikota Kendari, Ir Asrun, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 300%. “Kenaikan pajak ini sangat merugikan rakyat banyak,” ujar Saddang Nur, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), saat berorasi.

Menurut Saddang, kenaikan PBB sebesar 300% itu bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, kalau mengacu pada UU tersebut, kenaikan pajak bumi dan bangunan di pedesaan maupun perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.

Dalam aksinya, massa aksi Gempur juga mengumpulkan koin dari warga sebagai simbol penolakan mereka terhadap kebijakan Walikota yang memberatkan ekonomi rakyat. “Koin itu merupakan sindiran kepada pejabat Walikota dan DPRD yang tega memeras rakyat melalui kenaikan pajak,” ujar Saddang.

Selain menolak kenaikan pajak, massa aksi Gempur juga menolak kebijakan Walikota terkait penaikan tarif air minum (PDAM) sebesar 300%. Bagi massa aksi, kenaikan tarif PDAM yang sangat drastis itu sanga membebani rakyat Kendari.

“Sebelumnya tarif PDAM hanya sebesar Rp 2600 per meter kubik. Sekarang, pasca kebijakan penaikan tarif, harganya sudah mencapai Rp 6500 per meter kubik,” kata Hasan, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), yang turut berorasi dalam aksi tersebut.

Hasan menilai, kebijakan penaikan tarif juga menyalahi ketentuan UU nomor 28 tahun 2009. Katanya, kenaikan tarif air permukaan seharusnya hanya 10%, bukan 300%.

Selain dua tuntutan tersebut, massa aksi Gempur juga menyuarakan tuntutan para pedagang pasar sentral Kendari. Mereka menuntut agar diberi kesempatan menempati kios secara gratis di pasar sentral Kendari yang baru saja dibangun.

“Pasar Sentral itu dibangun dengan uang rakyat, yakni APBD, sebesar Rp 122 milyar. Jadi, hak rakyat untuk mendapat kios dan berdagang di sana,” kata Hasan.

Di kantor DPRD kota Kendari, massa aksi Gempur bertemu dengan anggota Komisi II. Dalam pertemuan itu, pihak DPRD Kendari menyepakati akan memanggil semua pihak dan instansi terkait untuk membahas tuntutan massa aksi.

Selain menggelar aksinya di kantor DPRD Kendari, massa aksi Gempur juga menggelar mimbar bebas di Pasar Sentral Kendari. Di sana mereka menggelar orasi secara bergantian dan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat umum.

Gempur merupakan aliansi dari berbagai organisasi, yakni Partai Rakyat demokratik (PRD), Kerukunan Pedagang Pasar sentral kota Kendari (KPPS), Liga Mahasiswa Nasional Untuk demokrasi (LMND), Bem Teknik Universitas Haluoleo, Bp2k, Ampera, GMM, koalisi muda Pedagang Aspiratif sultra, dan serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Hayadin Manaf

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut