Sri-Edi Swasono: Enam Keprihatinan Nasional Saat Ini

Pancasila dan UUD 1945 bertitik tolak pada doktrin kerakyatan, yaitu ‘tahta adalah untuk rakyat’. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak praktek penyelenggaraan negara tidak mencerminkan doktrin kerakyatan itu.

Guru besar ekonomi Universitas Indonesia (UI), Sri-Edi Swasono, mengungkapkan enam bentuk keprihatinan nasional saat ini sehubungan dengan pengabaian Pancasila dan UUD 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara dan penegakan doktrin kerakyatan.

Yang pertama, kata Sri Edi, pembangunan yang terjadi di Indonesia justru menggusur orang-orang miskin dan bukannya menggusur kemiskinan. “Yang terjadi, proses pembangunan itu justru menciptakan dehumanisasi,” katanya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk “Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Dasar Persatuan Nasional Untuk Merebut Kembali Kedaulatan Bangsa” di ruang Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta (25/6/2012).

Kedua, dewan perwakilan kita tidak menjadi representasi rakyat, melainkan representasi partai politik. DPR pun terlihat hanya sebagai dewan perwakilan partai-politik yang berjuang untuk kepentingan masing-masing.

Ketiga, ‘daulat pasar’ begitu berkuasa dan menggusur ‘daulat rakyat’. Yang terjadi, kata Sri Edi, pasar lebih dihormati ketimbang rakyat. “Sayangnya, ini yang justru diajarkan di ruang-ruang kelas fakultas ekonomi kita,” ungkapnya.

Salah satu contoh dominasi daulat pasar atas daulat rakyat adalah pengistimewaan pembangunan mall dan penghancuran pasar tradisional. “Saya tidak anti pembangunan mall. Tetapi, lantai 1 dan 2 mall mestinya diperuntukkan bagi pasar rakyat,” tegasnya.

Keempat, kita tidak lagi menjadi tuan di negara sendiri (the master in our own homeland), melainkan menjadi pelayan di rumah sendiri. Sri-Edi menjelaskan, para penyelenggara negara lebih berfungsi sebagai pelayan bagi kepentingan kapitalisme global. “Ini terlihat pada besarnya GDP (produksi domestik bruto) dibanding GNP (produksi nasional bruto),” katanya.

Kelima, pembangunan dimaknai sekedar ‘membangun di Indonesia’, bukan pembangunan Indonesia. Menurut Sri-Edi, yang terjadi adalah orang mancanegara yang membangun di Indonesia dan menguasai konsesi pada sektor ekonomi strategis. Sedangkan bangsa Indonesia kebanyakan jadi penonton atau jongos.

Keenam, terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin. “Ini makin diperlebar oleh globalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya,” tegasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut