Refleksi Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), dalam peringatan 30 tahun PRD pada Rabu, 22 Juli 2026, di Kantor DPP PRIMA, bukan sekadar mengenang perjalanan sebuah organisasi. Refleksi tersebut merupakan pembacaan atas perjalanan sejarah politik Indonesia sekaligus penegasan mengenai arah perjuangan bangsa di tengah tantangan liberalisme, oligarki, dan korupsi. Sejarah Indonesia, menurutnya, tidak pernah berhenti pada pergantian presiden. Sejarah selalu berbicara tentang pertarungan gagasan: apakah negara berdiri untuk melayani rakyat, atau justru tunduk kepada kekuatan modal. Di titik inilah refleksi Agus Jabo Priyono menjadi menarik untuk dibaca, bukan semata sebagai pidato politik, melainkan sebagai cara memandang perjalanan panjang republik.
Bangsa ini lahir dari sebuah cita-cita besar. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya membebaskan Indonesia dari penjajahan fisik, melainkan juga dari segala bentuk penghisapan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Karena itu, para pendiri republik merumuskan negara yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gagasan tersebut menjadi fondasi yang kemudian banyak dikaitkan dengan arah perjuangan Presiden Soekarno. Menurut Agus Jabo Priyono, kejatuhan Soekarno bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi titik balik ketika orientasi pembangunan Indonesia berubah menuju keterbukaan yang lebih besar terhadap modal asing.
Secara historis, setelah pergantian kekuasaan tahun 1966–1967, lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang membuka kembali investasi asing secara luas. Pada masa Orde Baru, pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Sistem politik dikendalikan melalui penyederhanaan kekuatan politik, dominasi Golkar, serta Dwifungsi ABRI yang memberi militer peran besar dalam pemerintahan dan parlemen. Agus Jabo Priyono mengakui bahwa pada masa itu masih terdapat pembatasan tertentu terhadap kepemilikan asing pada sektor-sektor strategis, meskipun sistem politiknya sangat sentralistis.
Reformasi 1998 berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru, tetapi menurut refleksi Agus Jabo Priyono, reformasi belum sepenuhnya mengubah struktur ekonomi-politik yang melahirkan ketimpangan. Demokrasi memang menjadi lebih terbuka, tetapi liberalisasi ekonomi juga semakin meluas. Privatisasi, deregulasi, dan terbukanya ruang bagi pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok dinilai memperkuat oligarki. Dalam pandangannya, reformasi lebih banyak berhenti pada agenda pemberantasan KKN, sementara persoalan yang dianggap lebih mendasar, seperti dominasi liberalisme ekonomi dan ketergantungan terhadap kekuatan modal global, belum terselesaikan.
Karena itulah, Agus Jabo Priyono menghidupkan kembali gagasan yang pernah dirumuskan dalam Kongres VIII PRD tahun 2015, yakni konsep Republik Keempat. Bagi dirinya, Republik Keempat bukan berarti mengganti bentuk negara, melainkan mengembalikan arah republik kepada cita-cita Proklamasi dan UUD 1945. Republik yang berpihak kepada rakyat kecil, menolak dominasi neoliberalisme, melawan oligarki, serta memberantas korupsi sebagai penghambat keadilan sosial.
Dalam kerangka itulah lahir kalimat yang kemudian menjadi perhatian publik: “Revolusi sudah dimulai dari istana.” Yang dimaksud bukanlah revolusi bersenjata, melainkan perubahan orientasi negara. Agus Jabo Priyono melihat sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai upaya mengembalikan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis, memperkuat perlindungan sosial, dan membangun kemandirian nasional. Karena itu ia mengajak seluruh kekuatan yang memiliki cita-cita serupa untuk menyambut, mengawal, dan memenangkan proses perubahan tersebut agar cita-cita Proklamasi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan negara.
Namun sejarah juga mengajarkan sebuah pelajaran penting. Setiap gagasan besar selalu diuji oleh kenyataan. Revolusi tidak cukup diukur dari pidato atau manifesto politik. Ia memperoleh maknanya ketika mampu menghadirkan perubahan nyata: korupsi yang semakin ditekan, kesenjangan yang semakin dipersempit, hukum yang semakin berkeadilan, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Indonesia hari ini sedang memasuki babak baru dalam perjalanan republik. Tantangan untuk membangun negara yang kuat sekaligus berpihak kepada rakyat memerlukan keberanian politik, konsistensi ideologis, dan persatuan nasional. Sejarah kelak akan menilai bukan dari seberapa lantang sebuah gagasan dikumandangkan, melainkan dari seberapa jauh gagasan itu mampu menghadirkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, berdikari, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Budi Prasetyo Hadi, Penulis adalah Tenaga Ahli Menteri Sosial RI