RUU Ormas Ancam Demokrasi!

Saat ini panitia khusus DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyakarakatan (Ormas). Kata orang-orang DPR, RUU ormas ini dirancang untuk memberdayakan ormas. Di samping itu, RUU ini juga akan menjadi dasar hukum untuk membekukan ormas ‘anarkis.

Namun, bagi sebagian masyarakat, RUU Ormas ini justru menjadi ancaman bagi kebebasan masyarakat sipil. Bayangkan, katanya, RUU ormas ini seakan menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman. Namun, umumnya masyarakat beranggapan, kehadiran RUU ormas justru akan mengekang hak-hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul.

Inilah yang terasa paradoksal: di lapangan ekonomi, terjadi liberalisasi besar-besaran dan kapital asing dibebaskan masuk. Sedangkan di lapangan politik terjadi upaya membatasi atau mengontrol tumbuhnya organisasi sosial atau organisasi massa. Inilah ciri umum negara neoliberal!

Kita tahu, adanya ruang demokrasi pasca reformasi telah memberi kesempatan pada tumbuh-suburnya berbagai macam organisasi. Bersamaan dengan itu, rakyat juga makin menyadari arti penting organisasi sebagai wadah perjuangan. Tidak sedikit massa-rakyat yang menggunakan organisasi sebagai sarana memperjuangkan haknya.

Terlebih di jaman “kebebasan modal” sekarang ini. Tak sedikit kejadian dimana kebebasan modal itu melanggar hak-hak hidup massa rakyat. Dan terjadilah perlawanan dimana-mana. Organisasi dan serikat membuat berbagai bentuk perlawanan itu makin terorganisir dan terarah dengan efektif. Kebebasan modal pun terganggu. Karena itu, muncul fikiran untuk mengontrol atau mengekang perkembangan organisasi massa ini.

Itu pula yang membuat RUU ormas mengandung banyak kontroversi. Beberapa ketentuannya sangat bertolak-belakang dengan semangat demokrasi dan kebebasan yang bertiup pasca reformasi 1998. Bahkan, menurut penilaian sejumlah pengamat, semangat RUU ormas ini hampir sama dengan UU ormas-nya rezim orde baru: UU No 8/1985.

Ada beberapa hal yang perlu disoroti di dalam RUU Ormas ini:

Pertama, RUU ormas memperlihatkan adanya upaya kuat pemerintah mengontrol dan mengendalikan ormas. Ini terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur soal syarat legalitas ormas, tujuan ormas, aktivitas ormas, dan lain-lain.

Pada pasal 16 RUU ini disebutkan, setiap ormas tidak berbadan hukum wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Artinya, ormas yang tidak mendapat SKT akan kesulitan menjalankan kegiatannya. Bagi kami, seharusnya ormas tidak wajib mendaftar diri kepada pemerintah. Soal mendaftar ini mestinya urusan “sukarela”.

Selain itu, RUU ini juga membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kehidupan ormas sangat mendalam: mulai  dari adanya ketentuan soal Anggaran Dasar (AD), hak dan kewajiban ormas, tujuan ormas, dan mekanisme penyelesaian konflik kepengurusan ormas.

Juga, dalam ketentuan pasal 50 mengenai larangan terhadap ormas dikatakan, ormas dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasannya disebutkan, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila antara lain: ajaran dan paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran atau paham Komunisme, Marxisme, Leninisme, Kapitalisme, dan Liberalisme. Ini jelas sangat ngawur. Sebab, pancasila sendiri banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain. Salah satunya adalah Marxisme. Para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, sangat dipengaruhi marxisme.

Kedua,  RUU ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk membekukan dan bahkan membubarkan ormas. Pada pasal 53 dikatakan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pembubaran ormas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bayangkan, kalau ada organisasi massa yang menggelar aksi protes karena kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dan ternyata aksi-aksi itu berujung pada bentrokan dan pengrusakan fasilitas umum. Maka, pemerintah daerah bisa mengajukan permohonan pembekuan dan pembubaran kepada pengadilan atau Mahkamah Agung.

RUU ormas ini memang berupaya mengecoh kita. Dikatakan, RUU ini sengaja diciptakan untuk menindak ormas anarkis. Pada kenyataannya, ormas ini bisa dipergunakan untuk tujuan lebih luas: menghentikan aksi-aksi protes rakyat.

Bagi kami, ormas atau oknum ormas yang melakukan pengrusakan atau sebuah tindakan kriminal cukup diselesaikan dengan ketentuan yang ada. Yang terjadi selama ini, negara dan aparatusnya takluk pada ormas yang suka melakukan kekerasan. Terutama dalam kasus Front Pembela Islam (FPI). Tindakan kekerasan atau pengrusakan oleh perseorangan dan berkelompok sudah diancam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ketiga, RUU ormas ini berupaya berpotensi menciptakan konflik horizontal atau juga pengekangan ormas atas nama warga masyarakat. Padal pasal 47 ayat (1) dikatakan, “Dalam hal pengawasan terhadap Ormas, masyarakat berhak menyampaikan dukungan atau keberatan terhadap keberadaan atau aktifitas Ormas.”

Kita sudah sering mendengar kejadian semacam pembubaran kegiatan diskusi dengan mengatasnamakan warga masyarakat. Padahal, banyak kasus itu tidak lepas dari intervensi kepolisian dan TNI sendiri. “Pengatasnamaan” warga masyarakat inilah yang berpotensi mengekang kehidupan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Bagi kami, RUU ormas tidak diperlukan. Yang dibutuhkan adalah sikap demokratis negara dalam menghargai aktivitas ormas. Sepanjang hal tersebut tidak mengarah pada permusuhan berbau SARA. Kalaupun ada pelanggaran hukum, seperti aksi-aksi kekerasan dan pengrusakan, maka itu bisa diadili dengan ketentuan hukum yang sudah ada.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut