Saatnya Praktek Politik Yang Berbeda

Kepercayaan rakyat pada politik makin runtuh. Itulah yang coba ditegaskan oleh berbagai jajak pendapat alias survei. Diantaranya, hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P-LIPI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei P2P LIPI menyebutkan, hanya 23% rakyat Indonesia yang tertarik pada masalah politik atau pemerintahan. Sedangkan hasil survei LSI menyebut 79% anak muda tak tertarik dengan politik.

Anda bisa saja tak setuju dengan hasil survei itu. Namun, beberapa fakta terkait partisipasi politik rakyat, misalnya dalam Pemilu atau Pilkada, turut membenarkan temuan lembaga survei itu. Angka golput di setiap pilkada masih berada di kisaran 30-40%. Bahkan Pilkada DKI Jakarta, pilkada yang paling hidup dan menggairahkan itu, masih menyisakan angka golput sebesar 36,3%.

Satu hal yang bisa kita simpulkan: rakyat makin skeptis terhadap politik dan politisi. Kekuasan rakyat telah direduksi menjadi “pemberi suara” tiap lima tahun sekali. Pada saat pemilu para politisi berlomba-lomba mendatangi rakyat, tetapi akan menciptakan jarak ketika sudah berkuasa. DPR menjadi lembaga yang tidak nyambung lagi dengan rakyat. Janji-janji politisi tidak pernah diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Banyak kata-kata mereka bertolak-belakang dengan perbuatannya.

Lantas, kalau sudah demikian, apakah rakyat tak punya harapan? Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa rakyat masih memelihara harapan. Artinya, kalau mereka ketemu figur yang tepat, yang punya rekam jejak bersih dan merakyat, maka rakyat akan berbondong-bondong untuk memperjuangkan “politik harapan”.

Yang tidak disukai rakyat adalah sistem politik tradisional: klientalisme, korup, elitis, tidak transparan, dan menindas. Mereka ogah terjun ke politik kalau isinya masih politisi yang berkarakter beku, rakus, gila hormat, dan korup. Maka, senjata rakyat dalam situasi semacam ini adalah: ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya!

Bercermin pada Pilkada DKI Jakarta, yakni kemenangan Jokowi-Basuki, pelajaran yang dapat kita petik: rakyat menghendaki pembaharuan. Rakyat sudah muak dengan sistem politik tradisional. Sebaliknya, mereka memimpikan pendekatan baru dalam politik: mereka ingin politik yang bersih, merakyat, transparan, melayani, dan partisipatif. Mereka mencita-citakan politik yang menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Yang terlihat saat ini, orang rindu dengan gaya politisi seperti Jokowi: Jujur, merakyat, mau mendengar, tidak korup, dan pekerja keras. Bayangkan, ada pemilihan ketua RT di Manggarai, Jakarta Selatan, dimana pemenangnya disambut yel-yel “Hidup Jokowi”. Kebetulan, sosok ketua RT yang menang ini dianggap sosok “orang baik”. Artinya, rakyat sampai-sampai melihat, Jokowi ini representasi dari kebaikan.

Maka, agar kepercayaan rakyat terhadap politik bisa pulih, perlu pembumian sebuah praktek politik yang berbeda. Seperti apa politik yang berbeda itu? Ya, garis-besarnya adalah politik berbeda ini harus meninggalkan gaya berpolitik tradisional atau praktek politik yang tak disukai rakyat saat ini. Kita bisa menyebut praktek politik berbeda ini sebagai politik kerakyatan.

Kita bisa mendiskusikan beberapa contoh saja. Pertama, politik kerakyatan harus mendefenisikan politiknya sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melayani massa-rakyat. Berbeda dengan politik tradisional yang hanya mengistimewakan segelintir orang, yakni kelompok bisnis dan elit, politik kerakyatan menempatkan massa-rakyat, khususnya kaum tertindas, sebagai kaum yang diistimewakan.

Kedua, praktek administrasinya harus benar-benar transparan dan melaporkan segala aktivitasnya kepada rakyat. Berbagai bentuk penggunaan anggaran harus terlaporkan dan diketahui oleh rakyat. Politik kerakyatan harus memerangi korupsi tanpa ampun, klientalisme, dan penyalah-gunaan jabatan lainnya.

Ketiga, praktek pemerintahannya harus mendorong partisipasi massa-rakyat, sektor yang selama ini dipinggirkan dari politik formal, untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan/kebijakan.

Dalam soal politik anggaran, misalnya, didorong model penganggaran partisipatif. Di sini, pengambilan keputusan tidak lagi di dalam pintu tertutup, yang didalamnya hanya anggota parlemen, segelintir ahli, pebisnis, dan LSM. Dalam anggaran partisipatif, rakyatlah yang, melalui perdebatan dan konsultasi, menentukan jumlah anggaran dan pengeluaran, kemana anggaran itu mau digunakan, dan prioritas pekerjaan yang mendesak untuk dikucuri anggaran.

Keempat, pemerintahan harus menolak logika pembangunan yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan. Sebaliknya, pemerintahan kerakyatan harus menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tujuan. Karena itu, mereka harus mengubur logika privatisasi dan komoditifikasi layanan publik atau kebutuhan dasar rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut