Mahasiswa Palopo Tuntut Pencabutan UU Pendidikan Tinggi

Demo Palopo

Ratusan mahasiswa di Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar aksi protes menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Pendidikan Tinggi, Kamis (18/10). Mereka menganggap UU PT tidak sejalan dengan cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (AMPERI) memulai aksinya dari depan kampus I Universitas Andi Djemman (Unanda Palopo). Kemudian, seusai membakar ban dan menggelar mimbar bebas, massa aksi bergerak ke kantor DPRD Palopo.

Aliansi ini menghimpun puluhan organisasi mahasiswa, seperti LMND, BEM STAIN Palopo, BEM Universitas Tjokroaminoto Palopo, BEM AKBID Kamanre Palopo, BEM STIH Damarica PalopoPMII, GMKI, IMM, KAMMI,HIPMA Lutra, dan HMI.

Ilham Yakin, salah seorang jubir aksi, mengatakan, UU PT akan mengurangi peran negara dalam mengurus pendidikan. Sebaliknya, pendidikan nantinya diperlakukan layaknya komoditi dan diperjual-belikan.

“Pendidikan itu hak setiap warga negara. Karena itu, tak patut urusan pendidikan diserahkan kepada pasar. Nantinya yang bisa mengakses pendidikan hanya orang-orang yang berduit,” kata Ilham.

Ilham menambahkan, semangat mengkomersilkan pendidikan tinggi sangat nampak pada UU PT ini. Sangat mungkin penerimaan mahasiswa baru akan menjadi lahan mencari keuntungan. “Dengan dalih otonomi kampus, PT BHMN memiliki kebebasan menerima mahasiswa melalui jalur mandiri yang mahal itu,” tegasnya.

Pada bagian lain, Ilham mengungkapkan, UU PT juga mengenal yang disebut sistem student loan, yaitu pinjaman tanpa bunga bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sistem ini, kata Ilham, seakan memaksa mahasiswa berutang untuk mendapat pendidikan.

“Ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang hak warganegara terhadap pendidikan,” tegasnya.

Begitu massa aksi sampai di kantor DPRD Palopo, massa aksi lain dari front Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), gabungan dari SRMD dan PRP, juga menggelar aksi massa di tempat yang sama.

Kedua kelompok massa aksi ini kemudian bergabung. Mereka kemudian diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD. Pihak DPRD berjanji akan meneruskan tuntutan massa aksi ke Jakarta.

Rosma Indah Rustam

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut