Ratusan Warga Jatinegara Tolak Penggusuran

Sedikitnya 500-an warga perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi massa di Balaikota Jakarta, Rabu (20/3). Mereka menolak rencana penggusuran terhadap 140-an kepala keluarga (KK) di pemukiman mereka.

Massa aksi yang bernaung di bawah panji-panji Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini mulai menggelar aksinya sejak pukul 11.00 WIB. Lalu, menjelang tengah hari, mereka pun mulai bergerak menuju ke Balaikota DKI Jakarta.

“Kami sudah tinggal di situ sejak tahun 1998. Kami memiliki tanah itu dengan bukti kepemilikan yang sah. Lantas, kenapa kok kami harus diusir paksa dari tanah kami sendiri,” kata koordinator aksi, Edi Satimin.

Edi mengungkapkan, warga membeli tanah tersebut dari seorang pemilik Girik No 55 atas nama Achmad Nian. “Proses jual beli itu menggunakan notaris resmi dari PPAT. Nah, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan Notaris PPAT tersebut, warga mulai membangun perumahan permanen sejak 1998,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya, ujar Edi, pemerintah mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 123 kepada PT Buana Estate—milik Probosutedjo. Artinya, pemerintah mengeluarkan ijin HGB yang menindis tanah milik masyarakat.

“Itu sebetulnya masuk kategori penyerobotan tanah. Tak hanya itu, pihak Probosutedjo mendapatkan ijin HGB itu melalui proses penyuapan terhadap ketua BPN,” tambahnya.

Kata Edi, hal itulah yang memicu sengketa antara pemilik girik nomor 55 dengan pihak PT. Buana Estate. Dalam perjalanannya, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenangkan PT. Buana Estate.

Menurut Edi, keputusan PN Jaktim itu berbau persekongkolan antara sistem peradilan yang korup dengan pemilik modal. Bahkan, untuk mengusir warga dari tanahnya, pihak pengusaha menggunakan preman untuk menakut-nakuti dan mengusir warga.

“Kami menuntut agar aksi premanisme dihentikan. Pak Jokowi harus turun tangan untuk melindungi warga,” katanya.

Setelah berorasi sekitar 40 menit, perwakilan warga dipertemukan dengan Walikota Jakarta Timur dan camat Pulogadung. Namun, dalam pertemuan itu, warga mengaku  kurang puas dengan jawaban kedua birokrat itu.

Akhirnya, warga pun menuntut agar mereka dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. “Saya kira, kami harus ketemu dengan Bapak Jokowi,” kata Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa.

Setelah menunggu berjam-jam, warga pun berkesempatan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Kami seperti kambing melawan gajah, Pak. Sejak tahun 2010, kami dianggap tinggal di tanah haram,” keluh warga kepada Gubernur.

Menanggapi permintaan warga, Jokowi menjanjikan akan menjembatani tuntutan warga ke pihak Probosutedjo. “Kan ini sudah ada keputusan inkracht, ya. Tetapi, bagaimanapun, nasib warga ini harus dipikirkan. Kami akan mengupayakan supaya ada musyawarah antara warga dengan pak Probosutedjo. Nanti dari musyawarah itu, kita berharap warga diberi 0,9 hektar. Itu kan tidak ada ruginya,” kata Jokowi.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut