Partai Gabriela Dan Gerakan Politik Perempuan Filipina

Gabriela

Pada tahun 1986, sebuah “people power” berhasil mengakhiri kediktatoran Ferdinand Marcos. Meski demikian, sisa-sisa kediktatoran tidak sepenuhnya dibabat habis. Akibatnya, banyak kekuatan politik lama menggunakan “baju demokrasi” untuk memelihara kekuasaan ekonomi dan politiknya.

Hal itulah yang membuat sistim politik Filipina pasca Ferdinand Marcos tetap didominasi kaum elit. Tak hanya itu, sistem politiknya juga sangat klientalistik dan korup. “Demokrasi yang berlaku pasca Marcos masih demokrasi-nya kaum elit,” ujar Liza Masa, mantan anggota kongres Filipina dari Partai Gabriela.

Dalam situasi politik itu, kata Liza, terjadi tekanan kaum miskin dan termarginalkan. Rakyat banyak, termasuk kaum perempuan, terbaikan oleh sistem politik semacam ini.

Yang menarik, dalam situasi politik seperti itu, muncul partai perempuan yang menampilkan praktek politik yang berbeda. Partai itu bernama Partai Perempuan Gabriela. Di pentas politik Philipina, Gabriela berdiri di garis depan memperjuangkan kaum perempuan dan rakyat tertindas lainnya.

Partai Perempuan Gabriela resmi dibentuk tanggal 28 oktober tahun 2008. Sebelumnya, Gabriela merupakan koalisi perempuan dari lintas sektor, seperti buruh, petani, masyarakat adat, kaum miskin kota, klas menengah, dan artis, yang dibentuk saat perjuangan melawan kediktatoran Ferdinand Marcos.

Gabriela sendiri adalah nama dari seorang pejuang perempuan Filipina pada abad 18, yaitu Gabriela Silang, yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Ia kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan dominasi asing.

Pada tahun 2000, Gabriela memutuskan untuk mengintervensi pemilu, tetapi dengan di bawah payung Bayang Muna. Menurut Liza, hal itu dilakukan karena dua hal. Pertama, untuk mempelajari dan sekaligus mengambil pengalaman di arena politik elektoral. Kedua, untuk mengkonsolidasikan blok progressif.

“Saat itu, Bayang Muna berhasil meraih suara signifikan dan berhasil menempatkan wakilnya di parlemen. Termasuk saya,” ujar Liza dalam diskusi bertajuk “Agenda Baru Politik Perempuan” di Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2013).

Pada tahun 2004, Partai Gabriela maju dengan logo sendiri. Pada saat itu, dari 66 partai kontestan pemilu, Gabriela menempati urutan ke-7. Mereka juga berhasil menempatkan seorang wakilnya di Kongres. Pada tahun 2007, Gabriela naik ke posisi ke-4 dan menempatkan dua wakilnya di Kongres. Dan di pemilu 2010, Gabriela kembali naik ke urutan ke-3 dan menempatkan dua wakilnya di parlemen.

Peran Gabriela Dalam Politik Filipina

Partai Perempuan Gabriela merupakan partai sektoral yang berkomitmen memperjuangkan hak dan kesejahteraan kaum termarginalkan di Philipina. Termasuk menarik partisipasi kaum perempuan yang selama ini tidak terwakilkan dalam politik.

“Kami memajukan hak azasi manusia dan kepentingan perempuan, anak-anak, pekerja, pengangguran, petani, buruh migran, miskin kota, masyarakat adat, dan LGBT melalui produk legislasi, kampanye, maupun advokasi di dalam dan di luar kongres,” kata Liza.

Di dalam ruang parlemen, Partai Perempuan Gabriela memperjuangkan Undang-Undang yang membela kaum perempuan, seperti UU anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, UU kesejahteraan dan peradilan anak, UU anti perdagangan orang, dan lain-lain.

“Kami selalu memperjuangkan UU yang menguntungkan kaum perempuan dan termarginalkan. Sebaliknya, kami memblokir UU yang merugikan kaum perempuan dan kaum termarginalkan,” tutur Liza.

Di luar parlemen, Partai Perempuan Gabriela terlibat dalam kampanye untuk kenaikan upah, kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. Di bawah pemerintahan Gloria Arroyo, Gabriela menjadi salah satu oposisi utama. Arroyo sendiri tersandung kasus korupsi, kekerasan, dan pendukung agenda neoliberalisme.

“Banyak pengurus dan aktivis Gabriela menjadi korban pembunuhan politik. Aku dan 5 anggota kongres lainnya ditangkap secara illegal karena tudingan terlibat pemberontakan,” kata Liza menuturkan pengalamannya.

Bagi Liza, keterlibatan partainya dalam politik elektoral membuka peluang untuk perjuangan parlementer guna memenangkan UU yang membela hak-hak kaum termarginalkan, termasuk perempuan.

Selain itu, menurut Liza, keterlibatan mereka dalam politik adalah untuk menampilkan politik yang berbeda dari gaya berpolitik tradisional yang terkenal korup, patriarkis, pro-elit, dan feodal. “Kami memperlihatkan kepada rakyat bentuk politik yang lain, yakni partisipatif, transparan, pro-rakyat, nasionalis, dan demokratik,” tegasnya.

Pada bulan Mei ini, rakyat Philipina kembali akan bertemu dengan momentum pemilu. Dalam hal ini, perempuan Filipina dihadapkan tantangan terkait agenda politik perempuan dalam arena politik dan elektoral.

“Salah satu bentuk tantangan itu adalah bentuk politik yang sangat dinasti dan berdasarkan nama keluarga. Dua Presiden perempuan Filipina, Corazon Aquino dan Macapagal Arroyo, adalah pelanjut kekuasaan suami dan ayah mereka,” ungkapnya.

Sementara perempuan yang terpilih dari kalangan pemimpin komunitas, khususnya mereka yang mengeritik elit dan menawarkan agenda reformasi politik, akan menjadi target kekerasan, intimidasi, dan berbagai bentuk penganiayaan politik lainnya.

Namun, berbekal pengalaman politik yang sudah, Partai Perempuan Gabriela tetap optimis bisa menerobos berbagai hambatan dan tantangan itu. “Kami adalah bagian dari gerakan sosial yang besar untuk hak dan kesetaraan manusia,” ujarnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut