Pada Jumat, 24 Juli 2026 pukul 14.00 WIB, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperingati hari jadinya yang ke-59. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan pidato yang bukan sekadar menjadi sambutan seremonial, melainkan menawarkan sebuah gagasan besar tentang arah perubahan Indonesia.
Kalimatnya sederhana, tetapi sarat makna: “Revolusi sudah dimulai dari istana, mari kita sambut dan mari kita menangkan.”
Pernyataan itu bukan ajakan untuk mempertentangkan rakyat dengan negara. Justru sebaliknya. Ia ingin menegaskan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari jalanan. Dalam sejarah bangsa, perubahan juga dapat dimulai ketika negara memutuskan kembali kepada tujuan kelahirannya sendiri: melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
Bagi Agus Jabo, arah pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar pergantian kebijakan ekonomi. Ia menyebutnya sebagai Prabowonomics, sebuah konsep yang menurutnya berakar pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, amanat Pembukaan UUD 1945, semangat Pasal 33, serta nilai-nilai Pancasila.
Ia menggambarkan Indonesia yang ingin dibangun bukan hanya sebagai negara yang bertumbuh secara ekonomi, tetapi negara yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur, tempat rakyat memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Sebuah negeri yang dalam ungkapan Islam disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dalam falsafah Jawa dikenal sebagai gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Dua tradisi budaya yang berbeda itu bertemu pada satu titik yang sama: negara hadir untuk menghadirkan kemakmuran yang berkeadilan.
Dalam pidatonya, Agus Jabo mengingatkan kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 ketika Pancasila dirumuskan. Bung Karno menegaskan bahwa inti Pancasila adalah gotong royong, dan Indonesia didirikan bukan untuk segelintir orang, melainkan untuk semua. Di sinilah letak benang merah yang ingin ia tarik. Bila negara hanya memperkaya kelompok tertentu sementara jutaan rakyat tetap tertinggal, maka cita-cita pendiri bangsa belum sungguh diwujudkan.
Karena itu, menurut Agus Jabo, perang terbesar Indonesia hari ini bukan sekadar melawan kemiskinan, melainkan membongkar akar yang melahirkan kemiskinan. Ia menyebut akar tersebut sebagai sistem neoliberalisme, sebuah tata kelola yang dinilainya selama puluhan tahun membuat kekayaan nasional lebih banyak terkonsentrasi daripada didistribusikan. Dalam perspektifnya, selama hampir tiga dekade kebocoran anggaran dan ketimpangan telah menggerus kemampuan negara menjalankan amanat konstitusi.
Di sinilah revolusi memperoleh makna yang lebih filosofis. Revolusi bukan identik dengan kerusuhan atau pergantian kekuasaan. Revolusi adalah keberanian mendekonstruksi sistem yang dianggap gagal, lalu mengkonstruksi sistem baru yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Membongkar, kemudian membangun. Mengoreksi, kemudian memperbaiki.
Apabila tafsir ini dijalankan secara konsisten, maka program-program seperti Sekolah Rakyat, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi desa, dan berbagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan bagian dari ikhtiar mengembalikan negara kepada fungsi dasarnya sebagai pelindung rakyat, terutama mereka yang selama ini hidup di pinggiran pembangunan.
Namun, revolusi sebesar apa pun tidak akan bertahan jika hanya menjadi proyek pemerintah. Ia membutuhkan partisipasi masyarakat, integritas birokrasi, keberanian aparat penegak hukum, dunia usaha yang berkeadilan, serta warga negara yang bersedia menghidupkan kembali semangat gotong royong. Karena revolusi sejati bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan perubahan cara berpikir dan cara mengelola bangsa.
Pidato Agus Jabo pada peringatan HUT ke-59 DNIKS mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada seluruh anak bangsa: apakah Indonesia akan terus berjalan dengan sistem yang melahirkan ketimpangan, atau berani kembali kepada cita-cita Proklamasi yang menempatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama negara?
Budi Prasetyo Hadi