Rusdi Rahman: Pemerintah tidak Berpihak pada Industri Rokok Golongan III

Akibat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2008, yakni persyaratan membangun pabrik harus memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter dan lokasinya jauh dari pemukiman warga, banyak industri rokok mengalami keruntuhan, terutama industri rokok golongan III.

Industri rokok golongan III adalah industri menengah ke bawah. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan industri rokok kecil, kecuali memang hendak dimatikan. Padahal, menurut Rusdi Rahman, Ketua Asosiasi Pabrik Rokok Golongan III, yang tinggal di kota Kudus, Jawa Tengah, Pabrik Rokok (kretek) golongan III otomatis padat karya yang menyerap tenaga kerja cukup besar sekiranya diberi kesempatan yang sama dengan Pabrik Rokok (kretek) golongan II dan I.

Berikut ini adalah perbincangan singkat AJ Susmana dari berdikarionline.com dengan Rusdi Rahman:

Apa yang menjadi kegelisahan di industri kretek sekarang?

Regulasi dan keberpihakan pemerintah belum ada untuk  industri golongan III.

Soal ini sepertinya sudah pernah menjadi perhatian ketua komisi VI Airlangga Hartarto  2 tahun yang lalu bahwa Industri Rokok golongan III terpinggirkan karena Regulasi Pemerintah?

Benar! Dan sampai  sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

Apa  sebenarnya  akibat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 200 tahun 2008 terhadap Industri golongan III?

Regulasi PMK tersebut sudah diberlakukan mulai akhir tahun 2011.  Dampak dari regulasi adalah penyusutan Pabrik Rokok menjadi  sangat signifikan.  Dari PMK 200 itu, Pabrik Rokok boleh berpindah tangan sehingga yang bermodal besar ramai-ramai membeli Pabrik Rokok kecil.

Mengapa tidak menyatukan modal saja pabrik golongan III, entah bentuknya apa. Misalnya koperasi?

Solusi koperasi bagus.  Kalau penggabungan belum tepat sebab tiap golongan ada platform produksi; melebihi platform menjadi golongan di atasnya otomatis pajak personalisasi naik.  Kalau naik,  harga jual kami masih rendah. Kami tidak sanggup.

Menurut Pak Rusdi, apa yang harus dilakukan pemerintah terkait situasi ini?

Berharap, golongan III  non ppn tidak dikenakan personalisasi dan pajak daerah, kemudian yg ppn diberi kemudahan penundaan pembayaran cukai atau sama dengan golongan  II dan I, juga ada kemudahan permodalan dari perbankan. Khusus golongan III non ppn, platform  produksi /th yang semula 30 juta  batang dinaikkan menjadi 60 juta batang. []

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid