Ribuan Petani Ogan Ilir Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

Sedikitnya 1500-an petani Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menggelar aksi massa di kantor Gubernur Sumsel, Selasa (24/12/2013). Mereka menuntut pengembalian lahan mereka yang dirampas oleh PTPV VII Unit Cinta Manis.

Para petani yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) memulai aksinya dari depan kampus IAIN Raden Fatah Palembang. Usai menggelar mimbar bebas sebentar, massa aksi pun bergerak menuju ke kantor Gubernur Sumsel.

Aksi massa ini melibatkan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PB Front Anak Bangsa Menggugat (FRABAM), dan Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB).

Menurut koordinator aksi, Eka Subakti, aksi massa yang digelar oleh petani Ogan Ilir ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah di Jakarta terkait pembentukan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria antara petani Ogan Ilir dengan PTPN VII.

“Sebelumnya, pada bulan November hingga awal Desember lalu, petani Ogan Ilir menggelar aksi jalan kaki ke Jakarta. Hasil dari aksi tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk panitia penyelesaian konflik agraria,” kata Eka.

Karena itu, menurut Eka, pihaknya mendesak agar Pemprov Sumsel segera merealisasikan pembentukan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria tersebut. Tak hanya itu, Eka juga mendesak agar perwakilan petani minimal 2 orang dari tiap desa untuk dimasukkan dalam tim tersebut.

“Panitia penyelesaian ini harus partisipatif. Dalam artian, petani harus terlibat di dalam Tim Terpadu yang akan dibentuk oleh Pemprov Sumsel tersebut,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, para petani ditemui langsung oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi kita semua harus bicara dengan damai. Tentunya pihak PTPN juga harus dihormati,” katanya.

Menanggapi tuntutan petani, Mukti Sulaiman menjanjikan bahwa pihak Pemprov Sumsel akan menerbitkan SK terkait pembentukan Tim Terpadu penyelesaian konflik agraria paling lambat tanggal 27 Desember mendatang.

Untuk diketahui, konflik agraria antara petani Ogan Ilir dengan PTPN VII sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Sejak itu, petani Ogan Ilir terus melakukan perlawanan untuk menuntut pengembalian lahan mereka yang dicaplok oleh PTPN VII.

Kemudian, pada 10 November lalu, puluhan petani Ogan Ilir menggelar aksi jalan kaki ke Jakarta. Mereka mewakili 6000 kepala keluarga dari 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi korban dari konflik agraria.

Dalam aksinya itu para petani menuntut PTPN VII segera mengembalikan lahan milik petani seluas 13.000 ha. Para petani juga menuntut pemerintah segera menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Galluh Sitoresmi

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ferdon naibaho

    begini lah nasib masyarakat kecil di negara kita tercinta ini

  • jhuan

    Perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sudah begitu lama dan saat ini pemerintah segera melaksanakan tuntutan Petani untuk menyelesaikan konflik itu.

    Dalam Aksi masa petani pun menuntut pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan seluruh konflik antara masyarakat dan Perusahaan. Tuntutan itu lebih mengutamakan penyelesaian dan proses pembagian yang partisipatif sehingga tidak saling merugikan antara perusahaan dan masyarakat yang notabene hidup sebagai petani.

    Bagi saya pemerintah Pusat saat ini dalam kebijakannya lebih mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan masyarakat. banyak sekali kasus penyelesai konflik yang tidak partisipatif. menyadi bukti pemerintah indonesia saat ini dalam hal pemetaan lahan yang betul-betul melibatkan masyarakat secara penuh tidak di lakukan yang ada hanyalah sepihak.

    Pemerintah indonesia melakukan pemetaan lahan lebih bersifat sepihak sehingga merugikan masyarakat. kasus yang mengalami petani sumsel merupakan bukti bahwa pemerintah indonesia tidak mempunyai peta yang jelas untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mana yang menjadi kebutuhan negara dan perusahaan.

    Oleh karena itu dengan proses kebijakan yang salah maka, petani berhak mengambil alih kembali lahanya, sebab negara tidak mampu mengurus tataruang lahan yang baik untuk kebutuhan pembanguanan masyarakat yang berkelanjutan.