Perjuangan Suku Anak Dalam 113 Jambi

SUDAH puluhan tahun, bapak Abas Subuk dan ratusan masyarakat Suku Anak Dalam lainnya terusir dari tanah mereka. Sebelumnya, mereka mendiami sebuah kawasan di Bajubang, Batanghari. Namun, sejak tahun 1986, wilayah pemukiman Suku Anak Dalam tersebut diklaim oleh PT.Bangun Desa Utama BDU).

Lalu, pada tahun 2007, ketika kepemilikan lahan itu beralih ke tangan perusahaan yang baru, PT. Asiatik Persada, anak perusahaan Wilmar Group, yang berada di Malaysia. Sejak itu, masyarakat Suku Anak Dalam terusir dan hidup berpencar-pencar. Pada awalnya, jumlah mereka diperkirakan mencapai 360 KK. Sebanyak 8% diantara mereka memilih bertahan di lokasi dengan kondisi memprihatinkan, lalu 15% memilih tinggal di hutan dan semak belukar eks HPH Asialog dan Tahura Senami, sedang 65% memilih berbaur dengan masyarakat transmigran di daerah Sungai Bahar, Mestong, Bajubang, Jebak dan Durian Luncuk, dan sisanya 7% tinggal di sekitar tepi sungai Ladang Peris dan di dalam kebun PTPN VI Sungai Bahar.

Menurut pengakuan tokoh masyarakat Suku Anak Dalam, Abas Subuk, mereka tidak pernah melakukan penjualan tanah kepada pihak perusahaan, tapi yang terjadi adalah mereka dipaksa keluar dari tanah adat mereka.

Di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, suku Anak Dalam 113 sering mendapatkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan. “Rumah-rumah masyarakat Suku Anak Dalam dibongkar paksa. Setelah itu, mereka diusir keluar dari tanah dan lahan-lahan mereka,” katanya.

Mempertahankan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam

Berdasarkan sertifikat HGU yang keluar tahun 1986, PT. Bangun Desa Utama (BDU) mendapat tanah seluas 20.000 hektar, dari total 27.150 hektar luas hutan yang ada. Dari luas 20.000 hektar itu, terdapat 1.400 hektar hutan belukar, 2.100 hektar lahan perlandangan penduduk, dan 20 hektar yang merupakan wilayah pemukiman.

Dari pengakuan masyarakat, 3500 hektar lahan, meliputi hutan belukar, lahan perladangan, dan pemukiman, adalah milik masyarakat Suku Anak Dalam. Ini dapat dibuktikan dari asal-usul Suku Anak Dalam, batang-batang sungai, surat-menyurat di jaman kolonial, bukti-bukti adanya pemukiman penduduk, hingga bukti-bukti berupa pemakaman dan peralatan masyarakat.

Pada tahun 1940, misalnya, kantor Pemerintah Kolonial Belanda De Controleur Van Moeara Tembesi pernah mengeluarkan surat tertanggal 20 November 1940, yang menyebutkan bahwa benar ada dusun Suku Anak Dalam 113 di wilayah hutan Sungai Bahar dengan batas-batas: di ulu Sungai Bahar berbatas dengan Sungai Jentik di wilayah Dusun Sungai Jentik dan wilayah ini adalah wilayah Dusun Depati Djentikan. Di hilir Sungai Bahar berbatas dengan muaro Sungai Markanding dan Merkandang. Kiri mudik Sungai Bahar berbatasan dengan Sungai Bungin-Sungai Kandang wilayah Sumatera Selatan. Kanan mudik Sungai Bahar berbatasan dengan sungai Bulian-Sungai Jernih Bangkai Tigo. Surat itu, konon kabarnya, dikeluarkan oleh Belanda untuk menjaga jalur pipa minyak dari Betung ke Plaju, yang kebetulan melalui dusun ini.

Selain itu, ada suurat keterangan asal usul yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Batin V Karmio Muara Tembesi Nomor 171/SK/3?1978 di buat tanggal 4 Maret 1978, yang menjelaskan bahwa Suku Anak Dalam yang ada di Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Bahar, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran adalah dari satu keturunan sehingga harus bersatu dan tidak boleh bercerai berai.

Ada pula surat peninggalan nenek mamak Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam 113 Dusun Tanah Menang menuntut dan melawan kehadiran P.T. BDU (sekarang Asiatik Persada) ditahun 1986.

Berbekal bukti-bukti otentik tersebut, masyarakat Suku Anak Dalam 113 berjuang keras tanpa kenal menyerah untuk merebut kembali tanah dan lahan mereka yang dirampas perusahaan.

Berkali-kali berlawan

Pada bulan maret 2003 lalu, masyarakat Suku Anak Dalam 113 pernah melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Batanghari, tapi tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Lalu, sebulan berikutnya, yaitu bulan April, masyarakat Suku Anak Dalam 113 kembali bertemu dengan pihak DPRD. Dari pertemuan itu, mereka dijanjikan akan dipertemukan dengan pihak perusahaan.

Janji pertemuan itu akhirnya terealisasi. Dalam pertemuan masyarakat Suku Anak Dalam 113 dengan pihak perusahaan, pihak pimpinan PT. Asiatik Persada, Sean Marron, menjanjikan akan membangun kebuh sawit dan perumahan bagi masyarakat Suku Anak Dalam asal mereka bersedia menyerahkan lahan dan kebunnya kepada pihak perusahaan.

Sampai sekarang, janji-janji perusahaan itu tidak pernah terealisasi barang satupun. Meskipun terbukti melanggar janji, pihak pemerintah juga tidak punya keberanian untuk menekan perusahaan dan memaksa pemodal asing itu untuk memenuhi janjinya.

Sejak Januari 2009 hingga Desember 2010, Suku Anak Dalam 113 berusaha melakukan perundingan dengan PT. Asiatik Persada. Meskipun pihak perusahaan dalam perundingan itu mengakui hak masyarakat atas lahan di dalam 20.000 hektar itu, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak pengusaha untuk menjalankan hasil perundingan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut