Sistem Pendidikan Yang Mencerdaskan Bangsa

Aksi massa Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menuntut pendidikan gratis dari SD hingga Perguruan Tinggi, 22 Maret 2012. (Dok: Berdikari)

Sistim pendidikan nasional kita, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, punya tugas yang jelas: mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, setelah hampir 68 tahun kita berstatus negara merdeka, cita-cita nasional itu belum terwujud.

Tak usah jauh-jauh, soal buta-huruf saja belum berhasil dituntaskan oleh pemerintah. Hingga tahun 2011 lalu, masih sekitar 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari jumlah penduduk Indonesia berusia 15-45 tahun yang belum bisa membaca dan menulis.

Salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa adanya pengecualian. Pada kenyataannya, menurut catatan BPS, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun masih 97%. Sementara APS untuk usia 13-15 tahun masih 87,58%. Yang memprihatinkan, APS untuk usia 16-18 baru berkisar 57,57 %, sedangkan APS untuk usia 19-24 hanya 13,91%.

Tak hanya itu, angka putus sekolah di Indonesia juga masih sangat tinggi. Hingga tahun 2011, terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

Tingginya angka putus sekolah itu disebabkan banyak faktor. Tetapi ada dua faktor yang sangat dominan. Pertama, semakin mahalnya biaya pendidikan akibat menguatnya ideologi bisnis dalam dunia pendidikan. Kedua, turunnya tingkat kesejahteraan rakyat dalam beberapa tahun terakhir akibat kebijakan neoliberal.

Disamping itu, sistem pendidikan nasional kita juga diselimuti banyak masalah lain, seperti soal kualitas pendidikan yang merosot, maraknya tawuran antar-pelajar, kekerasan, dan maraknya praktek pelecehan seksual. UNESCO dalam Global Monitoring Report 2011 juga melaporkan, 80 persen dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional. Belum lagi, sistem pendidikan kita belum bebas dari perbuatan terkutuk, yakni korupsi, yang menjangkiti lingkungan sekolah hingga pejabat pemerintah yang mengurusi pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan kita juga makin jauh dari filosofi pendidikan sebagaimana diajarkan oleh pendiri bangsa, seperti Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, Kartini, Bung Karno, dan Bung Hatta. Penyelenggaraan pendidikan kita sekarang lebih mengejar angka-angka dan ‘memberhalakan’ ijazah ketimbang menyebarkan pengetahuan kepada rakyat banyak. Alhasil, ketika orang bicara pendidikan, rujukannya selalu sekolah formal.

Selain itu, sistem pendidikan kita, yang begitu suka menjiplak standarisasi dari barat, lebih senang mempersaingkan siswa satu sama lain, bukannya memahami potensi kreatifitas setiap anak didik dan mengupayakan pengembangannya. Pengukuran kualitas pendidikan melalui UN, misalnya, justru mendegradasi kualitas anak-anak didik kita menjadi penghafal dan tak punya kemampuan berfikir memadai. Karena pendidikan yang mereka terima seakan dipaksakan, maka tak heran kecintaan mereka terhadap “ilmu pengetahuan” sangatlah rendah.

Sistem pendidikan kita juga hanya melahirkan manusia-manusia yang terasing dengan realitas sosialnya. Akibatnya, banyak alumnus lembaga pendidikan kita tidak sanggup berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan memajukan rakyatnya. Lebih parah lagi, karena sentuhan nilai-nilai yang kurang selama pendidikan, banyak alumnus pendidikan kita merelakan ilmunya dipergunakan untuk melayani para penindas rakyat: menjadi pengacara koruptor, peneliti/tenaga ahli di perusahaan perampas tanah rakyat, konsultan pejabat korup, dan lain-lain.

Padahal, dalam tulisannya “Eenvoorallen, maar ookallenvooreen (Satu untuk semua, semua untuk satu), Ki Hajar Dewantara berpesan, “Kita harus mempunyai kekuatan dan kepribadian dalam menghadapi perjuangan nasional ini. Jika tidak, maka selamanya saudara-saudara akan tetap menjadi budak! Lepaskan diri dari perbudakan ini!”

Karena itulah, melalui peringatan Hardiknas tahun ini, kita patut mengingatkan kembali para penyelenggara negara ini terkait cita-cita nasional kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa, untuk mencapai tujuan itu, berarti ada dua hal yang mesti dijamin. Pertama, pemerintah harus memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Syaratnya: pemerintau harus menggratiskan pendidikan di semua jenjang (dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi). Kedua, pemerintah harus memastikan penyelenggaraan pendidikan, dari persoalan proses belajar-mengajar, kurikulum, dan-lain, berlangsung secara demokratis.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut