Aktivis Agraria Eva Bande Ajukan Grasi Ke Presiden Jokowi

Eva bande.jpg

Rencana pembebasan  terhadap Aktivis agraria Eva Bande, yang pernah dijanjikan  Presiden terpilih Joko Widodo, tanda-tandanya akan direalisasikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pasalnya, pekan lalu dikabarkan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Petobo di Palu, mendapat telpon dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly  untuk bisa bicara langsung dengan Eva Bande yang inti pembicaraannya, Eva Bande diminta untuk mengajukan surat permohonan Grasi kepada Presiden RI.

Lantas Eva Bande setelah mendapat masukan dari rekan-rekan dan kuasa kukumnya mengajukan permohonan grasi, yang dilampiri surat terbuka, agar dua rekan petani lainnya yakni Arief Bennu dan I Nyoman Swarna yang masing-masing divonis tiga tahun enam bulan penjara turut dibebaskan.

“Untuk itulah saya memohon dengan hormat kiranya kawan-kawan petani tersebut juga mendapat Grasi Presiden RI bersama-sama dengan saya,” tulis Eva dalam surat itu.

Berikut adalah cuplikan isi surat Eva Bande yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo :

Terkait dengan rencana pemberian Grasi Presiden RI Joko Widodo atas diri saya, maka dengan ini saya menyampaikan beberapa permohonan yang sangat penting, agar kiranya menjadi bagian integral dari Grasi dimaksud.

Pertama, Hukuman Pidana berdasarkan tuntutan Pasal 160 KUHP jo 55 atas diri saya (4 tahun) juga dijatuhkan terhadap dua orang kawan Petani, yakni Arief Bennu (3 tahun 6 bulan) dan I Nyoman Swarna (3 tahun 6 bulan).

Kedua kawan petani tersebut tinggal menunggu eksekusi dari Kejaksaan untuk menjalani hukuman mereka.Untuk itulah saya memohon dengan hormat kiranya kawan-kawan petani tersebut juga mendapat Grasi Presiden RI bersama-sama dengan saya.

Kedua, Pada prinsipnya, proses hukum yang saya jalani bersama 23 orang petani Toili bersumber dari sebuah perjuangan politik rakyat untuk memperoleh Hak atas pengelolaan sumber daya alam yang layak.

Perjuangan yang kami lakukan terorganisir dan dilindungi Undang-undang. Tanah Petani Toili, Tanah Adat Suku Ta’a Wana, Margasatwa Bangkiriang, rusaknya lingkungan, dan perkebunan Ilegal telah dilakukan oleh Perusahaan Milik Perorangan dan sudah berlangsung puluhan tahun.

Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi, sementara aparat hukum dan pemerintah daerah tidak berpihak kepada nasib para petani, maka bergeloralah perjuangan petani Toili untuk mengembalikan Hak Mereka dan merebut keadilan.

Konsekuensi dari perjuangan tersebut ternyata berbuah petaka dengan terpenjaranya kami lewat proses peradilan yang nyata-nyata tidak berpihak pada Keadilan dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan kepada Oknum Pengusaha.

Karena itu, maka sampai hari ini saya dan saudara-saudara petani yang terpenjara bukan Kriminal. Kami bukan penjahat yang merampas hak orang lain, merugikan publik, merugikan negara, bukan pula koruptor.

Justru kami adalah rakyat yang semestinya dilindungi oleh Negara. Sehingga terkait pemberian GRASI Presiden RI, maka saya mewakili pula kawan-kawan petani Toili, meminta dengan hormat, bersamaan dengan Grasi ini, kiranya Negara melalui Presiden atau lembaga hukum yang terkait dapat memulihkan Harkat-Martabat dan Harga Diri kami kepada Publik.

Mengingat, sejauh ini propaganda Media Massa lokal di Daerah justru “terkesan” mendudukkan kami sebagai kriminal, sementara perusahaan perambah hutan, perusak lingkungan, pelaku perkebunan ilegal sebagai pahlawan rakyat.

Ketiga, Masih banyak masalah serupa yang dialami petani di hampir seluruh daerah di Indonesia. Saudara-saudara Petani tertindas, dan kawan-kawan aktivis yang mengawal perjuangan mereka menjadi korban-korban dari oknum aparatur negara yang berpihak kepada modal.

Perjuangan Petani di berbagai kawasan itu hendaknya memperoleh perhatian yang serius dengan kacamata keadilan yang layak dari Presiden RI. Perjuangan Rakyat harus diakui dan memastikan bahwa Perlindungan Negara berjalan efektif dengan pemihakan yang pasti serta konsisten bagi kepentingan rakyat.

Demikian Permohonan Saya. Kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, saya haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya, salut dan bangga kepada Bapak karena telah menggunakan Kewenangan GRASI ini kepada saya dan kawan-kawan aktivis lainnya, pengawal kepentingan rakyat di grassroot.

Sebelumnya, Eva Bande bersama rekan petani lainnya dikriminalisasikan karena membela petani desa Piondo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, yang lahannya digusur oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati milik Murad Husain.

Ia divonis pidana penjara selama 4,5 tahun berdasar Putusan Kasasi MA No. 1573/K/Pid/2011, 2 April 2013 menguatkan Putusan PN Luwuk No. 178/PID.B/2010/PN.Lwk, 12 Nov 2010, atas tuduhan Psl.160 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sudah menjalaninya selama 206 hari di Lapas kelas II Banggai kemudian dipindah ke Lapas Petobo Kota Palu  28 November 2014 yang lalu.

Rudi Astika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut