Ribuan Petani Duduki Kantor Bupati Kepulauan Meranti

Sedikitnya 4000-an petani Pulau Padan, Kepulauan Meranti, memutuskan untuk melakukan pendudukan kantor Bupati setempat. Aksi itu dimaksudkan untuk menekan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, segera mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan SK Menhut No.327/2009 tentang HTI PT. RAPP.

“Jika aksi kami tetap tidak mendapat respon dari Bupati, maka kami akan terus melakukan aksi pendudukan,” kata Sumardjan, koordinator aksi Forum Komunikasi Penyelamat Pulau Padang.

Selain menuntut surat rekomendasi pencabutan SK menhut, kata Sumardjan, aksi pendudukan oleh ribuan petani ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap aksi jahit mulut puluhan petani Pulau Padang di depan DPR di Jakarta.

Sebelumnya, muncul tudingan bahwa aksi jahit mulut petani Pulau Padang di Jakarta hanya mewakili segelintir orang. Padahal, seperti dikatakan Sumardjan, petani yang menggelar aksi jahit mulut di Jakarta hanyalah delegasi atau perwakilan.

Dalam aksi siang tadi, ribuan petani ini datang dari seluruh desa se-pulau padang. “Ini sekaligus untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa tuntutan pencabutan SK menhut adalah kehendak seluruh rakyat di Pulau Padang,” katanya.

Dalam aksi itu, para petani hanya ditemui oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Masrul Kasmy, dan Asisten I Sekdakab Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair MH. Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir tidak berada di tempat.

Pertemuan itu tidak menghasilkan apapun. Karena itu, petani pun memutuskan melakukan aksi pendudukan, sambil menunggu kedatangan Bupati. “Pada tanggal 29 Desember nanti baru Bupati datang. Kami bertahan di sini untuk menunggunya dan menyampaikan tuntutan warga,” ujar Sumardjan.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya, mereka tidak diperbolehkan untuk menginap di dalam kantor Bupati. Akhirnya, ribuan petani ini pun membangun puluhan tenda di luar pagar.

Menhut Siap Tindak-Lanjuti Tuntutan Petani

Sementara itu, pertemuan antara perwakilan petani Pulau Padang di Jakarta dengan pihak Kementerian Kehutanan menghasilkan beberapa keputusan. Diantaranya: pihak Kementerian Kehutanan siap menindak-lanjuti kesepakatan yang sudah diputuskan saat pertemuan pertama tanggal 16 Desember 2011.

Di situ, pihak Kemenhut menyepakati dua hal:  Yang pertama, pihak Kementerian Kehutanan akan segera mengirim surat kepada Bupati Kepulauan Meranti agar segera menerbitkan rekomendasi pencabutan ijin Hutan Tanaman Industri atas nama PT. RAPP.

Yang kedua, pihak Kementerian Kehutanan juga akan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau agar tidak menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada PT. RAPP.

Terkait dua tuntutan itu, pihak Kemenhut yang diwakili oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Hubungan Masyarakat Kementrian Kehutanan Ir. Sugeng Marsudiarto mengaku sudah menyiapkan konsep surat yang akan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti.

“Kesepakatan pada Jumat (16/12) lalu sudah ditindaklanjuti dengan penyiapan konsep surat kepada  Bupati Kepulauan Meranti yang direncanakan pada Kamis (29/12) sudah dapat disampaikan oleh Dirjen BUK untuk ditandatangi oleh Sekjen esok harinya, “ujar Sugeng.

AGUS PRANATA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut