El Salvador Akan Tangkap 17 Tentara Pembantai Yesuit

Pemerintah El Salvador telah memerintahkan penangkapan 17 bekas pejabat militer yang terlibat pembantaian 6 Imam Yesuit ketika negara Amerika Tengah itu dilanda perang sipil di tahun 1980-an.

Hari Rabu (6/1/2016), Kepala Ombudsman Hak Azasi Manusia El Salvador, David Morales, telah memerintahkan kepolisian Ekuador untuk bekerjasama dengan Interpol untuk menangkap semua pelaku. Seruan serupa juga sudah disampaikan oleh Jaksa Spanyol pada hari Senin (4/1).

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak terorisme. Di sini ada kewajiban untuk mengadili kasus ini. Ada kewajiban untuk berkolaborasi dengan proses hukum di Pengadilan Spanyol untuk membongkar kasus ini,” kata Morales.

Menurut Sekretaris Komunikasi Presiden, Eugenio Chicas, pemerintah El Salvador siap untuk melakukan penangkapan jika semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi.

“Kami tidak ada pilihan lain selain menaati hukum,” kata Chicas.

Dia menjelaskan, surat perintah penangkapan harus disahkan oleh Kejaksaan Spanyol dan kemudian diproses oleh Interpol. Selanjutnya, Interpol akan memerintahkan aparat keamanan El Salvador untuk melakukan penangkapan.

Untuk diketahui, pada tahun 1980-an, El Salvador dilanda perang saudara yang dimotori oleh Amerika Serikat guna membendung pengaruh gerilyawan kiri di negara tersebut.

Saat itu, militer dan paramiliter El Salvador—atas dukungan Amerika Serikat—menangkap dan membunuh siapapun yang dianggap terkait dengan gerakan kiri, terutama gerilyawan Farabundo Marti (FMLN). Tidak sedikit pastor yang menjadi korban.

Seperti pada 16 November 1989, militer El Salvador membantai 6 orang Imam Yesuit. Satu keturunan El Salvador dan 5 lainnya berasal dari Spanyol. Hingga sekarang, kejahatan HAM itu belum juga terungkap.

Perang Saudara sendiri berlangsung 12 tahun. Perang keji yang dimotori oleh AS ini menyebabkan 75.000 orang rakyat El Salvador meninggal dan 8000 lainnya hilang.

Hasil investigas Komisi Kebenaran menyebut, 95 persen kekerasan dan kekerasan HAM dalam konflik bersenjata itu dilakukan oleh militer yang dididik oleh Amerika Serikat.

Tahun 1992, perjanjian damai diteken. Namun, 5 hari setelah perjanjian itu diteken, pemerintahan sayap kanan di bawah kendali partai kanan ARENA membuat UU yang mengampuni dan melindungi para pelaku kejahatan HAM.

Akibatnya, selama puluhan tahun kejahatan HAM itu tidak tersentuh proses hukum. Hingga, pada tahun 2009, Farabundo Marti (FMLN) memenangi pemilu. Barulah ada titik terang untuk membuka dan mengadili semua kejahatan HAM tersebut.

TeleSUR/Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut