Rumah Aspirasi, Untuk Aspirasi Rakyat Atau Tambahan Pundi-Pundi?

Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu fungsi utama DPR, yaitu fungsi representasi, sekarang ini hampir tidak berjalan. Sudah menjadi pengetahuan rakyat, bahwa DPR sangat lemah dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dari bawah, terutama konstituen masing-masing.

Dari situ, tampak secara sekilas, DPR memang memerlukan rumah aspirasi sebagai tempat untuk menjalankan fungsi representasi seperti disebutkan di atas. Hanya saja, muncul pertanyaan, apakah pendirian rumah aspirasi harus “membobol” dana APBN, ataukah cukup menjadi inisiatif anggota parlemen atau partai politiknya?

Itu bukan hal yang mengada-ada. Bila usul itu diterima, berdasarkan taksiran, rumah aspirasi bagi semua anggota DPR mencapai Rp 209,9 miliar, sebuah angka yang sangat mahal di tengah krisis yang tengah melilit “perut” rakyat.

Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kendati setuju dengan ide rumah aspirasi, tapi kurang setuju jika proyek ini harus menggunakan dana APBN. Ia lebih menganjurkan agar rumah aspirasi di bangun sendiri-sendiri oleh  masing-masing anggota dewan.

Pernyataan Anas juga dimaklumi oleh teman akrab koalisinya, ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang telah dengan tebal muka mengatakan, “Kalau mau bikin rumah aspirasi jangan pakai APBN, Pakai duit sendiri saja.”

Sementara itu, mewakili suara oposisi, fraksi PDIP menyatakan penolakan secara tegas atas usulan rumah aspirasi itu. Melalui Puan Maharani, yang mewakili suara bulat partainya saat Rakornas di Sentul, menilai, sebaiknya dana untuk pembangunan rumah aspirasi itu diberikan langsung kepada rakyat.

Rumah Untuk Menarik Pundi-Pundi

Sebagian besar pendapat publik menilai, usulan untuk pengadaan rumah aspirasi dengan menggunakan dana APBN, adalah teknik lain anggota DPR untuk mendapatkan “pundi-pundi” baru. Sebelum ini, ada banyak usulan anggota parlemen pun yang berpotensi untuk menjadi pundi-pundi baru, misanya dana aspirasi dan pengadaan teknologi sidik jari (finger print).

Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat bahwa usulan rumah aspirasi sangat berpotensi untuk menjadi lubang politik uang. Akbar Tanjung, mantan ketua umum Partai Golkar, turut “nimbrung” untuk menyatakan bahwa pengadaan rumah aspirasi merupakan penghamburan uang negara.

Sementara itu, hasil penelitian FITRA menunjukkan, bahwa sebenarnya penyerapan aspirasi rakyat sudah didukung dengan instrumen dan anggaran yang relatif besar. “Total Rp324 miliar atau Rp579 juta per orang/tahun di luar kunjungan-kunjungan kerja komisi,” demikian dinyatakan sekjend FITRA, Yuna Farhan.

Sementara itu, ada tiga jenis kunjungan kerja (kunker) anggota DPR yakni sesuai tatib (enam kali/tahun), reses (empat kali/tahun) serta kunjungan kerja perorangan. “Itu totalnya Rp173,16 miliar,” kata Yuna seperti dikutip Media Indonesia. Itu belum termasuk tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp10 juta per bulan untuk ketua DPR, Rp9 juta untuk wakil ketua, dan untuk anggota sebesar Rp8,5 juta.

Jadi, tanpa harus menggelontorkan dana APBN, setiap anggota DPR sudah bisa membangun rumah aspirasi sendiri, plus bisa dibantu oleh partai politiknya masing-masing.

Menampung Aspirasi Rakyat

Jauh sebelum ide rumah aspirasi bergulir, sejumlah anggota DPR sebenarnya sudah mendirikan rumah aspirasi yang dibangun secara mandiri. Diantaranya, adalah Budiman Sudjatmiko, politisi dari PDI Perjuangan.

Dengan menempati sebuah rumah kontrakan di Bumi Arca Estate, Purwokerto, Jawa Tengah, rumah aspirasi Budiman sudah berjalan selama setahun, dan  telah bekerja secara optimal melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat. Menurut Budiman Sujatmiko, rumah aspirasi yang dibangunnya menghabiskan dana pribadinya sebesar Rp 20 juta per bulan untuk operasional kegiatannya.

Artinya, secara konsepsi, rumah aspirasi harus dianggap sebagai sebuah inisiatif yang patut dihargai, terutama dalam mengartikulasikan kepentingan sosial massa rakyat. Penolakan mentah-mentah tanpa pertimbangan, seperti banyak ditunjukkan politisi sok populis di parlemen saat ini, adalah bentuk politik reaksioner.

Sebagai misal, Aburizal Bakrie yang menolak yang menilai rumah aspirasi sebagai penghamburan uang negara, tetapi tidak mempersoalkan kasus Lapindo ketika harus menyedot uang negara pula.

Anggota DPR asal PDIP, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa ide pembangunan rumah aspirasi adalah agar setiap anggota DPR lebih maksimal berhubungan dengan konstituen masing-masing.

Pada mulanya, untuk mengatasi masalah itu, DPR berpikir yang ideal adalah kantor DPC/DPD yang ada di kabupaten kota menjadi jembatan penghubung konstituen dengan wakilnya, kata Ganjar Pranowo. “Tapi seringkali banyak kantor partai ini tutup setelah Pemilu. Akhirnya, aspirasi berhenti di depan pagar. Dari situ kemudian tercetus ide untuk membentuk kantor atau tempat aspirasi, maka muncullah istilah rumah aspirasi,” lanjutnya.

Macetnya Fungsi Kepartaian

Sejak proyek depolitisasi berlangsung, setidaknya dimulai dari sejak berkuasanya rejim Soeharto hingga sekarang ini, partai politik tidak lagi menjadi alat/kekuatan politik dari berbagai sektor sosial di masyarakat.

Ini berbeda dengan keberadaan partai di era pergerakan dan beberapa saat paska kemerdekaan, dimana partai politik benar-benar menjadi alat politik dari massa rakyat, yang didasarkan pada afiliasi mereka secara langsung dalam partai dan terlibat aktif dalam kerja-kerja partai (kaderisasi, mobilisasi, dan advokasi).

Sekarang ini, partai telah bekerja layaknya makelar politik, yang telah bekerja secara musiman sekedar untuk meraup “untung”, misalnya pada saat pencalonan pilkada dan pemilu (legislatif/presiden). Tidak salah, tentu saja, jikalau ada yang menamai kehidupan partai politik di Indonesia seperti kartel politik, dimana elit partai, pengusaha, dan elit penguasa berkolaborasi untuk orientasi profit.

Karena situasinya begitu, maka sekarang ini “loyalitas” kader tidak lagi terwujud dalam kesetiaan terhadap garis politik partai, melainkan diukur dari garis “setoran” kepada partai bersangkutan.

Sekarang ini, kita sudah jarang menemukan partai politik yang menjalankan kursus kader, pendidikan politik, dan mobilisasi. Karena fungsi kepartaian telah macet, maka massa rakyat pun seperti anak ayam yang kehilangan induk; tercerai-berai dan terpontang-panting tanpa perlindungan politik. (Rh/ulf)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut