Tata Kelola Migas Sudah Tak Sesuai UUD 1945

Tata kelola minyak dan gas (migas) Indonesia dinilai sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, dalam Pasal 33 UUD 45 diamanatkan Sumber Daya Alam (SDA) harus dikuasasi penuh oleh negara. SDA ini juga harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara yang berlaku saat ini, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung, migas diliberalisasi atau diserahkan ke pasar. Hal ini tidak hanya dalam tata kelola hilir migas, namun juga hulu.

Akibatknya, beragam pengelolaan gas bumi mendapatkan dampak negatif dari liberalisme tersebut. “Diantaranya adalah kurangnya pasokan gas, belum terbangunnya infrastruktur, mahalnya harga gas, adanya pengaruh swasta sebagai trader atau broker gas,” kata Tamsil, di Gedung DPR, Jakarta.

Ia menilai, kebutuhan dan pasokan gas yang tersebar di berbagai pulau juga mengakibatkan terjadinya defisit dan surplus gas di berbagai wilayah. Secara geografis, negara kepulauan seperti Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam distribusi gas, terutama karena infrastruktur gas yang sangat minim.

Terbatasnya infrastruktur gas juga telah mengakibatkan produksi gas domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, lanutnya, cukup banyak pula gas yang diekspor. “Indeks panjang jaringan gas bumi di Indonesia tercatat hanya 6,4 km/m2,” ujarnya.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut