Sikap KIPP Terkait Pansel Penyelenggara Pemilu

JAKARTA (BO): Saat ini pekerjaan Panitia Seleksi (Pansel) Penyelenggara Pemilu sudah memasuki tahap akhir, yakni tahap wawancara. Tahap itu berlangsung dari tanggal 13-17 Februari 2012. Akan tetapi, dalam proses itu, publik kesulitan mengakses profil atau rekam jejak para calon anggota KPU-Bawaslu.

Sehubungan dengan hal itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menuntut agar Pansel KPU lebih terbuka dan transparan. Salah satunya terbuka kepada publik perihal kriteria-kriteria penilaian yang dipergunakan.

“Untuk menentukan 30 bakal calon sekarang, apa parameter dan indikator kelolosan dari 30 orang menjadi 14 orang. Timsel harus menjelaskan secara gamblang calon-calon yang tidak lolos kepada publik,” kata Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta (16/2/2012).

Selain itu, menurut Girindra, Pansel seharusnya sudah melaporkan 30 orang bakal calon hasil seleksi kepada DPR. “Seharusnya Timsel secara terbuka menyampaikan kriteria, parameter dan indikator tersebut setidak-tidaknya ke DPR RI sesuai amanat Undang-Undang,” kata Girindra.

KIPP Indonesia juga mengajukan 7 kriteria calon Komisioner KPU sesuai harapan publik. Pertama, komisioner terpilih memiliki kapasitas, kapabilitas dan leadership dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kedua, komisioner terpilih harus mempunyai ketahanan moral yang kuat untuk melaksanakan tuga sesuai ‘Sumpah Jabatan’ sampai akhir masa tugas tanpa cacat sedikitpun.

Ketiga, komisioner terpilih, baik secara individual maupun kelembagaan, tidak tunduk terhadap tekanan politik eksternal yang akan merusak institusional KPU.

Keempat, komisioner terpilih harus menghindari kecenderungan individual untuk menjadi ‘selebritis politik’ dengan mengkomunikasikan pernyataan atau gagasan yang tidak sesuai dengan policy kelembagaan.

Kelima, komisioner terpilih, baik secara individual maupun kelembagaan, harus sanggup menghindari menjadi alat langsung atau tidak langsung dari kekuatan asing maupun kontestan pemilu.

Keenam, komisioner terpilih harus mampu mengembangkan manajemen organisasi KPU secara terintegrasi dengan memaksimalkan kinerja Sekretariat Jenderal KPU.

Ketujuh, komisioner terpilih harus berkomitmen untuk mendorong penguatan demokrasi elektoral, khususnya pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih, dan pembentukan regulasi elektoral yang demokratis.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut