Selamat Tinggal KRL Ekonomi

KRL Ekonomi (Ilustrasi)

Mulai April mendatang, Kereta Rel Listrik (KRL) ekonomi akan dihapus dan digantikan dengan KRL Ekonomi-AC atau KRL Commuterline. Masalahya, tarif KRL ekonomi dan KRL Commuterline berbeda sangat jauh. Sebagai perbandingan: tarif KRL Ekonomi Bogor-Jakarta hanya Rp 2.000, sedangkan KRL Commuterline Bogor-Jakarta adalah Rp 9.500.

Untuk diketahui, sebagian besar pengguna KRL ekonomi Bogor-Jakarta adalah pekerja. Maklum, dengan tarif Rp 2000, mereka bisa mengirit ongkos transportasi. Namun, jika KRL ekonomi dihapus, bisa dipastikan bahwa para pekerja tersebut akan dipaksa merogoh kocek lebih banyak. Apalagi, sebagian besar pengguna KRL ekonomi adalah pekerja berupah rendah. KRL ekonomi juga menjadi alat transportasi alternatif bagi rakyat miskin dari luar Jakarta untuk bisa menjangkau Jakarta.

Alasan penghapusan KRL ekonomi, seperti ditegaskan oleh pihak PT.Kereta Api Indonesia (KAI), adalah untuk peningkatan kualitas layanan. Perbaikan layanan yang dimaksud adalah memastikan penumpang tertib dan terlayani dengan baik tanpa ada yang harus naik ke atap kereta karena gerbong kereta sudah penuh.

Inilah yang sangat janggal. Kalau alasannya banyak penumpang KRL ekonomi di atas atap, tentu saja bukan KRL Commuterline dengan tarif Rp 8000 sebagai jawabannya. Melainkan penambahan gerbong agar kapasitas angkutnya bertambah dan penambahan jalur baru supaya KRL tidak perlu berebut jalur.

Bagi kami, alasan perbaikan layanan itu hanya kamuflase belaka. Esensinya adalah mengubah fungsi layanan kereta api dari layanan publik (sosial) menjadi layanan bisnis (profit). PT. KAI tidak lagi menempatkan dirinya sebagai layanan publik, melainkan sudah murni berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Dan, lebih jauh lagi, perubahan orientasi ini terjadi seiring dengan agenda privatisasi di tubuh PT. KAI. Kalau ditelusuri, ide privatisasi perkeretaapian di Indonesia sudah terbit sejak 1988. Proses privatisasi itu bisa kita tengok pada perubahan kelembagaannya, yaitu dari Perusahaan Jawatan Kereta API (PJKA),  kemudian bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia.

Ide privatisasi ini makin menguat dan menemukan landasan hukumnya sejak disahkannya  UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretapian. UU tersebut membuka pintu bagi pihak swasta untuk terlibat dalam bisnis layanan perkeretaapian. UU itu juga menempatkan pengguna layanan kereta api sebagai konsumen, yaitu orang yang membeli karcis, bukan lagi rakyat (warga negara) yang butuh layanan kereta api.

Hal itu membawa konsekuensi begini: mereka yang tidak sanggup membeli karcis tidak akan punya hak untuk mendapatkan layanan kereta api. Padahal, jika mengacu pada fungsi sosial dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, layananan kereta api itu kan hak warga negara. Artinya, kalaupun ada pemberlakuan tarif terhadap pengguna layanan, harganya harus terjangkau atau disubsidi oleh negara.

Ide privatisasi perkeretapian ini makin nyata dengan keluarnya Perpres No 83/2011 yang menegaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, termasuk pengadaan lahan, PT KAI tidak boleh lagi menggunakan dana APBN dan APBD. Artinya, supaya PT.KAI tetap berjalan, ia harus mencari sumber pendanaan itu melalui fungsi layanan yang dibisniskan. Artinya, biaya penyelenggaraan kereta api akan diserahkan sepenuhnya ke penumpang.

Inilah yang ironis. Direktur PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Menteri  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lupa sejarah, bahwa kehadiran “Djawatan Kereta Api”—sekarang PT.KAI—tidak lepas dari aksi revolusioner dan penuh pengorbanan yang dilakukan oleh kaum buruh, pemuda, dan rakyat Indonesia. Sekarang, rakyat miskin dilarang menikmati layanan kereta api.

Privatisasi perkereta apian ini sangat berbahaya. Pertama, layanan kereta api sepenuhnya akan berorientasi bisnis. Dan sebagai konsekuensinya, konsumen akan dipaksa membayar kenaikan tarif yang akan terus terjadi sesuai dengan tuntutan bisnis dan mekanisme pasar. Kedua, layanan kereta api akan menyingkirkan rakyat miskin yang selama ini mencari peruntungan dari layanan kereta api, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Inilah yang terjadi sekarang: penggusuran PKL di berbagai stasiun. Setelah PKL digusur, PT. KAI membuka lapak untuk pemodal besar (restoran, kafe, minimarket, dan lain-lain).

Di negara lain, seperti Inggris, privatisasi perkeretaapian justru membawa malapetaka. Privatisasi telah menyebabkan kenaikan tariff berkali-kali lipat. Tidak hanya itu, tiga kecelakaan kereta api paling serius di Inggris, yang menyebabkan 42 orang tewas dan 600 luka, justru terjadi setelah berlangsungnya privatisasi. Bayangkan, kalau layanan kereta api tak lagi terintegrasi, sebab prasarana perkeretaapian, seperti rel, stasiun, dan lain-lain, ditangani oleh swasta yang berbeda-beda dan dengan orientasi profit masing-masing.

Privatisasi layanan kereta api sangat bertolak belakang dengan pancasila dan UUD 1945. Privatisasi menyebabkan layanan kereta api menjadi sangat diskriminatif dan mengecualikan hak warga negara yang kurang mampu atau miskin. Padahal, setiap warga negara seharusnya dijamin haknya untuk mengakses setiap layanan, termasuk transportasi, yang diselenggarakan di negara ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • agus mn

    benahi dan betulin dulu kreta nya, karena ada beberapa gerbong Commuterline AC nya yg TIDAK DINGIN alias hanya kipas angin itupun tidak merata.