SPI Kecam Pembunuhan Petani Di Jambi

Foto Petani Tebo-Mongabay (2)

Pada Jum’at, 27 Februari 2015, telah terjadi penculikan petani bernama Indra di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, oleh satuan pengamanan (URC) perusahaan  PT. Wira Karya Sakti (WKS)—anak perusahaan PT. Sinarmas Foresty. Keesokan harinya, Indra telah ditemukan tewas secara mengenaskan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menganggap kejadian itu sebagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), terutama terhadap hak-hak mendasar kaum tani.  “Hak hidup, berserikat, mengeluarkan pendapat, serta akses pada keadilan telah dilanggar,” ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih, di Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Henry mengungkapkan, kejadian itu sangat terkait dengan konflik agraria antara petani dengan PT WKS yang sudah berlangsung bertahun-tahun di kabupaten Tebo. Menurutnya, sejak tahun 2007 lalu, telah terjadi ketegangan antara petani Tebo dengan PT WKS yang melakukan ekspansi lahan perkebunan.

“Apapun alasannya, tindakan kekerasan tidak dapat diterima, apalagi  sampai jatuh korban jiwa,” tegas Henry lagi.

Henry menyesalkan ketidakhadiran negara dalam mengurus kasus pelanggaran HAM yang menyangkut petani, termasuk yang terjadi terhadap petani di Tebo.

Dalam kasus pembunuhan petani di Tebo, aparat pemerintah setempat, polisi, dan TNI tidak bertindak cepat untuk melindungi petani. “Seperti yang terjadi pada Indra dan jutaan petani lain di daerah konflik agraria, mereka yang berjuang untuk hak hidup dari tanah, dari hasil tanaman pangan, harus berhadapan langsung dengan preman, paramiliter di daerah konflik agraria. Hampir tanpa perlindungan,” ujar Henry.

Henry menilai, penyelesaian konflik agraria di Indonesia dan usaha pencegahaan serta pemulihan dampak konflik sangat jauh panggang dari pada api. Padahal, Konstitusi RI dan UU Pokok Agraria No. 5/1960 telah menjamin tanah untuk petani.

Menurutnya, amanat konstitusi dan UUPA 1960 itu telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjamin lahan pertanian pangan dari ancaman ekspansi alih fungsi lahan besar-besaran, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berisi mengenai pengalokasian lahan dan sumber daya air kepada petani, dan Undang-Undang Nompr 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai penjaminan hak petani, termasuk mendistribusikan lahan paling banyak 2 hektar kepada petani.

Ditambah lagi, berbagai instrumen hukum tersebut telah didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menempatkan kedaulatan pangan dan Reforma Agraria untuk redistribusi lahan seluas 9,6 juta ha untuk petani sebagai program proritas.

Namun, kata dia, pada praktek lapangannya, terutama di daerah-daerah konflik agraria, negara kerap tak hadir. Pada Tahun 2014, misalnya, SPI mencatat telah terjadi 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan, 114 konflik masih terus berkecamuk di akar rumput, dan ribuan kasus konflik agraria masih mendekam seperti fenomena gunung es. Dari 143 kasus di atas, telah jatuh korban tewas 2 orang petani, 90 orang mengalami tindak kekerasan, 89 orang ditahan/dikriminalisasi, serta ribuan orang terusir dari lahan pertaniannya.

“Dari gambaran ini, jelas konflik agraria adalah bom waktu di daerah pedesaan. Jumlahnya banyak, skalanya besar, serta melibatkan populasi petani dan rakyat pedesaan yang besar. Jika negara terus tidak hadir, maka kasus Tebo akan terus berulang,” papar Henry.

SPI mengutuk keras tindak kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh PT WKS kepada petani bernama Indra di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. SPI juga menyatakan solidaritas dengan organisasi tani dan pedesaan lain untuk membantu petani Tebo.

“Kami mendesak negara segera hadir untuk membela petani di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan kepada pihak yang berwajib untuk secepat-cepatnya memproses, menangkap, dan mengadili pelaku tindak kekerasan. Hukum dan keadilan harus ditegakkan,” demikian ditulis SPI dalam siaran persnya, Senin (3/3).

SPI juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria di Indonesia. SPI berharap pemerintah mendengar berbagai rekomendasi dari organisasi tani, seperti pengadilan ad hoc, percepatan agenda reforma agraria, serta revisi UU yang merugikan petani (dan lebih menguntungkan perusahaan perkebunan, seperti UU Perkebunan), untuk menyelesaikan berbagai kasus tersebut.

Untuk diketahui, pada hari Sabtu (28/2), seorang petani anggota Serikat Petani Tebo (SPT) Jambi, Indra Kailani (23), ditemukan tewas mengenaskan dengan tangan terikat dan badan penuh luka memar. Ia menjadi korban pengeroyokan tujuh anggota unit keamanan PT Wira Karya Sakti, pada hari Jumat(27/2/15.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut