Abai Terhadap Kebhinekaan

Bangsa Indonesia itu beraneka-ragam. Juga bangsa Indonesia itu beraneka suku, beraneka agama, beraneka adat-istiadat. Meski begitu, Nation Indonesia itu justru terbentuk dari masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat itu. Artinya, keragaman adalah raison d’être bangsa Indonesia. Ini diungkapkan Bung Karno saat berpidato di Surabaya, 24 September 1955.

Sayang, penyelenggara negara sekarang tak menyadari keberagaman itu. Bahkan, sebagian masyarakat menilai, kebijakan pemerintah bukan saja mengingkari keragaman itu, tetapi juga turut memicu berbagai konflik horizontal. Inilah yang sedang menggejala di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Hasil survei Kompas akhir pekan lalu memotret hal itu. Mayoritas responden menganggap pemerintah gagal merawat gagasan kebhinekaan. Selain itu, terlihat pula betapa masyarakat kecewa dengan ketidakmampuan pemerintah mencegah ancaman terhadap kerukungan hidup beragama dan konflik etnis.

Rasanya konflik komunal makin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Konflik komunal di Lampung Selatan akhir bulan lalu cukup mengoyak rasa kebangsaan kita. Konflik serupa juga marak terjadi di tempat lain di Indonesia. Bahkan, ada kecenderungan konflik semacam itu terus meningkat.

Kebijakan pemerintah juga berkontribusi memicu berbagai konflik komunal itu. Survei Kompas menyebutkan, mayoritas responden (86,9 persen) menganggap kesenjangan ekonomi turut menyuburkan potensi konflik komunal. Kalau kita lihat, memang terlihat keterkaitan antara peningkatan kesenjangan ekonomi dan meluasnya konflik sosial.

Lihat saja, indeks gini, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan, terlihat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Publikasi Badan Pusat Statistik (2012) menyebutkan, tingkat kesenjangan di Indonesia meningkat dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011). Data lain memperlihatkan, total pendapatan 20 persen masyarakat terkaya meningkat dari 42,07 persen (2004) menjadi 48,42 persen (2011). Sebaliknya, total pendapatan 40 persen masyarakat termiskin menurun dari 20,8 persen (2004) menjadi 16,85 persen (2011).

Memang, kesenjangan tidak menjadi faktor langsung pemicu konflik. Akan tetapi, seringkali pertarungan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengelola dan menggunakan kesenjangan ini untuk kepentingan mereka.

Di samping itu, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mencegah kesenjangan ini tidak menjadi konflik vertical (rakyat versus kekuasaan). Karena itu, pihak-pihak tersebut berusaha keras memecah potensi-potensi terjadinya solidaritas horizontal di kalangan masyarakat miskin. Istilah kerennya “politik pecah-belah”.

Ada pendapat lain mengatakan, agenda ekspansi kapital asing turut mendalangi berbagai konflik komunal itu. Dengan memecah potensi solidaritas horizontal, kelompok kapital bisa menjalankan agenda bisnisnya tanpa resistensi. Selain itu, konflik-konflik semacam ini efektif untuk mendorong relokasi dan penurunan harga tanah. Hanya saja, memang, pendapat ini masih butuh pengkajian lebih lanjut.

Disamping hal-hal diatas, sejumlah kebijakan pemerintah sengaja mengabaikan realitas keberagaman di tengah-tengah rakyat kita. Keputusan pemerintah memvonis sesat aliran Syiah dan Ahmadiyah, misalnya, turut memicu kekerasan berkelanjutan terhadap warga masyarakat pemeluk kedua aliran tersebut.

Padahal, kedua aliran itu sudah hidup cukup lama di Indonesia. Mereka bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan masyarat lainnya. Anehnya, baru sekarang ini ada semacam provokasi untuk merusak keharmonisan tersebut. Seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang melakukan provokasi tersebut.

Penutupan rumah ibadah juga makin marak akhir-akhir ini. Banyak kebijakan itu mendapat legitimasi dari pemerintah: SKB Menag dan Mendagri tentang pembangunan rumah ibadah, peraturan gubernur, dan peraturan Walikota/Bupati. Di Banda Aceh, pemerintah setempat meminta penutupan sembilan gereja dan enam wihara di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Alasannya: rumah ibadah tersebut tidak punya ijin.

Kami menganggap, kebijakan pemerintah yang mengabaikan realitas kebhinekaan dalam masyarakat kita sebagai tindakan inkonstitusional (melanggar pasal 29 ayat 2 UUD 1945 asli) dan anti-Pancasila. Dengan demikian, pejabat pemerintah yang sengaja melakukan tindakan tersebut mestinya dicopot dari jabatannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut