Ratusan Petani SAD Dan Sarolangun ‘Kepung’ Kantor Gubernur Jambi

SAD.jpg

Sedikitnya 500-an petani dari dua Kabupaten di Jambi, yakni warga SAD dari Kabupaten Batanghari dan petani Mekar Jaya/Kunangan Jaya dari Kabupaten Sarolangun, kembali menggelar aksi massa di kantor Gubernur Jambi, Selasa (24/12/2013).

Dalam aksinya para petani mengajukan sejumlah tuntutan, yakni pengembalian tanah ulayat milik SAD seluas 3550 ha yang dirampas oleh PT. Asiatic Persada/AMS, mendesak BPN-RI segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic Persada/AMS, dan menuntut Kementerian Kehutanan RI merealisasikan janji Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada petani Mekar Jaya dan Kunangan Jaya di Sarolangun.

“Warga SAD, yang notabene pemilik sah tanah ulayat seluas 3550 ha, telah diusir paksa dengan kekerasan oleh PT. Asiatic Persada. Tapi kok sampai sekarang Gubernur diam-diam saja, tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi rakyatnya,” kata Nurlela, aktivis Serikat Tani Nasional (STN) yang menjadi koordinator aksi ini.

Menurut Nurlela, tindakan PT. Asiatic Persada/AMS mengusir paksa warga SAD dari lahannya adalah tindakan tidak berperikemanusiaan dan menginjak-injak konstitusi. Dengan demikian, kata dia, tindakan tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi Gubernur untuk mencabut HGU PT. Asiatic Persada/AMS.

Tak lama setelah massa aksi petani menggelar mimbar bebas, perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, yakni Sekda Pemprov Jambi Syahrasadin, Kadis Kehutanan Jambi  Irmansyah Rachman, dan Kepala Kesbangpol Jambi Ali Dasril, keluar menemui para petani.

Kepada massa aksi petani Sekda Jambi Syahrasadin mengungkapkan, bahwa saat ini ada Tim Terpadu  (TIMDU) bersama perwakilan 7 kelompok SAD sudah turun ke lapangan. Ia juga mengungkapkan bahwa warga SAD akan mendapat lahan seluas 2000 ha.

Namun, pernyataan Sekda Jambi itu dibantah oleh Ketua Adat SAD Batin IX, Abun Yani. Menurut Abun Yani, perwakilan 7 kelompok warga SAD yang diklaim oleh pihak TIMDU itu tidak mewakili SAD. “7 Kelompok itu adalah perwakilan Sanak Mandiri yang sudah terpecah-pecah. Dan mereka bukan bagian dari SAD 113,” katanya.

Selain itu, menurut dia, perwakilan 7 kelompok yang mengaku SAD itu sebetulnya tidak mencerimkan tuntutan warga SAD. “Mereka menghendaki kemitraan, sedangkan kami menginginkan tanah ulayat kami dikembalikan seperti sedia kala,” katanya.

Abun Yani juga mengatakan, warga SAD tidak pernah membuat kesepakatan terkait pembagian lahan seluas 2000 ha tersebut. Ia menganggap hal tersebut hanya kesepakatan sepihak antara TIMDU dengan pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai warga SAD.

Sementara itu, terkait tuntutan petani Mekar Jaya dan Kunangan Jaya dari Sarolangun, Kadis Kehutanan Jambi  Irmansyah Rachman akan menyurati pihak PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT. Wanakasita Nusantara (WN) terkait tuntutan petani.

Menurut Irmansyah, surat yang dibuatnya akan berisi perintah kepada PT. AAS dan PT. WN untuk tidak melakukan penggusuran dan kriminalisasi terhadap petani Mekar Jaya dan Kunangan Jaya di Sarolangun.

Hingga berita ini diturunkan, warga SAD dan Sarolangun masih bertahan di pendopo Kantor Gubernur Jambi. Menurut Nurlela, yang menjadi koordinator aksi petani ini, pihaknya tidak akan meninggalkan pendopo kantor Gubernur sebelum ada realisasi terhadap tuntutan mereka.

Untuk diketahui, warga SAD sudah menginap di pendopo kantor Gubernur Jambi sejak tanggal 11 Desember lalu. Mereka mengaku tidak bisa kembali lagi ke kampung halamannya karena sudah digusur dan dihancurkan oleh PT. Asiatic Persada. Tak hanya itu, warga SAD juga kehilangan harta benda, ternak, dan lahan pertanian.

Beberapa hari lalu, sebagai bentuk protes atas sikap pasif Gubernur terhadap tuntutan petani, warga SAD menanam ubi dan tanaman lainnya di sekitaran pendopo kantor Gubernur Jambi.

Darmawan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut